 |
| Mahyeldi - Audy Joinaldy |
PADANG, Swapena - Mahyeldi dan Audy Joinaldy menjadi gubernur dan wakil gubernur (wagub) pada periode ini hanya selama 3,5 tahun. Periode kepemimpinan ini dinilai paling berat oleh DPRD Sumbar karena masa jabatan yang lebih singkat, padahal target banyak. Belum lagi penanganan pandemi serta pemulihan pasca pandemi yang harus dioptimalkan.
"Untuk itu kami berharap gubernur dan Wagub bisa berfokus pada program yang prioritas," ujar Ketua DPRD Sumbar, Supardi, saat rapat paripurna, Jumat (12/3) di gedung dewan.
Supardi mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, masa jabatan gubernur dan Wagub Sumbar hasil pilkada 2020 hanya 3,5 tahun. Pada tahun 2024 pilkada pemilihan gubernur dan Wagub akan dilakukan kembali.
Dalam waktu 3,5 tahun itu banyak tantangan harus diselesaikan. Terutama visi dan misi yang akan dijabarkan pewujudannya dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Selain itu harus pula memperhatikan target rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang juga akhir masa periodenya jatuh pada masa kepemimpinan Mahyeldi-Audy.
"Jadi istilahnya ada dua target ganda yang harus diselesaikan bersamaan dalam jangka waktu kepemimpinan 3,5 tahun," ujarnya.
Dia mengatakan menjadi gubernur dan Wagub pada masa akhir periodesasi RPJPD bukanlah hal yang mudah, justru merupakan periodesasi yang paling berat. Disamping kewajibannya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, gubernur dan Wagub juga dihadang oleh permasalahan yang sudah ada di awal masa kepemimpinan.
Beberapa permasalahan, selain terkait penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang juga telah meningkat. Kemudian memajukan sektor pariwisata sebagai unggulan daerah, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, meningkatkan daya saing daerah serta meningkatkan profesionalitas birokrasi pemerintahan daerah. (T2)
