PADANG, Swapena -- Masih tingginya cost karena antrian panjang di Pelabuhan Teluk Bayur, kenaikan pajak ekspor CPO dan produk turunannya, serta persoalan investasi hingga sertifikasi tenaga kerja terampil menjadi beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Sumatera Barat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumbar, di aula kantor gubernur, Kamis (25/3).
Pertemuan yang digelar dalam kerangka percepatan pemulihan ekonomi, ini dihadiri puluhan pengusaha dan pelaku industri yang tergabung dalam Kadin se-Sumbar, perwakilan asosiasi serta organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumbar.
Dalam pertemuan singkat itu, Kadin menyampaikan usulan solusi dunia usaha pada pemprov dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi yang saat ini terpuruk akibat pandemi.
"Kita tidak hanya menyampaikan permasalahan tapi juga harus bisa menyampaikan solusi. Dengan kerjasama yang erat dengan pemerintah, kedepan bisa saling bersinergi dan berkolaborasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar masyarakat kita sejahtera dan kami akan tetap bersama pemerintah, bahu membahu ikut memulihkan situasi," ujar Ketua Kadin Sumbar, Ramal Saleh.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi menyambut baik masukan-masukan dari Kadin dan akan membahas lebih lanjut dengan OPD terkait sesuai dengan tupoksi masing-masing.
Sebelumnya, gubernur juga memaparkan program-program unggulan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, yakni melalui peningkatan pendapatan petani, nelayan, optimalisasi sentra-sentra produksi serta memperbesar peluang pasar dengan membidik kerjasama dengan provinsi bahkan negara lain.
Peningkatan impor manggis, pengembangan budidaya ikan sungai, ternak sapi, hingga MoU dengan Pemprov DKI untuk suplay seluruh pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya, DKI merupakan diantara program nyata yang dilakukan Pemprov Sumbar saat ini.
"Tidak hanya dari peningkatan produksi saja tapi juga menekan biaya produksi, sehingga meningkat kesejahteraan. Saat ini kita sedang menyusun apa dilakukan siapa. Beberapa solusi, misalnya insentif pupuk, selama ini kita arahkan untuk irigasi dan benih. Petani tidak bisa dibebankan dengan pasca panen, irigasi, dll, itulah tugas pemerintah," ujar Buya Mahyeldi. (kmf)
