PADANG, Swapena - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Alirman Sori mengapresiasi 19 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat yang berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumbar memperoleh opini Wajar Tanpa Pengucialian (WTP). Selain itu, juga apresiasi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memperoleh opini WTP.
Hal itu terungkap dalam kunjugan kerja Alirman Sori sebagai anggota senator Sumbar dengan BPK Perwakilan Sumbar, Selasa (15/12). "Perolehan opini WTP indikasi bahwa Pemda sudah berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih," katanya.
Kunjungan kerja dalam masa reses Anggota DPD RI di daerah pemilihannya untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan negara maupun keuangan daerah yang kesemuannya bersumber dari keuangan negara. Alirman Sori diterima langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Sumbar, Yusna Dewi.
Kepala Perwakilan BPK Sumbar Tidak Dewi mengatakan, semua kabupaten/kota dan pemerintah provinsi di Sumbar sudah memperoleh WTP. Perolehan WTP tersebut karena semua pemerintah di propinsi ini sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan berdasarkan SAP.
Dalam pertemuan juga terungkap ada beberapa daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan infrastruktur ditemukan ada juga daerah yang mempunyai masalah yang serius yang berpotensi melanggar hukum, bahkan ada yang sudah dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Alirman Sori, mengingatkan secara khusus kepada daerah yang berpotensi melanggar aturan hukum sebelum terlambat untuk segera menyelesaikan sesuai aturan hukum, sehingga benar-benar terwujud pemerintah yang baik dan bersih. (rls)
