PADANG, Swapena - Pemimpin Sumatera Barat ke depan haruslah mampu membawa daerah ini ke luar dari krisis, baik dari sisi menekan penyebaran virus Corona (Covid-19) maupun memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat pandemi. Selanjutnya harus mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi, khususnya pariwisata, karena bisa berdampak pada terdongkraknya belasan usaha ekonomi masyarakat lainnya.
Demikian benang merah pernyataan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dalam menyikapi akan masuknya masa tenang mulai 6 Desember, dan hari-H pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember nanti.
"Setelah melalui serangkaian diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan di Sumbar serta tokoh-tokoh masyarakat Minang di rantau, membahas pemimpin Sumbar ke depan, maka JPS perlu menyampaikan hasilnya kepada publik Sumbar," ujar Koordinator JPS Heri Sugiarto, saat memimpin rapat ekspose, Jumat (4/12), di RM Sederhana Padang.
Pernyataan sikap yang disampaikan JPS berupa kriteria pemimpin Sumbar ke depan, imbauan kepada masyarakat pemilih agar menggunakan hak pilih, penyelenggara pilkada dan kepada para calon kepala daerah yang ikut bertarung agar siap menang dan siap kalah serta selalu menjaga sikap badunsanak.
Menurut Heri Sugiarto, kriteria pemimpin Sumbar ke depan yang disampaikan merupakan bulir-bulir hasil diskusi yang telah dilaksanakan selama ini, yakni sejak JPS dideklarasikan di Daima Hotel pada 13 Desember 2019 hingga roadshow menghimpun data dan fakta serta masukan dari para pihak yang berkompeten di bidang politik, ekonomi, statistik serta tokoh di ranah dan rantau.
"Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemimpin Sumbar ke depan. Persoalan siapa yang akan dipilih diserahkan kepada masing-masing. Apalagi JPS sendiri bersifat independen," ujar Heri.
Adapun kriteria pemimpin Sumbar ke depan yang dirangkum JPS, yakni; memahami Sumbar secara utuh, berintegritas, berilmu pengetahuan dan berwawasan luas.
Kemudian, mempunyai visi memperkuat pangan, energi dan kesehatan sebagai pertahanan masa depan menghadapi situasi global serta melihat sektor pertanian, kelautan dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi masyarakat terutama UMKM.
Selanjutnya, melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni good governance.
Sehubungan dengan menyongsong kelahiran generasi Emas Minangkabau, pemimpin Sumbar ke depan itu, lanjut Heri, mengutamakan pendidikan karakter, kemudian memperkuat tokoh-tokoh muda serta memberi ruang bagi kaum perempuan untuk memimpin dan mencapai prestasi di bidangnya.
Selain memberikan kriteria, JPS juga mengimbau masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember dengan mendatangi TPS.
Kepada penyelenggara JPS mewanti-wanti agar setiap tahapan pelaksanaan pilkada, mulai dari pencoblosan sampai penghitungan suara, harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada semua pihak.
"Untuk para calon kepala daerah yang bertarung, JPS meminta agar siap menang dan siap pula untuk kalah. Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum yang bisa membuat suasana menjadi gaduh. Jaga komitmen untuk terwujudnya pilkada badunsanak," tukas Heri.
Sebagaimana diketahui, JPS merupakan wadah para pemimpin redaksi, baik media cetak, elektronik dan online di Sumbar, yang bersifat independen dan non-partisan.
Hadir dalam ekspose JPS tersebut belasan pemred dari media cetak, elekronik dan online yang ada di Sumbar.
Perjalanan Himpun Masukan
Tim penyusun rekomendasi tersebut, di antaranya Isa Kurniawan, Adrian Tuswandi, Gusriyono, Rakhmatul Akbar, Nofal Wiska, Saribulih, Novrianto, Almudazir dan Heranof Firdaus.
Gusriyono memaparkan, sebagai langkah awal pergerakan JPS, diadakan diskusi publik dengan tema "Mencari Pemimpin Sumbar ke Depan" yang dimoderatori Dosen IAIN Imam Bonjol Dr Abdullah Khusairi. Ketika itu hadir sebagai pembicara penasihat JPS Khairul Jasmi, Dosen Fisip Unand Ainul Zetra dan Anggota DPD RI Leonardy Harmainy.
Dari diskusi tersebut berkembang ide untuk melanjutkan ke persoalan yang lebih khusus, yaitu, perekonomian Sumbar, sebagai salah satu indikator keberhasilan pemimpin.
Setelah menggelar diskusi di Daima Hotel Padang yang menghadirkan Nara sumber kompeten, diskusi berlanjut ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, Perwakilan Bank Indonesia wilayah Sumbar.
"Selain pariwisata, Kepala BI ketika itu juga menyarankan agar sektor pertanian yang selama ini jadi penyumbang utama pertumbuhan, dilakukan hilirisasi produk-produk pertanian," kata Gusriyono.
Setelah dari BI, berlanjut diskusi ke Badan Pusat Statistik Sumbar. Terungkap saat itu, PDRB masih tertinggi pada sektor pertanian.
Pariwisata perlu digerakkan secara serius karena juga bisa berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
"Bali salah satu contoh daerah yang tingkat kemiskinannya terendah di Indonesia karena fokus pada sektor pariwisata," tambah Isa Kurniawan.
Sebelum pertemuan dengan BPS, JPS mendatangi Wali Kota Padang Panjang Fadly Amran, sebagai tokoh muda dan milenial Sumbar. Di kota serambi mekah tersebut JPS berdiskusi terkait peran dan kepemimpinan pemuda di Sumbar.
Perjalanan JPS dilanjutkan ke Kepolisian Daerah Sumbar pada 4 Februari 2020. Disambut Kapolda Sumbar, perwakilan JPS menggali tingkat kriminalitas dan upaya polisi memberi rasa aman bagi masyarakat.
Kemudian, sebagai pintu gerbang Sumbar, Bandara Internasional Minangkabau berpengaruh dalam berbagai sektor di Sumbar, terutama pariwisata. Untuk itu, JPS diskusi dengan General Manager Angkasa Pura II BIM.
Terakhir pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, 13 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, gubernur memaparkan kondisi Sumbar saat ini.
"Kemudian, beberapa program yang harus dilakukan oleh pemimpin Sumbar ke depan. Salah satu yang perlu jadi perhatian adalah, terus mendorong pengembangan pariwisata," kata Nofal Wiska.
Dari pertemuan dengan berbagai instansi dan kepala daerah itu, JPS meramu sebuah formula yang dijadikan bahan untuk Fokus Group Discussion (FGD) di Jakarta. FGD menghadirkan tokoh-tokoh Sumbar dari berbagai kalangan, antara lain, politisi, pengusaha, pejabat negara, kepala daerah, dan seterusnya.
Tokoh Sumbar yang hadir pada diskusi JPS adalah, mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, Anggota DPD RI, Alirman Sori, Anggota DPR RI Nevi Zuairina, Deputi Strategis Lemhanas Reni Mayerni, dan Widyaiswara Kemendagri Sastry Yunizarti Bakri.
Kemudian, diskusi dengan para tokoh muda, yakni Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Donie Oskaria, Komisioner KPI Yuliandre Darwis, Wali Kota Padangpanjang Fadly Amran, dan pengusaha Ricky Donals.
Hari terakhir diskusi JPS di Jakarta bersama Mantan Gubernur Sumbar dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, mantan Wali Kota Padang Syahrul Ujud, mantan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, dan mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan.
"Kata Pak Syahrul Ujud waktu itu, pemimpin harus merasakan denyut nadi masyarakat. Punya kedekatan dengan masyarakat. Alamiah atau tidak dibuat-buat demi pencitraan atau popularitas. Harus memiliki keteladanan. Pemimpin yang tidak hanya berpikir dan bertindak sendiri. Ia harus bisa merangkul semua pihak dan berbaur dengan masyarakat. Apalagi tugasnya lebih banyak mengkoordinir dan menggerakkan sistem," kata Rahmatul Akbar. (rel)
