PADANG, Swapena - Menindaklanjuti protes masyarakat pada lima nagari di Kabupaten Limapuluh Kota terkait lahan mereka yang akan tergusur jalur tol Padang-Pekanbaru, DPRD Sumbar undang berbagai pihak untuk cari solusi, Senin (9/11). PT. Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan tersebut mengatakan jalur (trase) yang melalui pemukiman dan lahan pertanian masyarakat itu desain dasar dan masih bisa diubah.
Nagari yang terkena jalur tol di antaranya, Nagari Koto Baru Simalanggang, Taeh Baruah, Lubuk Batingkok, Gurun dan Koto Tangah Simalanggang. Pada 2 Oktober lalu, puluhan masyarakat dari lima nagari tersebut datang ke DPRD Sumbar mengadukan nasib mereka yang akan kehilangan lahan tempat tinggal dan pertanian/perkebunan jika jalur tol tetap dilaksanakan sesuai rencana. Mereka memohon pengalihan jalur. Pada 27 Oktober tim Komisi IV telah meninjau beberapa lokasi di nagari tersebut sebagai tindaklanjut.
"Masyarakat mengadu bahwa mereka akan kesusahan jika lahan pertanian mereka kena gusur untuk jalur tol. Tentu saja mereka kesulitan karena lahan pertanian tidaklah mudah untuk dibuka kembali di tempat yang baru karena menyangkut kegemburan tanah dan sebagainya. Bahkan ada beberapa suku adat yang kehilangan area," ujar Sekretaris Komisi IV Lazuardi, Senin (9/11) saat rapat di DPRD dengan beberapa pihak untuk mencarikan solusi untuk masyarakat.
PT. Hutama Karya uang merupakan perusahaan penanggungjawab pembangunan tol tersebut mengatakan jalur masih bisa diubah. "Itu masih desain dasar dan masih diubah," ujar Iwan dari PT. Hutama Karya.
Dia mengatakan bahwa info atau data jalur atau trase yang beredar di masyarakat bukanlah rencana akhir yang sudah pasti dilaksanakan. Namun baru rencana saja, yakni perencanaan pembangunan trase tol jalur Bukittinggi - Payakumbuh, Payakumbuh - Pangkalan. "Trase tersebut masih desain dasar. Bahkan sekarang sudah ada beberapa kali perbaikan atau perubahan" ujarnya.
Menurut dia, perusahaan telah berusaha agar jalur tol tidak menggusur lahan pemukiman padat penduduk. Upaya meminimalisir hal ini sudah dilakukan untuk jalur Bukittinggi - Payakumbuh. "Nanti juga akan dimanfaatkan celah perbukitan untuk menghindari instalasi PLTA di Agam," ujarnya.
Dia mengakui dalam beberapa desain awal memang ada pemukiman dan lahan pertanian masyarakat yang terkena jalur tol. Namun sampai sekarang upaya untuk menguranginya masih dilakukan.
Sejauh ini ada tiga opsi trase atau jalur untuk kawasan Limapuluh Kota. Pertama, 18,5 Km dengan gradien 2,3 persen. Kedua, sepanjang 27,3 Km dengan gradien 4,8 persen, di sini akan ada 4,4 Km hutan lindung yang dilalui tol, 8,7 km adalah perbukitan. Alternatif ketiga, sepanjang 28,3 Km dengan gradien 3,9 persen, yang melewati kaki Gunung Sago, di sinipun juga dipastikan ada pemukiman dan lahan yang terkena dampak pembangunan tol.
Konsultan PT. Hutama Karya mengatakan desain dasar trase di Limapuluh Kota ini sudah diproses selama setahun terakhir. Menurutnya trase bisa digeser tapi tidak bisa terlalu jauh dari rencana awal. "Namun pemindahan jalur akan mengakibatkan penambahan dana hingga tujuh kali lipat," ujarnya. Jika memang ingin digeser PT. Hutama Karya menyanggupi, nanti disempurnakan.
Perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar mengatakan memang benar bahwa desain yang beredar di masyarakat barulah desain dasar. "Untuk kawasan Limapuluh Kota ini memang perlu perlakuan khusus karena banyaknya tanah kaum di lokasi itu. Tapi kami masih mengusahakan opsi terbaik yang paling tidak mengganggu masyarakat," ujarnya.
Perwakilan Walhi Sumbar, Yoni Chandra menyebutkan jika trase rencana awal yang beredar di masyarakat jadi dilaksanakan, maka lma nagari akan tergusur di dua kecamatan, Harau dan Payakumbuh. "Ada 400 rumah yang dilewati jalan tol. Lahan produktif, berupa sawah dan perkebunan sekitar 150 hektar. Bahkan banyak kaum yang akan kehilangan tanah adat," katanya. (t2)
