PADANG - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat dan jajarannya siap mengamankan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan berlangsung Desember mendatang. Sebanyak 5.827 personel gabungan, baik Polri, TNI, Satpol PP dan instansi terkait lainnya akan dikerahkan demi suksesnya kegiatan demokrasi daerah tersebut.
"Kita telah siapkan personel untuk pengamanan demi kelancaran Pilkada serentak Desember nanti, " kata Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Toni Harmanto pada kegiatan silaturahmi dan edukasi bersama Forkopinda, KPUD Sumbar, Bawaslu Sumbar, Ketua dan pengurus PWI Sumbar serta unsur pimpinan media cetak dan online di Mapolda Sumbar, Kamis (3/9). Kegiatan itu dihadiri Wakapolda Brigjen Pol. Edi Mardianto, Danrem 032/Wbr, Brigjen TNI Arief Gajah Mada, Danlantamal, Laksamana Pertama TNI Dafit Santoso, Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand, Dr. dr. Andani Eka Putra, Danlanud Sutan Sjahrir dan lainnya.
Hadir juga, Ketua PWI Sumbar, H. Heranof Firdaus, ketua DKP PWI Sumbar, Basril Basyar, Ketua KPU, Amnasmen, Ketua Bawaslu, Surya Efitrimen serta pemimpin redaksi cetak dan online di Kota Padang, di antaranya Wapemred Singgalang, Sawir Pribadi dan Widya Navies, Pemred Haluan, Rahmatul Akbar, Pemred Koran Padang, Edi Djarot dan lainnya.
Kapolda Sumbar, Irjen Toni Harmanto menuturkan penambahan Covid-19 cukup tinggi di Sumatera Barat. Ini disebabkan lalainya warga dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga virus tersebut dengan mudah berkembang.
Sekaitan dengan itu, Kapolda mengharapkan pada Gubernur untuk melakukan evaluasi, apakah penerapan pelaksanaan penanganan Covid sudah berjalan dengan baik atau belum. "Saya sangat senang sekali, Pak Gubernur menyatakan Perda Protokol Kesehatan Covid segera disahkan," kata Irjen Toni.
Dikatakan, sanksi kurungan dua hari atau denda, ini sangat perlu diberlakukan agar pelaku yang tidak patuh pada protokol kesehatan dapat berubah.
Sementara itu, Karo Ops, Kombes Pol. Heny Sulistiya Arianta dalam paparannya menuturkan pihaknya siap mengamankan Pilkada, baik pemilihan gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati. "Kita telah siap mengamankan Pilkada dengan jumlah personel yang disiapkan 5.827 orang. Personel gabungan tersebut nantinya mengamankan tahapan pilkada, mulai dari pendaftaran paslon hingga penetapan paslon terpilih.
Dikatakan, untuk potensi kerawanan diperkirakan terjadi pada kemacetan di kantor KPU. Hal itu lantaran paslon membawa massa saat pendaftaran. Selain itu, terjadinya perang mulut atau bentrok antar pendukung serta kerawanan lainnya.
Begitu juga pengamanan logistik, Polda juga telah menyiapkan personel mulai dari Polda hingga Polres dan Polsek-Polsek.
Sementara itu, Direktur Intelkam, Kombes Heri Prihanto menuturkan pihaknya telah mengantisipsi beberapa kerawanan yang akan terjadi. Begitu juga lokasi-lokasi yang dianggap rawan juga telah dipetakan. "Semuanya telah kita antisipasi, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik," ujar Heri.
Dari hasil pengolahan serta berdasarkan input bulan Juni, potensi kerawanan Pilkada 2020 terdapat di Dharmasraya, Pasbar, Pasaman, Solok Selatan dan Sijunjung.
Dalam silaturahmi itu, Kepala Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi FK Unand, Dr. dr. Andani Eka Putra memberikan edukasi terhadap penanganan Covid-19.
Dia berharap Covid-19 ini tidak sampai pada puncaknya. Ini bisa diatasi jika masyarakat patuh dan taat pada protokol kesehatan. "Mudah-mudahan September dan Oktober, virus ini berkurang atau menurun," harap dr. Andani.
Terjadinya peningkatan, karena instansi terkait tidak berhasil mengontrol orang yang masuk ke Sumbar. Begitu juga antispasi di daerah-daerah perbatasan, juga belum maksimal, sehingga orang luar membawanya ke Sumbar. (sp)
