JAKARTA - Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia (PP-MSI) dengan penuh perhatian mengikuti wacana penyederhanaan kurikulum, yang antara lain menyebutkan bahwa mata pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan keterangan resmi bahwa pemerintah sama sekali tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum.
PP-MSI menyambut baik sikap Kemdikbud tapi juga memberikan apresiasi terhadap kritik dan penolakan yang sempat berkembang, karena menunjukkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa.
PP-MSI mendukung seruan para guru sejarah bahwa pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa. Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan.
Karena itu PP-MSI meminta agar:
1. Pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa;
2. Setiap siswa di setiap jenjang pendidikan, baik yang bersifat umum maupun kejuruan, mendapatkan pendidikan sejarah dengan kualitas yang sama;
3. Penyederhanaan kurikulum hendaknya dilakukan dengan orientasi peningkatan mutu pelajaran dan disertai peningkatan kompetensi guru.
Jakarta, 19 September 2020
Hilmar Farid, Ph.D
Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia
