PAINAN - Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Hendrajoni, melakukan kunjungan dan tatap muka dengan masyarakat penerima bedah rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Air Limbah Setempat (ALS) listrik bersubsidi, di Kantor Wali Nagari Kubang, Koto Barapak, Kecamatan Bayang, Jumat (3/7).
Usai memberikan sambutan Hendrajoni, melakukan dialog dengan masyarakat penerima manfaat BSPS. Salah seorang penerima manfaat Asmani (54) ketika diajak dialog oleh bupati, terlihat terharu. Saking teharunya dirinya tak kuasa menahan tangis.
Katanya ia terharu karena mendapat bantuan rumah yang sudah lama diidam-idamkannya. "Terima kasih Pak Bupati telah memperhatikan nasib kami, " katanya usai pertemuan tersebut.
Sementara itu, Kabid Perumahan Dinas Perkimtan, Fiona Mirzal dalam laporannya menjelaskan bahwa hingga tahun 2020 ini Pesisir Selatan telah melaksanakan kegiatan bedah rumah sebanyak 6.266 unit di Pesisir Selatan.
"Sedangkan di tahun 2020 ini sebanyak, 1.125 unit, dan di Kecamatan Bayang sebanyak 170 unit, termasuk di Nagari Kubang Koto Barapak sendiri sebanyak 50 unit pula," jelasnya.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni dalam sambutanya menyampaikan, rehab rumah tidak layak huni merupakan program pemerintah daerah yang sudah dilakukannya sejak awal memimpin daerah ini.
"Saat saya baru dilantik menjadi bupati, saya turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat. Saya temui banyak masyarakat yang tinggal di rumah yang tidak layak. Saya prihatin dan berupaya untuk mengantisipasinya dengan cara mencari bantuan ke pusat," katanya.
Berkat upaya itu, sehingga sejak tahun 2017 pihaknya sudah berhasil mendapatkan 6.266 unit rumah yang dilakukan perehapan atau dibedah.
"Termasuk juga bantuan yang salurkan kepada 50 kepala keluarga (KK) yang terdapat di Nagari Kubang Koto Barapak ini. Saya berharap bantuan dengan nilai Rp 17,5 juta per unit ini, ada swadaya dari masyarakat penerima supaya memiliki nilai tambah," ujarnya.
Ditambahkan lagi bahwa pihaknya akan terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di nagari itu.
"Ini saya sampaikan, sebab masih terdapat sekitar 5.000 unit lagi rumah masyarakat yang tidak layak huni di daerah ini, termasuk juga di nagari ini sekitar 200 unit lagi," jelasnya. (rls)
