 |
| Fadly Amran |
PADANG PANJANG - Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik (Rancak Publik) bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unand dan Seknas Fitra menyelengarakan Webinar (Web Seminar) tentang Bongkar Pasang Postur APBN-APBD dalam Penanggulangan Covid-19 untuk Merawat Stabilitas Sistem Keuangan Negara.
Webinar yang berlangsung di ruang Rapat VIP Balaikota, Rabu (17/6) dihadiri Walikota Padang Panjang Fadly Amran, yang langsung menjadi narasumber. Selain itu juga hadir Asisten, Staf Ahli, Kepala BPKD Dr. Winarno, SE, ME dan Kabag Perekonomian Putra Dewangga, SS, M.Si.
Dalam webinar ituWako Fadly memaparkan terkait anggaran sebelum pandemi dan yang telah digunakan selama masa pandemi Covid-19. Pihaknya menyebutkan bahwa terdapat pengurangan anggaran yang dilakukan di Pemerintahan Padang Panjang karena anggaran yang ada sebelum pandemi terbatas mengingat Padang Panjang merupakan kota terkecil ketiga di seluruh Indonesia.
"Hingga pada masa pandemi, kami telah melakukan pemotongan terhadap beberapa anggaran seperti dana perimbangan, belanja tidak langsung, dana barang dan jasa dan lain sebagainya," papar Wako Fadly.
Selain itu Wako juga menyebutkan penurunan uang sewa Pasar Pusat Padang Panjang, serta retribusi hotel dan restoran dinihilkan.
Walikota Padang Panjang juga tampil sejumlah pembicara, diantaranya Prof. dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP (Guru Besar FISIP UGM), Drs. Astera Primanto Bhakti, M. Tax (Dirjen perimbangan keuangan Kementerian Keuangan), DR. H. Genius Umar, S. Sos (Walikota Pariaman), Ahmad Misbakhul Hasan (Sekjen Forum Indonesia untuk transparansi anggaran), Zulfikar Arse Sadikin, S. IP. M. Si (Anggota DPRRI), dan DR. Hadi Koeswara, S. IP. M. Sos. Sc (Kepala Laboratorium Administrssi Publik FISIP UNAND, Dewan Pakar Rancak Publik. (sdm)
