MAKASSAR - Mengawal dunia penyiaran membutuhkan sinergi semua pihak, untuk mengkongretkan hal tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggandeng Universitas Hasanuddin Makassar dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2020 dan Konferensi Penyiaran Indonesia yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat.
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat tatanan ranah penyiaran Indonesia, terlebih KPI sendiri ingin para pakar penyiaran yang ada di lingkungan perguruan tinggi dapat melihat langkah, gerak serta berkontribusi mengawal dunia penyiaran Indonesia yang lebih baik.
Andre sapaan akrabnya menegaskan penyiaran Indonesia butuh pengawalan dari berbagai pihak. Dinamika penyiaran Indonesia membutuhkan energi besar terutama akademisi. Andre yang membawahi bidang Kelembagaan KPI Pusat menuturkan sebagai regulator UU penyiaran, pihaknya menginginkan ada dorongan pemikiran dari sudut pandang para pakar di bidang komunikasi.
“Sinergi ini akan diwujudkan melalui kegiatan Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi tahun 2020 yang bekerja sama dengan 12 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. Salah satunya yakni Universitas Hasanuddin. Selain itu, KPI Pusat juga akan menggelar Konferensi Penyiaran Indonesia yang akan dilaksanakan 2-4 September 2020 di Makassar, Sulawesi Selatan,” tutur Andre ditemui saat berkunjung ke Universitas Hasanuddin, Makassar (11/3).
Lebih lanjut, Andre berujar, perhelatan riset dan konferensi penyiaran ini adalah upaya yang sangat mulia. Tidak ingin berjalan sendiri, KPI Pusat sadar betul bahwa saat ini pertumbuhan kecerdasan masyarakat menikmati tayangan sudah semakin tinggi. Bentuk usaha mengedukasi inilah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat ingin para akademisi untuk ikut mengawal tatanan wajah penyiaran secara bersama.
Dalam kesempatan itu, Yuliandre mengungkapkan bahwa Konferensi Penyiaran yang nantinya mengundang seluruh perguran tinggi se-Indonesia yang telah bersepakat dalam memorandum of understanding (MoU) dengan KPI.
Pada acara tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengundang pihak perguruan tinggi untuk menjadi peserta dalam kegiatan call for papers, yakni bertujuan untuk mengisi sebagai pembicara dalam seminar dan mengundang para praktisi serta pemangku kepentingan industri penyiaran.
“Konferensi penyiaran ini merupakan embrio mewujudkan penyiaran yang mendidik dan akan di publikasikan dalam bentuk buku melalui toko buku sepeti Gramedia, Unhas press, atau jurnal-jurnal lainnya. Data-data ini akan memperkuat kebijakan-kebijakan penyiaran yang akan diambil serta sebagai konsolidasi stakeholders penyiaran untuk mengurai master plan penyiaran Indonesia. Untuk itu akan dibicarakan hari ini detailnya,” ucapnya
Menelisik lebih jauh, Andre mengatakan konferensi ini juga sebagai persiapan jelang menghadapi Undang-Undang Penyiaran yang telah masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan omnibus law dengan memasukkan nomenklatur penyiaran. “Data-data ini akan memperkuat kebijakan-kebijakan penyiaran yang akan diambil serta sebagai konsolidasi pemangku kepentingan penyiaran untuk mengurai rencana akan datang pada penyiaran Indonesia,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial (Fisip) Univeristas Hasanuddin, Prof. Armin Arsyad mengatakan kerja sama ini selain untuk kemajuan fakultas dan universitas, pihaknya memandang baik untuk kemajuan penyiaran Indonesia. Ia merasakan ranah penyiaran memang penuh dengan dinamika dan kepentingan berbagai pihak.
“Pihak Universitas Hasanuddin sangat mengapresiasi baik langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang telah bersinergi dengan pihak Perguruan Tinggi, dalam hal ini Universitas Hasanuddin, untuk dapat berkontribusi menjaga dan mengedukasi masyarakat lewat kanal penyiaran,” tuturnya
Tak datang sendiri, Yuliandre didampingi Kepala Bagian Perencanaan Hukum dan Humas KPI Pusat, Umri, Analis Hukum, KPI Pusat, Beatrik Dwi. S dan Koordinator bidang Riset KPI Pusat, Andi Andrianto.
Dalam kesempatan itu, Umri mengatakan rangkaian kegiatan riset indeks kualitas program siaran televisi menjadi program prioritas utama KPI Pusat. Ia mengungkapkan bahwa pentingnya kalangan pakar dan akademisi yang ada di lingkungan perguruan tinggi agar bisa ikut berkerja sama dalam menyukseskan masyarakat yang cerdas dalam menikmati tayangan.
“Sangat disayangkan jika KPI Pusat berjalan sendiri tanpa melibatkan keahlian akademisi bidang komunikasi dalam kegiatan ini. Oleh karenanya, KPI Pusat ingin adanya asupan sumbang pemikiran dari akademisi untuk program unggulan ini,” tutur Umri. (rl)
