 |
| Alirman Sori. |
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, asal Sumatera Barat, Alirman Sori menilai jika rencana pemerintah yang ingin membuka donasi dari rakyat untuk penanganan Covid-19 adalah kebijakan yang tidak tepat. Sebab, rakyat sudah menunaikan kewajiban membayar pajak.
Menurut dia, sebelum pemerintah terlanjur membuka donasi, sebaiknya kuburkan rencana itu, sungguh tidak bijak kalau hal itu dilakukan. Akan tetapi melibatkan para konglomerat ikut menyumbang secara moril dan materil adalah tindakan yang tepat.
"Untuk mencegah mewabahnya pandemik Covid-19, kalau pemerintah mau hadir di tengah rakyatnya untuk melindungi rakyatnya, apapun bisa dilakukan oleh pemerintah, ujar Alirman Sori di Jakarta, Minggu (29/3).
Ia minta penerintah tidak berdalih soal keuangan. "Untuk penguatan nilai rupiah pemerintah sanggup menyediakan lebih kurang Rp300 triliun, memindahkan ibukota pemerintah sanggup menyediakan uang lebih kurang Rp460 triliun. Pertanyaannya kenapa untuk membiayai lockdown, pemerintah tidak sanggup menyediakan uang hanya sekitar Rp126 triliun?" tanya Alirman.
Untuk biaya lockdown, hitungannya jika penduduk Indonesia 300 juta jiwa, biaya perjiwa setiap hari Rp30.000,. kalikan 14 hari hanya menghabiskan uang sekitar Rp126 triliun. "Itu kalau semua jiwa dibiayai selama lockdown (14 hari). Jika hanya 50 parsen dari jumlah penduduk yang dibiaya berarti hanya menghabiskan uang Rp63 triliun," sambung dia.
Nyaringnya suara pemerintah dan pemerintah daerah mengimbau, agar warga berdiam diri di rumah (stay at home) untuk mencegah penyebaran pandemik Covid-19, pantas di apresiasi. Tetapi berdiam bagi warga yang kehidupannya dari penghasilan harian, hanyalah suatu keniscayaan.
"Warga yang hidup dari penghasilan harian, harus mendapat perlindungan dari pemerintah, tidak cukup sebatas imbauan saja," ujar Alirman Sori.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan National Lockdown. Jangan tunggu korban berjatuhan lebih banyak, bisa-bisa Indonesia menjadi kuburan massal.
Alirman juga mengaku prihatin melihat situasi para medis yang bekerja dalam keterbatasan alat pelindung diri (APD), yang seharusnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah. Sebab, mereka adalah garda terdepan dalam penyelamatan jiwa manusia. Namun proteksi dirinya sebagai penyelamat misi kemanusiaan terhadap ancaman pandemik Covid-19, 'terabaikan', mereka bekerja dengan APD seadanya. Makanya, tak heran lagi kalau para medis banyak meninggal dunia.
"Kita tidak bermaksud menyalahkan siapa-siapa, tetapi hal yang standar untuk bekerja bagi tenaga medis sangat diperlukan dan prioritaskan, karena penularan Covid-19 sangat mudah dan nyawa taruhannya," lanjut Alirman.
Untuk itu ia menegaskan perlu kebijakan nyata memberikan perlindungan kepada para medis, dengan alat pelindung diri berkualitas, sehingga terlindungi dan terjaga keselamatan mereka dalam memberikan pelayanan kepada korban Covid-19. (p)
