JAKARTA - Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid, membuka secara resmi kegiatan Workshop Pengakhiran Program Inovasi Desa T.A. 2019 pada Rabu (4/12) lalu di Golden Boutique Hotel Jakarta.
Dirjen PPMD didampingi Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Moh. Fachri dan Kepala Sub Direktorat PKMD Nursaid Mustafa saat hadir di arena workshop.
Kegiatan ini diikuti oleh 190 orang peserta yang terdiri dari pejabat dan staf di lingkungan Kemendesa PDTT, perwakilan Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Camat, PPK Satker Dekonsentrasi P3MD, Konsultan Nasional P3MD dan PID, Sekpro PMD, TA MIS PID Provinsi, dan Penggiat Desa.
Sejak 2017, pelaksanaan Program Inovasi Desa telah merangkul 128.801 orang sebagai Tim Inovasi Kabupaten/Kota (TIK), Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di desa-desa.
Dalam sambutannya, Dirjen PPMD Taufik Madjid mengatakan, seluruh personil SDM yang terlibat dalam program ini adalah investasi besar PID, yang diharapkan terus mengembangkan gagasan-gagasan inovatif dalam pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Program ini, sebut Taufik, telah mampu menghasilkan 25 ribu menu capturing (narasi dan video) inovatif nasional dan lokal. Dengan cara ini, kualitas belanja desa diharapkan meningkat, dan masyarakat memperoleh manfaatnya langsung.
"Harapan dari Kemenristek agar puluhan ribu hasil capturing sebagai ide inovatif kebaruan hasil PID, dapat dibahas dengan Kemenristek untuk dilakukan publikasi dan sertifikasi. Sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh desa maupun masyarakat," ujar Dirjen PPMD Taufik Madjid.
Selain itu, terdapat dua tantangan utama bagi Kemendesa PDTT dalam waktu ke depan pasca PID. Yaitu penguatan perencanaan dan pengelolaan big data.
"Sesuai arahan dari Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, mengamanatkan untuk menghimpun seluruh data dari tingkat provinsi, kab/kota hingga ke desa," kata Taufik.
Diperlukan sinkronisasi dengan kementerian terkait lainnya, lanjut Taufik, agar tidak ada perbedaan data masing-masing Kementerian/Lembaga. Data yang dimiliki oleh Kementerian Desa harus zooming ke bawah hingga ke rumah tangga. Dan ke depan, akan dijalin kerjasama dengan BPS untuk menganalisa data hingga di tingkat desa.
Workshop pengakhiran PID, menurut Dirjen PPMD kiranya bisa merumuskan kerangka tindakan pembinaan dan fasilitasi serta pendampingan.
"Ada dua hal pokok dalam workshop ini. Yaitu memastikan penyelesaian tata kelola administrasi dan keuangan pusat hingga kecamatan, dan merumuskan kerangka pikir dan tindakan pelembagaan hasil-hasil pembelajaran PID. Karena akan dimasukan dalam sistem pembangunan reguler desa dan daerah," demikian Taufik. (rl)
