Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZZ8ru1o1bcDLPGF9I1NjlXpaMLP2LM_Sw94BMOTGjNv6IQ2B8p2zKHTpyZ4ooxWF0nyRdQSMMpiXFViyXqQzTKJFq8LU4PXSXyFPON3DzfVep7plcTmwIzoLhr1e8GpdSlA0TsBqFoGWE9TTOrA3_PoC_aa12xPLkM4LgFjr-RoXJVcmoEcAZ1NDHHI8" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgZZ8ru1o1bcDLPGF9I1NjlXpaMLP2LM_Sw94BMOTGjNv6IQ2B8p2zKHTpyZ4ooxWF0nyRdQSMMpiXFViyXqQzTKJFq8LU4PXSXyFPON3DzfVep7plcTmwIzoLhr1e8GpdSlA0TsBqFoGWE9TTOrA3_PoC_aa12xPLkM4LgFjr-RoXJVcmoEcAZ1NDHHI8" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Ilustrasi Media Indonesia </span></div><div><br /></div>PEMERINTAH Indonesia mulai memangkas pasokan gas bumi yang diekspor ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2026). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat lebih besar bagi kebutuhan masyarakat dan pembangunan industri dalam negeri.<div><br /></div><div>Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, mengumumkan pengurangan pasokan gas dari dua wilayah, yakni Natuna sebesar 15 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) dan Sumatra sebesar 16 BBTUD. Dengan demikian, total pengurangan ekspor mencapai 31 BBTUD.</div><div><br /></div><div>Pasokan yang sebelumnya dikirim ke Singapura tersebut dialihkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri, terutama sektor ketenagalistrikan di Batam, Bintan, dan Sumatera. Langkah ini diharapkan memperkuat keandalan pasokan gas bagi pembangkit listrik serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.</div><div><br /></div><div>Kebijakan tersebut memperlihatkan pentingnya menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas dalam pengelolaan sumber daya energi. Gas bumi bukan sekadar komoditas perdagangan, melainkan juga modal strategis untuk menjaga keberlangsungan industri, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan listrik.</div><div><br /></div><div>Pengurangan ekspor gas menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional.</div><div><br /></div><div>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyampaikan rencana evaluasi ekspor gas untuk memastikan kebutuhan domestik memperoleh prioritas. Pemerintah juga mendorong pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas bumi sebagai bahan baku.</div><div><br /></div><div>Arah kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi. Ketersediaan energi yang memadai merupakan salah satu prasyarat bagi pertumbuhan industri, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.</div><div><br /></div><div>Dengan pasokan gas yang lebih banyak tersedia di dalam negeri, pemerintah memiliki peluang memperkuat sektor-sektor produktif yang selama ini bergantung pada ketersediaan energi. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap ditentukan oleh ketepatan alokasi, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan sektor pengguna menyerap pasokan gas.</div><div><br /></div><div>Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik memiliki nilai strategis karena manfaatnya dapat dirasakan secara berantai. Pasokan gas yang andal membantu pembangkit listrik beroperasi, menjaga kegiatan industri, serta mendukung aktivitas usaha yang membutuhkan energi secara berkelanjutan.</div><div><br /></div><div>Pengalihan pasokan ke Batam, Bintan, dan Sumatera juga penting bagi kawasan yang memiliki kegiatan industri dan ekonomi produktif. Kepastian pasokan energi dapat menjadi salah satu faktor pendukung investasi dan peningkatan daya saing daerah.</div><div><br /></div><div>Meski demikian, pengurangan ekspor harus diikuti pengawasan agar gas benar-benar sampai kepada pengguna yang membutuhkan. Pemerintah perlu memastikan pembangkit listrik dan sektor industri memperoleh alokasi sesuai kebutuhan, kontrak, serta kemampuan penyerapan.</div><div><br /></div><div>Kebijakan ini juga perlu disertai perencanaan produksi yang matang. Ketahanan energi tidak cukup dibangun melalui pengurangan ekspor, tetapi harus didukung peningkatan produksi, pengembangan lapangan gas baru, perbaikan jaringan transmisi, dan efisiensi pemanfaatan energi.</div><div><br /></div><div>Mengelola Sumber Daya untuk Kepentingan Bangsa</div><div><br /></div><div>Indonesia tetap perlu menjaga hubungan perdagangan energi dengan negara mitra, termasuk Singapura. Namun, kerja sama tersebut harus berjalan seiring dengan kepentingan nasional dan kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan energi masyarakat sendiri.</div><div><br /></div><div>Pengurangan pasokan bukan berarti seluruh ekspor gas dihentikan. Kebijakan yang diumumkan SKK Migas pada 24 Oktober 2026 secara khusus menyangkut pengurangan pasokan melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD.</div><div><br /></div><div>Karena itu, langkah pemerintah perlu dipahami sebagai penataan prioritas pemanfaatan energi, bukan penghentian seluruh perdagangan gas dengan negara tetangga.</div><div><br /></div><div>Pemerintah juga perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan kebijakan secara terbuka, termasuk realisasi pengalihan gas, dampaknya terhadap pasokan listrik, dan manfaat ekonominya bagi masyarakat.</div><div><br /></div><div>Momentum Memperkuat Kedaulatan Energi</div><div><br /></div><div>Kebijakan pengurangan ekspor gas membuka kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara lebih terarah. Gas bumi harus mampu mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus menjadi fondasi bagi pembangunan industri bernilai tambah.</div><div><br /></div><div>Ke depan, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik, keberlanjutan produksi, penerimaan negara, dan kepastian kerja sama perdagangan internasional.</div><div><br /></div><div>Apabila dilaksanakan secara konsisten dan terukur, kebijakan ini dapat menjadi bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi volume ekspor, melainkan memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat optimal bagi rakyat, dunia usaha, dan pembangunan ekonomi nasional. (*)</div><div><span><br /></span></div><div><span>*) <b>Amril Jambak</b>, penulis pemerhati sosial, budaya, dan kemasyarakatan</span></div>

Pangkas Ekspor Gas ke Singapura, Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Ilustrasi Media Indonesia  PEMERINTAH Indonesia mulai memangkas pasokan gas bumi yang diekspor ke Singapura sejak Sabtu (24/10/2...

Baca »

Seragam Sekolah Gratis di Solsel, Bukti Kehadiran Pemerintah

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK3lw3DcRWdlaEZq1KceasX8VRLCDzInqVoFNV1eaHsDh51dgDWOQeLC5rJennt2_sX4c_NO55ND5Nsp_5yxR_sPPMBMoFvDFMwM74OV1GLSfQOMi_a3gJA8ItCultX19zONL_-vlcEncSMgdPxmCfxj4P_tH2qrL2NFOM_J_NCQCDUoAjrVQFryD13wI" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhK3lw3DcRWdlaEZq1KceasX8VRLCDzInqVoFNV1eaHsDh51dgDWOQeLC5rJennt2_sX4c_NO55ND5Nsp_5yxR_sPPMBMoFvDFMwM74OV1GLSfQOMi_a3gJA8ItCultX19zONL_-vlcEncSMgdPxmCfxj4P_tH2qrL2NFOM_J_NCQCDUoAjrVQFryD13wI" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>SOLSEL, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa baru. <div><br></div><div>Program ini tidak hanya menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, tetapi juga upaya meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak mereka.</div><div><br></div><div>Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui penyerahan bantuan seragam gratis kepada siswa baru tingkat TK hingga SMP di Kecamatan Sangir Batang Hari, Senin (26/10/2026). </div><div><br></div><div>Pada kesempatan itu, sebanyak 1.938 stel pakaian sekolah diserahkan kepada para siswa penerima manfaat.</div><div><br></div><div>Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui program-program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung, termasuk di sektor pendidikan.</div><div><br></div><div>“Sebagai pemerintah daerah, tentu kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar dia.</div><div><br></div><div>Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan dukungan, partisipasi, serta sinergi dari seluruh lapisan masyarakat agar berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.</div><div><br></div><div>Untuk itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat agar terus memperkuat kebersamaan dan memberikan dukungan terhadap pembangunan Kabupaten Solok Selatan, termasuk dalam mendorong kemajuan pendidikan dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas.</div><div><br></div><div>“Kami terus meminta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama bersinergi dan memberikan support dalam membangun kabupaten yang kita cintai ini,” tambahnya. (dko/sls)</div>

Seragam Sekolah Gratis di Solsel, Bukti Kehadiran Pemerintah

SOLSEL, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan me...

Baca »

Pembangunan Huntap Korban Bencana di Tanah Datar Rampung 90 Persen

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0ZfeW0UvQ3exbzFO6Acp6ETRKIwWY17ya4f-Q_m9IHeGgo-tI6BNsnWep7oTdyiugxrdFGbEAD7q0U-j1KIN_effmONE2Vxk0q3I6FnJpg3I9IHcq99aWG32BrLfv9KzUyny3PE7CNuXxsx4ffo3TzoSedOuW4J2DmutJp3qyQdpp36dmSpUX0v4IBQs" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg0ZfeW0UvQ3exbzFO6Acp6ETRKIwWY17ya4f-Q_m9IHeGgo-tI6BNsnWep7oTdyiugxrdFGbEAD7q0U-j1KIN_effmONE2Vxk0q3I6FnJpg3I9IHcq99aWG32BrLfv9KzUyny3PE7CNuXxsx4ffo3TzoSedOuW4J2DmutJp3qyQdpp36dmSpUX0v4IBQs" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>BATUSANGKAR, SWAPENA.COM  -- Bupati Tanah Datar Eka Putra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Senin (26/10/2026). Rakor  dipimpin langsung Menko PMK Sugiono secara virtual melalui zoom meeting.</div><div><br></div><div>Selain diikuti oleh beberapa menteri, rakor tersebut juga diikuti Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta para bupati dan wali kota dari ketiga provinsi tersebut. Bupati Eka Putra mengikuti kegiatan itu dari ruang kerjanya di Pagaruyung.</div><div><br></div><div>Bupati Eka Putra menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Tanah Datar hingga saat ini berjalan dengan baik. Sejumlah pembangunan untuk mendukung pemulihan wilayah dan masyarakat terdampak bencana telah menunjukkan progres yang signifikan.</div><div><br></div><div>Ia menjelaskan, pembangunan tiga unit sabo dam di Batang Malana saat ini telah mencapai 90 persen. Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terpadu bagi masyarakat korban bencana, telah rampung 90 persen.</div><div><br></div><div>Adapun pekerjaan yang masih perlu dilanjutkan adalah pembangunan sabo dam di Nagari Singgalang dan Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto.</div><div><br></div><div>Eka Putra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden  Prabowo Subianto, jajaran menteri, serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan bagi Kabupaten Tanah Datar dalam penanganan serta pemulihan pascabencana.</div><div><br></div><div>Selanjutnya Bupati Eka Putra juga langsung memimpin rapat bersama Sekda, asisten dan beberapa kepala OPD guna membahas beberapa usulan pemerintah daerah Tanah Datar kepada pemerintah pusat, terutama terkait dengan pemulihan pasca bencana. (pkp/td)</div>

Pembangunan Huntap Korban Bencana di Tanah Datar Rampung 90 Persen

BATUSANGKAR, SWAPENA.COM  -- Bupati Tanah Datar Eka Putra, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Rehabilitas...

Baca »

Wako Solok Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2026

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivq6d1NwcQ06G54PiahsMKa2a-rL9Gf824MNTZMRS7a2nstb_wlyH2tylzwsyz7xzodR_RQHfw_BHH198wCE_cylqEEpyOriH_unxPJm8tYv_fxWUzkmWL6wdz5PITBKiAB-Fx0_4UDn-4t1YKr9bs0A-UiQ1QZZGOBP6apKvYVGSbij_M8ktB-Y_WTtY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEivq6d1NwcQ06G54PiahsMKa2a-rL9Gf824MNTZMRS7a2nstb_wlyH2tylzwsyz7xzodR_RQHfw_BHH198wCE_cylqEEpyOriH_unxPJm8tYv_fxWUzkmWL6wdz5PITBKiAB-Fx0_4UDn-4t1YKr9bs0A-UiQ1QZZGOBP6apKvYVGSbij_M8ktB-Y_WTtY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>SOLOK, SWAPENA.COM -- Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang Tahun 2026. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Solok Kota AKBP Mas'ud Ahmad, di halaman Polres Solok Kota, Senin (26/10/2026) <div><br></div><div>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.</div><div><br></div><div>Kegiatan tersebut turut diikuti Ketua DPRD Kota Solok, Dandim 0309/Solok, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Jasa Raharja.</div><div><br></div><div>Melalui pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2026, diharapkan terbangun sinergi lintas sektor dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas, menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, serta menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib bagi masyarakat Kota Solok. (dkm)</div>

Wako Solok Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2026

SOLOK, SWAPENA.COM -- Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang Tahun 2026. ...

Baca »

DPRD dan Pemko Padang Panjang Sepakati Ranperda APBD 2027 serta Kota Layak Anak

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgeyh3CK9oDtX9kkjbSdsz3ix-8T53BxI5xDp0t1WG7iy2mJWCtKBwT_sQHXlDi4bQ52VSxHAbB72qUhfrYrmEPmrBRdmvhPLoIB6LFs8ATIUVydqpzEiu0iAHIMYf-mTaIouu1tHtMXAqWu7mCgvNtrgZCWog8my7lSORY702s7pRygzYR3MIZL91nJqY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgeyh3CK9oDtX9kkjbSdsz3ix-8T53BxI5xDp0t1WG7iy2mJWCtKBwT_sQHXlDi4bQ52VSxHAbB72qUhfrYrmEPmrBRdmvhPLoIB6LFs8ATIUVydqpzEiu0iAHIMYf-mTaIouu1tHtMXAqWu7mCgvNtrgZCWog8my7lSORY702s7pRygzYR3MIZL91nJqY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PDG. PANJANG, SWAPENA.COM -- DPRD Padang Panjang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak menjadi Peraturan Daerah (Perda). </div><div><br></div><div>Dalam rapat yang sama, DPRD juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Padang Panjang Tahun 2027.</div><div><br></div><div>Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Imbral didampingi Wakil Ketua Mardiansyah, Senin (26/10/2026), di Ruang Sidang DPRD setempat. </div><div><br></div><div>Keputusan ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan anggaran dan penguatan regulasi perlindungan anak di daerah tersebut.</div><div><br></div><div>Wali Kota Hendri Arnis, yang hadir bersama Wakil Wali Kota Allex Saputra, Sekretaris Daerah Kota Doni Hendra, dan jajaran perangkat daerah, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan serta anggota DPRD atas pembahasan dan persetujuan kedua Ranperda tersebut.</div><div><br></div><div>Wako Hendri meminta seluruh perangkat daerah menggunakan anggaran secara selektif, efektif, dan tepat sasaran. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, ia juga mendorong perangkat daerah aktif mencari peluang pendanaan di luar APBD, baik melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, kerja sama antardaerah, maupun dunia usaha.</div><div><br></div><div>Menurutnya, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus dilakukan melalui pembaruan basis data, digitalisasi layanan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Langkah tersebut penting agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pencapaian target pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</div><div><br></div><div>Terkait Ranperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Hendri berharap regulasi tersebut dapat diterjemahkan menjadi program nyata yang menjamin pemenuhan hak anak sekaligus melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.</div><div><br></div><div>Ia menegaskan, upaya mewujudkan Kota Layak Anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari Pemerintah, keluarga, sekolah, masyarakat, dunia usaha, hingga seluruh pemangku kepentingan. </div><div><br></div><div>Hendri juga meminta perangkat daerah mempersiapkan pelaksanaan APBD 2027 secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.</div><div><br></div><div>Sebelum persetujuan diberikan, lima fraksi DPRD, yakni NasDem, PAN, Gerindra, Demokrat Karya Kebangkitan Bangsa, dan PBB-PKS telah menyampaikan pendapat akhir beserta catatan dan rekomendasi terhadap kedua Ranperda. (kom)</div>

DPRD dan Pemko Padang Panjang Sepakati Ranperda APBD 2027 serta Kota Layak Anak

PDG. PANJANG, SWAPENA.COM -- DPRD Padang Panjang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan da...

Baca »

Wali Kota Payakumbuh Lantik 114 Pejabat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimtyxUZ_Z3YdNWdRUc87ucQITAaaXdjVGFQlVIBZ6CNa8nyfzk3RSbKzkCNfS13-wPmFdyrty4zwjE0D8xjC8Q8_iInBrn3ktU9kFEarGESik2bOWuXNKafQG2txHMyu6CkuketdhzTuTcYYIGOBZAN2LY7nHBxqwznoa7sFMi0QZqlAq2APloPcNogvc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEimtyxUZ_Z3YdNWdRUc87ucQITAaaXdjVGFQlVIBZ6CNa8nyfzk3RSbKzkCNfS13-wPmFdyrty4zwjE0D8xjC8Q8_iInBrn3ktU9kFEarGESik2bOWuXNKafQG2txHMyu6CkuketdhzTuTcYYIGOBZAN2LY7nHBxqwznoa7sFMi0QZqlAq2APloPcNogvc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PAYAKUMBUH, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kota Payakumbuh merombak susunan kabinetnya dengan melantik 114 pejabat, terdiri atas 14 pejabat administrator, 11 kepala sekolah, 86 pejabat pengawas dan 3 pejabat fungsional. Pengambilan sumpah jabatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di Aula Jozrizal Zain, Balaikota, Senin (26/10/2026).<div><br></div><div>Prosesi pelantikan disaksikan oleh Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pelantikan ini untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.</div><div><br></div><div>Dalam amanatnya, Wali Kota Zulmaeta menggarisbawahi kompas moral dan aturan main baru bagi seluruh pejabat birokrasi melalui penerapan Trilogi Zuzema.</div><div><br></div><div>"Seluruh pejabat yang dilantik hari ini harus menjadikan Trilogi Zuzema sebagai landasan utama: Kejujuran untuk menjauhi korupsi, kolusi, dan nepotisme; Loyalitas yang tegak lurus pada aturan dan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menyenangkan atasan; serta Profesionalisme dalam bekerja berbasis data dan asas the right man on the right place," tegas Zulmaeta.</div><div><br></div><div>Secara spesifik, Wali Kota merinci peran krusial di masing-masing hirarki jabatan. Pejabat Administrator dituntut untuk mengambil peran strategis sebagai manajer perantara (middle manager) yang sanggup menerjemahkan arahan pimpinan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat. </div><div><br></div><div>Sementara itu, Pejabat Pengawas diinstruksikan menjadi motor penggerak operasional di lapangan yang sigap dan memastikan kebijakan berjalan efektif.</div><div><br></div><div>Perhatian khusus juga diberikan kepada 11 kepala sekolah yang baru dilantik. Wali Kota mengamanatkan agar mereka tidak hanya bekerja sebagai tenaga administratif, melainkan harus tampil sebagai pemimpin, manajer, sekaligus inovator pendidikan.</div><div><br></div><div>"Sekolah merupakan garda terdepan mencetak generasi berkarakter di Kota Payakumbuh. Ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif dengan menerapkan manajemen berbasis merit," pesannya.</div><div><br></div><div>Menutup arahannya, Zulmaeta mengingatkan agar tidak ada pejabat yang bekerja secara sektoral atau membentuk kubu-kubu tersendiri di dalam pemerintahan.</div><div><br></div><div>"Jabatan ini adalah amanah, bukan sekadar kenaikan status. Junjung tinggi kode etik dan bersinergilah untuk saling melengkapi dalam satu sistem pelayanan publik yang utuh demi kemajuan Kota Payakumbuh," pungkasnya. (kom)</div>

Wali Kota Payakumbuh Lantik 114 Pejabat

PAYAKUMBUH, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kota Payakumbuh merombak susunan kabinetnya dengan melantik 114 pejabat, terdiri atas 14 p...

Baca »

Wabup Ahmad Fadly Lantik 13 Pejabat, Serahkan SK Penugasan 11 Kepsek

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjCNXQjCiGGnuVwUaOtpoe6y2BwmeLp1YBNnURMjOns4w_g_VCq3b0ezkcX2JJOTXIKab2w0osV2aTe90Kg8qDLi3AG4u4SbfgvzqT4csygCL2Zdi_WBdEhpwM9w8auocVCLdy6kCvIppdvsDQFrzZs1-CtXpjfv-YSzhKr3HNhxqemMva01XvoakNszac" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjCNXQjCiGGnuVwUaOtpoe6y2BwmeLp1YBNnURMjOns4w_g_VCq3b0ezkcX2JJOTXIKab2w0osV2aTe90Kg8qDLi3AG4u4SbfgvzqT4csygCL2Zdi_WBdEhpwM9w8auocVCLdy6kCvIppdvsDQFrzZs1-CtXpjfv-YSzhKr3HNhxqemMva01XvoakNszac" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>BATUSANGKAR, SWAPENA.COM -- Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly melantik 13 pejabat manajerial sekaligus menyerahkan surat keputusan (SK) penugasan kepada 11 aparatur sipil negara (ASN) sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Senin (26/10/2026). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Tanah Datar.<div><br></div><div>Pelantikan dan penyerahan SK tersebut disaksikan Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, serta undangan lainnya.</div><div><br></div><div>Dari 13 pejabat yang dilantik, sebanyak empat orang menduduki jabatan administrator dan sembilan orang jabatan pengawas. Sementara itu, 11 ASN menerima SK penugasan sebagai kepala UPT sekolah negeri dan TK negeri.</div><div><br></div><div>Dalam sambutannya, Ahmad Fadly mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari penataan birokrasi untuk mengisi jabatan yang kosong sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</div><div><br></div><div>Ahmad Fadly mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan ASN yang menerima penugasan. Ia mengingatkan bahwa amanah tersebut disertai tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh komitmen dan profesionalisme.</div><div><br></div><div>Berikut 13 pejabat administrator dan pengawas yang dilantik:</div><div>1. Yoghi Alfinder, S.STP. – Camat Sungayang.</div><div>2. Ardiwan, S.E., M.M. – Camat Tanjung Baru.</div><div>3. Andry, S.E. – Sekretaris Kantor Camat Sungayang.</div><div>4. Weni Sadli, S.E., M.M. – Sekretaris Kantor Camat Salimpaung.</div><div>5. Dewi Rozanty AB, S.E. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Sungai Tarab.</div><div>6. Irvan Toni, S.M. – Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</div><div>7. MH Arfansyah, S.Kom. – Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/SMP dan Tenaga Kebudayaan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</div><div>8. Dedek Supardana, S.M. – Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</div><div>9. Hamdanur Irfan, S.Pi. – Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan, Dinas Pangan dan Perikanan.</div><div>10. Sepdawenda Hayalis, S.E. – Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Camat Salimpaung.</div><div>11. Yesi Marlina, S.H.I., M.H. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Sungayang.</div><div>12. Demi/Roida N, S.K.M. – Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Tanjung Baru.</div><div>13. Eldeca Dwi Putri Martania, S.Tr.IP. – Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kantor Camat Salimpaung.</div><div><br></div><div>Daftar penerima SK penugasan sebagai kepala sekolah, yakni:</div><div>1. Silvia Roza, S.Pd. – Kepala UPT SDN 14 Limo Kaum.</div><div>2. Sithrohmah, S.Pd. – Kepala UPT SDN 15 Gurun.</div><div>3. Wedra, S.Pd.I. – Kepala UPT SDN 10 Sungai Jambu.</div><div>4. Surya Murni, S.Pd. – Kepala UPT SDN 19 Paninjauan.</div><div>5. Elda Nengsi, S.Pd. – Kepala UPT SDN 24 Limo Kaum.</div><div>6. Septi Maharni, S.Pd.SD. – Kepala UPT SDN 01 Simabur.</div><div>7. Riva Syilvia, S.Pd. – Kepala UPT SDN 07 Tanjung Barulak.</div><div>8. Diana Riska, S.Pd. – Kepala UPT SMPN 2 Tanjung Baru.</div><div>9. Rina Sridewi, S.Pd.AUD. – Kepala UPTD TK Negeri Pembina Kecamatan Lintau Buo Utara.</div><div>10. David Syasli, S.S., M.Pd. – Kepala UPT SMPN 4 X Koto.</div><div>11. Osma idar, S.Pd. – Kepala UPT SMPN 1 X Koto. (pkp/td)</div>

Wabup Ahmad Fadly Lantik 13 Pejabat, Serahkan SK Penugasan 11 Kepsek

BATUSANGKAR, SWAPENA.COM -- Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly melantik 13 pejabat manajerial sekaligus menyerahkan surat kepu...

Baca »

Wawako Pimpin Apel Operasi Patuh Singgalang 2026 di Padang Panjang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhEodiu9eeMBZyj5LrBqdsECwjTAgirnC9xYqGtiUNA-GyA6CezHy3seVsCXhC9pm-QarQiPyNWWgy6FEfilXJ6QQqk-Kc95I5lLXV5p8kVXgaw2IJYhcii0E95u1Lih4jiQXLg2I-LfmPO1iyZ4cc_g0yUvX9O01vUHLtJmHZszV8WqWF0dwJUOaaGDE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhhEodiu9eeMBZyj5LrBqdsECwjTAgirnC9xYqGtiUNA-GyA6CezHy3seVsCXhC9pm-QarQiPyNWWgy6FEfilXJ6QQqk-Kc95I5lLXV5p8kVXgaw2IJYhcii0E95u1Lih4jiQXLg2I-LfmPO1iyZ4cc_g0yUvX9O01vUHLtJmHZszV8WqWF0dwJUOaaGDE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PDG. PANJANG, SWAPENA.COM -- Wakil Wali Kota Allex Saputra pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2026 di halaman Polres Padang Panjang, Senin (26/10/2026).<div><br></div><div>Operasi ini menitikberatkan pada peningkatan disiplin berlalu lintas serta kesadaran masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan di jalan raya.</div><div><br></div><div>Apel tersebut mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lantas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”. </div><div><br></div><div>Apel ini dihadiri Ketua DPRD Imbral, jajaran Polres Padang Panjang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.</div><div><br></div><div>Dalam kesempatan itu, Wawako Allex menyampaikan amanat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat selaku penanggung jawab operasi. Ia menegaskan, keberhasilan Operasi Patuh Singgalang tidak hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang ditemukan atau penindakan hukum yang dilakukan, tetapi juga dari meningkatnya kesadaran masyarakat dan menurunnya angka kecelakaan lalu lintas.</div><div><br></div><div>Menurutnya, berkurangnya jumlah korban meninggal dunia serta terbentuknya budaya berlalu lintas yang tertib dan berkeselamatan harus menjadi indikator penting keberhasilan operasi.</div><div><br></div><div>“Kita memahami bahwa karakteristik wilayah Sumatera Barat memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan lalu lintas. Kondisi geografis yang terdiri atas kawasan pegunungan, jalan berkelok, tanjakan dan turunan curam, serta sejumlah ruas jalan dengan keterbatasan kapasitas menuntut kehadiran polantas yang profesional, tanggap, dan mampu bertindak secara tepat,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Data pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2025 mencatat 62 kejadian kecelakaan lalu lintas, dengan korban meninggal dunia sebanyak delapan orang, luka berat 11 orang, dan luka ringan 76 orang.</div><div><br></div><div>Sementara itu, penindakan pelanggaran lalu lintas pada tahun yang sama meliputi 239 kasus tilang melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dan 6.293 teguran.</div><div><br></div><div>Allex juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat, transparan, akurat, dan mudah diakses. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak benar mengenai kegiatan kepolisian perlu direspons secara tepat agar tidak memengaruhi kepercayaan publik. (sht/kmfo)</div>

Wawako Pimpin Apel Operasi Patuh Singgalang 2026 di Padang Panjang

PDG. PANJANG, SWAPENA.COM -- Wakil Wali Kota Allex Saputra pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Singgalang 2026 di halaman Po...

Baca »

Pemkab Solsel Dorong Percepatan Kegiatan Fisik Jelang Akhir Tahun

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZEGmp1C8DUbs8uHigUmOP-NVGhViDuk9sG8hS2ZqYnsqtWws5EmfwotSAlU4zAWgXvCjZ-ydkul5h9Qe1Pw9XKBbxbwdT6QtkUGQtGXEVtiWc6p1B1Ryc5xFepQHd69OvBLfOBxwsxNvIeOD90egEL1rmHTpQGnVuILSZEYEWKb9eZlQdrdOvU_KkbBQ" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhZEGmp1C8DUbs8uHigUmOP-NVGhViDuk9sG8hS2ZqYnsqtWws5EmfwotSAlU4zAWgXvCjZ-ydkul5h9Qe1Pw9XKBbxbwdT6QtkUGQtGXEVtiWc6p1B1Ryc5xFepQHd69OvBLfOBxwsxNvIeOD90egEL1rmHTpQGnVuILSZEYEWKb9eZlQdrdOvU_KkbBQ" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Yulian Efi </span></div><div><br /></div>SOLSEL, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong percepatan penyelesaian seluruh program dan kegiatan fisik menjelang akhir tahun anggaran 2026.<div><br /></div><div>Langkah ini sejalan dengan capaian positif daerah yang menempati peringkat pertama pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat berdasarkan evaluasi bersama Kementerian Dalam Negeri.</div><div><br /></div><div>Wakil Bupati Solok Selatan, H. Yulian Efi, menyampaikan hal tersebut saat memberikan arahan pada Apel Gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (26/10/2026).</div><div><br /></div><div>Menurutnya, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi indikator positif bagi aktivitas perekonomian daerah. Namun, capaian itu perlu diiringi dengan pelaksanaan program pemerintah yang optimal agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.</div><div><br /></div><div>"Rapat dengan Kemendagri mencatat pertumbuhan ekonomi Solok Selatan berada di nomor satu di Sumatera Barat. Artinya, perputaran ekonomi di Solsel cukup bagus," ujar Yulian.</div><div><br /></div><div>Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu. Seluruh satuan tugas (Satgas) yang telah dibentuk pemerintah daerah juga diminta menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya menjelang penutupan tahun anggaran.</div><div><br /></div><div>Selain percepatan kegiatan fisik, Pemkab Solok Selatan juga memastikan evaluasi APBD Perubahan telah rampung. OPD terkait diminta segera menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan pada pekan ini sehingga anggaran dapat segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, dalam penyusunan APBD 2027, pemerintah daerah merancang penganggaran yang lebih rasional melalui penyesuaian nilai anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diarahkan agar program dan kegiatan tetap fokus pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.</div><div><br /></div><div>Dalam arahannya, Yulian turut menekankan pentingnya penataan ruang dan infrastruktur, terutama terhadap bangunan yang berdiri di bantaran sungai maupun di sepanjang jalur jalan nasional apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</div><div><br /></div><div>Penertiban perlu dilakukan dengan memperhatikan aturan dan kewenangan terkait, terutama untuk menjaga keselamatan masyarakat dari potensi bencana, seperti banjir bandang.</div><div><br /></div><div>Di sisi lain, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) didorong mempercepat proses pelelangan aset daerah yang telah tertunda selama dua tahun. Pengamanan lahan-lahan strategis milik pemerintah juga perlu dipastikan agar aset pemerintah tidak disalahgunakan oleh pihak lain.</div><div><br /></div><div>Menjelang akhir tahun, pemerintah daerah juga mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat kabupaten yang dijadwalkan berlangsung di Jujuhan pada 4–7 November mendatang. Panitia pelaksana dan pemerintah kecamatan diminta mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan secara optimal. (dko/sls)</div>

Pemkab Solsel Dorong Percepatan Kegiatan Fisik Jelang Akhir Tahun

Yulian Efi  SOLSEL, SWAPENA.COM -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong percepatan penyelesaian seluruh program dan kegi...

Baca »

Gubernur Sumbar: Kemakmuran Masjid Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgtTt7BYqkciWj5j_WWHDxt_ynkNk9IDK0QARYDX61dGs9Q6b_mZE_4wPgnfWNJUI4TOTUSvyxGdmlN6-frgRqRBUSS6k3ON2fZS5emkEHxCQ5JOyTGxcBB8LQ1dEcTdktxxbdkFekYWnpto34iudhCp7CKu_kUJaH9GtDUiHZsl8qMF0kwQ0j5tNqfTH8" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgtTt7BYqkciWj5j_WWHDxt_ynkNk9IDK0QARYDX61dGs9Q6b_mZE_4wPgnfWNJUI4TOTUSvyxGdmlN6-frgRqRBUSS6k3ON2fZS5emkEHxCQ5JOyTGxcBB8LQ1dEcTdktxxbdkFekYWnpto34iudhCp7CKu_kUJaH9GtDUiHZsl8qMF0kwQ0j5tNqfTH8" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Mahyeldi Ansharullah</span> </div><div><br /></div>AGAM, SWAPENA.COM -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat dan pemberdayaan masyarakat. <div><br /></div><div>Karena itu, pengelolaan masjid perlu dilakukan secara profesional agar kemakmuran masjid turut memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.</div><div><br /></div><div>Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri sekaligus membuka Training Manajemen Masjid Komprehensif di Aula Kantor Camat IV Koto, Kabupaten Agam, Minggu (25/10/2026). </div><div><br /></div><div>Menurut Gubernur, memakmurkan masjid merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat Islam. Upaya tersebut tidak cukup hanya dengan membangun atau memperindah fisik bangunan masjid, tetapi harus diiringi dengan kegiatan keagamaan, pendidikan, pembinaan umat, serta aktivitas sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.</div><div><br /></div><div>“Masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga tempat membina umat. Karena itu, kita semua harus bersama-sama memakmurkan masjid,” tegasnya.</div><div><br /></div><div>Gubernur juga mengibaratkan pengelolaan masjid dengan penyelenggaraan pemerintahan yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan sumber daya secara baik. Pengurus masjid perlu memiliki kemampuan manajerial agar berbagai program yang dijalankan dapat terlaksana secara terarah dan berkelanjutan.</div><div><br /></div><div>Menurutnya, kemakmuran masjid semestinya berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Masjid diharapkan mampu menjadi ruang yang mendorong kepedulian sosial, memperkuat persaudaraan, serta menggerakkan kegiatan pemberdayaan umat.</div><div><br /></div><div>“Memakmurkan masjid bukan hanya masjidnya yang makmur, tetapi masyarakat di sekitar masjid juga harus ikut makmur,” ujarnya.</div><div><br /></div><div>Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa ukuran kemakmuran masjid tidak semata-mata dilihat dari megahnya bangunan, melainkan dari hidupnya aktivitas di dalamnya dan besarnya manfaat yang dirasakan umat. Masjid yang makmur adalah masjid yang aktif menyelenggarakan kegiatan keagamaan, membangun kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat hubungan sosial masyarakat. (hms)</div>

Gubernur Sumbar: Kemakmuran Masjid Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

Mahyeldi Ansharullah   AGAM, SWAPENA.COM -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa masjid tidak hanya b...

Baca »