Wali Kota Solok Serahkan 10.000 Butir Telur Gratis di Laing

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMFh7w_EqsFc5Fh8HTpjV4J6v56_pJuhfc24AmASlOoX3BRqYebLTx1DfeDX6lgNZgvvet1igIk_iSQ6N0S6PKRmcx2mpqY1kWyWg24Nyoi9y62jog-tL87u6AohvlL7VYSFuByofjYmQFY0ekIHn-xUuH3qM_YKyL5Y-Od0x88dYWyUt-lZAKH-PqCwc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMFh7w_EqsFc5Fh8HTpjV4J6v56_pJuhfc24AmASlOoX3BRqYebLTx1DfeDX6lgNZgvvet1igIk_iSQ6N0S6PKRmcx2mpqY1kWyWg24Nyoi9y62jog-tL87u6AohvlL7VYSFuByofjYmQFY0ekIHn-xUuH3qM_YKyL5Y-Od0x88dYWyUt-lZAKH-PqCwc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>SOLOK -- Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menyerahkan secara simbolis bantuan 10.000 butir telur gratis kepada masyarakat di Kelurahan Laing. Bantuan tersebut merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Charoen Pokphand Indonesia sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam mendukung pemenuhan gizi masyarakat di Kota Solok. Halaman KAN Laing, Jumat (17/7).</div><div><br></div><div>Dalam sambutannya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi kepada PT Charoen Pokphand atas kontribusi dan kepeduliannya terhadap masyarakat Kota Solok. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi salah satu kunci dalam memperkuat program pembangunan, khususnya di bidang kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.</div><div><br></div><div>“Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang membutuhkan, serta menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk turut berkontribusi melalui program CSR demi kemajuan Kota Solok,” ujar Wali Kota.</div><div><br></div><div>Pendistribusian telur gratis ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelurahan laing. (dkm)</div>

Wali Kota Solok Serahkan 10.000 Butir Telur Gratis di Laing

SOLOK -- Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menyerahkan secara simbolis bantuan 10.000 butir telur grat...

Baca »

Pemprov Sumbar Bergerak Cepat Tangani ABH du Kasus MAN 3 Padang

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEheoOShGaG4qMGj1FIDwIXx3X-6gH9iUjjRhheOF7IyKdfbfhKP9r6RLZw5KZ8Ye9Ep6zqOABbIasRLL7ThlOLdpK-XyxSiBoJ8KYowtPab5d-vAanN0DCCMrsOHXtB3A4WlqmsCQPsXGG4K2QxH5a6h6gNnI_G8b6w-j8J6ARXjkNuGeUpkvUDkCxs3C8" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEheoOShGaG4qMGj1FIDwIXx3X-6gH9iUjjRhheOF7IyKdfbfhKP9r6RLZw5KZ8Ye9Ep6zqOABbIasRLL7ThlOLdpK-XyxSiBoJ8KYowtPab5d-vAanN0DCCMrsOHXtB3A4WlqmsCQPsXGG4K2QxH5a6h6gNnI_G8b6w-j8J6ARXjkNuGeUpkvUDkCxs3C8" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) terkait peristiwa di MAN 3 Padang. Pemprov menyusun program rehabilitasi terpadu yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan lembaga mitra.</div><div><br></div><div>Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan tidak hanya berfokus pada proses hukum, tetapi juga mengedepankan perlindungan anak, pemulihan psikososial, keberlanjutan pendidikan, serta reintegrasi sosial.</div><div><br></div><div>Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Terpadu Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumbar di Padang, Kamis (16/7).</div><div><br></div><div>Rakor yang dipimpin Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim dan dihadiri Kasatgaswil Densus 88 Antiteror, Kombes Pol. Jim Berlian, S.I.K; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Sumbar, Herlin; perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kementerian Agama Kota Padang, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satpol PP, BAZNAS, serta jajaran Kesbangpol.</div><div><br></div><div>Kepala Badan Kesbangpol Sumbar, Mursalim menegaskan pemerintah memiliki kewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.</div><div><br></div><div>Menurutnya, proses hukum tetap harus dihormati, namun upaya rehabilitasi, pemulihan psikologis, pembinaan karakter, dan perlindungan terhadap masa depan anak juga mesti berjalan secara bersamaan.</div><div><br></div><div>“Negara harus hadir, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam mencegah lahirnya stigma, trauma berkepanjangan maupun potensi tindakan balas dendam,"tegasnya saat memimpin Rakor.</div><div><br></div><div>Dalam rapat tersebut juga disampaikan hasil pendalaman Satgaswil Densus 88 Antiteror Sumbar yang menyebut kasus tersebut merupakan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anak dan tidak berkaitan dengan jaringan terorisme. Berdasarkan hasil identifikasi, faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut merupakan akumulasi tekanan psikologis akibat perundungan (bullying), kondisi sosial ekonomi keluarga, serta paparan konten negatif mengenai pembuatan bahan peledak melalui internet dan media sosial.</div><div><br></div><div>Kasatgaswil Densus 88 Antiteror, Kombes Pol. Jim Berlian, S.I.K juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan tidak hanya kepada anak, tetapi juga kepada keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial guna mencegah munculnya stigma yang dapat menghambat proses pemulihan.</div><div><br></div><div>"Apabila penanganan ini berhasil, dapat menjadi contoh model penanganan kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) secara nasional," ujarnya.</div><div><br></div><div>Seluruh peserta Rakor menyatakan komitmen akan melaksanakan pendampingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, mulai dari rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pemenuhan hak pendidikan, pembinaan karakter, pembinaan keagamaan, bantuan sosial, hingga edukasi kepada masyarakat untuk menghapus stigma negatif terhadap anak dan keluarganya.</div><div><br></div><div>Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Sumbar, Herlin mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil rapat, pihaknya telah menyusun jadwal terpadu asesmen, pembinaan, dan pendampingan yang akan berlangsung pada 16–25 Juli 2026 di UPTD BKOM Pelkes Provinsi Sumatera Barat, Gunung Pangilun, Kota Padang.</div><div><br></div><div>Program tersebut diawali dengan asesmen psikologis oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dilanjutkan pembinaan keagamaan oleh Kementerian Agama, pembinaan karakter dan pemenuhan hak pendidikan oleh Dinas Pendidikan, asesmen sosial oleh Dinas Sosial, asesmen kondisi ekonomi keluarga oleh BAZNAS, hingga pembinaan wawasan kebangsaan dan pengendalian emosi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumbar. (adp/sb)</div><div><br></div>

Pemprov Sumbar Bergerak Cepat Tangani ABH du Kasus MAN 3 Padang

PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bergerak cepat menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (...

Baca »

Wagub Sumbar Dorong Koperasi Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmO-uo9qMpyxIBZK7APJy8HeA-rjbGtbQJA3MJmswnU24qk9cc3Tq41lQnnIBoE_nxSP_svoLbSrSbUNhQOyGz3-_hlxWy1Wb9f2JqVd317yL9sBkqrI9DufpGxdxcOZrqxQKhmX-LJ4qZ51Sj-wmoaZmoIa_YM8SxdAb315M1ZRK_AL2UqgHOawd2WdA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgmO-uo9qMpyxIBZK7APJy8HeA-rjbGtbQJA3MJmswnU24qk9cc3Tq41lQnnIBoE_nxSP_svoLbSrSbUNhQOyGz3-_hlxWy1Wb9f2JqVd317yL9sBkqrI9DufpGxdxcOZrqxQKhmX-LJ4qZ51Sj-wmoaZmoIa_YM8SxdAb315M1ZRK_AL2UqgHOawd2WdA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang mampu menjawab tantangan zaman. Momentum peringatan Hari Koperasi ke-79, menurutnya, harus menjadi titik kebangkitan gerakan koperasi agar semakin modern, profesional, dan berdaya saing.</div><div><br></div><div>Hal itu disampaikannya saat memimpin upacara peringatan Hari Koperasi ke-79 tingkat Provinsi Sumbar di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (16/7).</div><div><br></div><div>Menurut Vasko, koperasi yang tumbuh sehat dan kuat memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan, mempersempit kesenjangan ekonomi, serta memperkuat ekonomi kerakyatan sebagaimana dicita-citakan Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta.</div><div><br></div><div>Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghidupkan semangat berkoperasi dan menjadikan koperasi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.</div><div><br></div><div>“Saya mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-79 kepada seluruh insan perkoperasian di Sumatera Barat. Semoga peringatan ini membangkitkan kembali semangat berkoperasi dan menjadikan koperasi sebagai wadah ekonomi utama masyarakat,” ujar Vasko.</div><div><br></div><div>Dalam kesempatan tersebut, Wagub Vasko juga membacakan amanat Menteri Koperasi Republik Indonesia yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya.” Amanat tersebut menegaskan bahwa Hari Koperasi bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum memperkuat kembali peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional.</div><div><br></div><div>Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan koperasi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi rakyat. Salah satu langkah konkret yang tengah dijalankan adalah pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang diproyeksikan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui penguatan akses pembiayaan, pemasaran produk lokal, serta pemangkasan rantai distribusi.</div><div><br></div><div>Selain itu, pemerintah juga mendorong koperasi bertransformasi menjadi organisasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Koperasi tidak lagi dipandang sebagai lembaga ekonomi konvensional, tetapi harus mampu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan pelayanan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing.</div><div><br></div><div>“Sudah saatnya kita meninggalkan stigma lama yang menganggap koperasi sebagai organisasi yang lambat dan kuno. Koperasi masa kini adalah koperasi digital yang memanfaatkan teknologi informasi, sistem pembayaran modern, kecerdasan buatan, analisis data, dan platform digital untuk memperluas pasar,” kata Wagub Vasko saat membacakan amanat Menteri Koperasi.</div><div><br></div><div>Menutup sambutannya, Vasko mengajak seluruh insan koperasi untuk terus memperkuat tata kelola organisasi, memperluas kolaborasi, serta melibatkan lebih banyak generasi muda dalam membangun koperasi yang modern, inovatif, dan berdaya saing.</div><div><br></div><div>“Saya mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Masa depan koperasi berada di tangan generasi yang kreatif, inovatif, adaptif terhadap teknologi, serta memiliki semangat kolaborasi,” tuturnya.</div><div><br></div><div>Upacara Hari Koperasi ke-79 tingkat Provinsi Sumbar tahun 2026 ini, turut dihadiri unsur Forkopimda Sumbar, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, para asisten, staf ahli gubernur, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, Ketua dan jajaran Pengurus Dekopinwil dan Dekopinda kabupaten/kota se-Sumbar, serta para pelaku koperasi dari berbagai daerah. (adp/sb)</div>

Wagub Sumbar Dorong Koperasi Jadi Motor Penggerak Ekonomi Rakyat

PADANG -- Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang mam...

Baca »

Wako Buka Silaturahmi Silek Tuo Semarakkan Musnag KAN Solok

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiPn3ZwGHzAe4QqKUiVv8crF7x62vxUap773pJIWC0oXfP8W2YhHlhYqIdBrRW4WtcRgjaAYVgPRoTNWt3uiBPuTwqesmopNSHqdor-cSfGw0jf6Qe570KGfwwDb_CVjaFu92fXKuRuQCvU6ZUu9liOo0J2mbbzyfT4UBa6T0zK8LuVxYh9hpco69sKyys" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiPn3ZwGHzAe4QqKUiVv8crF7x62vxUap773pJIWC0oXfP8W2YhHlhYqIdBrRW4WtcRgjaAYVgPRoTNWt3uiBPuTwqesmopNSHqdor-cSfGw0jf6Qe570KGfwwDb_CVjaFu92fXKuRuQCvU6ZUu9liOo0J2mbbzyfT4UBa6T0zK8LuVxYh9hpco69sKyys" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>SOLOK -- Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra membuka kegiatan Silaturahmi Silek Tuo dalam rangka memeriahkan Musyawarah Nagari (Musnag) KAN Solok, yang berlangsung dengan penuh semangat kebersamaan dan pelestarian budaya Minangkabau.  Kamis (16/7).</div><div><br></div><div>Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa silek tuo merupakan warisan budaya yang sarat dengan nilai-nilai adat, karakter, dan filosofi kehidupan masyarakat Minangkabau. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antarperguruan silek sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah.</div><div><br></div><div>“Melalui Silaturahmi Silek Tuo ini, kita tidak hanya melestarikan seni bela diri tradisional, tetapi juga memperkuat nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang menjadi jati diri masyarakat Minangkabau,” ujar Wali Kota.</div><div><br></div><div>Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Solok, perwakilan IPSI Sumatera Barat, Ketua LKAAM Kota Solok, Ketua KAN Solok, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok, para camat dan lurah se-Kota Solok, serta tamu undangan lainnya. (dkm)</div>

Wako Buka Silaturahmi Silek Tuo Semarakkan Musnag KAN Solok

SOLOK -- Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra membuka kegiatan Silaturahmi Silek Tuo dalam rangka memeriahkan Musyawarah Naga...

Baca »

Sitinjau Lauik Macet Lagi

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhj0Zbd_XuCnHTR_rkL5rKT39jjmS7xTqHC6V2AyTVC4wuenUyRGhlyHTHD3xXk0vIxVFm0Ahxx5oXVj_LRRobFY7U4R11ccoxWMsAeTDH-tgYBuGPtMFh4961Hcwx1ZwEX25-_B3IhYWfBUwacERABFlkUAsyxWH-D-9oXNsI3YsXK4Cz64hgMgGjl9eE"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhj0Zbd_XuCnHTR_rkL5rKT39jjmS7xTqHC6V2AyTVC4wuenUyRGhlyHTHD3xXk0vIxVFm0Ahxx5oXVj_LRRobFY7U4R11ccoxWMsAeTDH-tgYBuGPtMFh4961Hcwx1ZwEX25-_B3IhYWfBUwacERABFlkUAsyxWH-D-9oXNsI3YsXK4Cz64hgMgGjl9eE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Lagi dan lagi. Jalur Padang-Solok Kamis malam ini terpantau macet di kawasan Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan,  Kota Padang. </div><div><br></div><div>Informasi yang diperoleh media ini, kemacetan diduga dipicu adanya truk bermuatan berat yang mogok di tanjakan. Akibatnya kendaraan dari kedua arah jadi tersendat. </div><div><br></div><div>Kemacetan diperparah oleh sikap sejumlah pengendara yang tidak sabar, sehingga menyerobot lajur berlawanan. (*)</div>

Sitinjau Lauik Macet Lagi

PADANG -- Lagi dan lagi. Jalur Padang-Solok Kamis malam ini terpantau macet di kawasan Sitinjau Lauik, Kecamatan Lubuk Kilangan,...

Baca »

Wako Solok Serahkan Kembali Mahasiswa KKN ke Kampus

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVnojHgRksw4Y4iNJ5K3zBYOSACMJ0JWKdWYA1Vg5tLFDfkoMRrU4Thypkyr8Y9vChAtl1B2QSbIN8qFiJoMnasTp0rxAoZSrZh0ViqSqueFkRquav5b-kt88LAdYmXRpz5GuhDRnht8AMd3k1BJNKwFCihvaIX2oNqFQ5cL8NAKvpDbedp2qSyROp2JM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhVnojHgRksw4Y4iNJ5K3zBYOSACMJ0JWKdWYA1Vg5tLFDfkoMRrU4Thypkyr8Y9vChAtl1B2QSbIN8qFiJoMnasTp0rxAoZSrZh0ViqSqueFkRquav5b-kt88LAdYmXRpz5GuhDRnht8AMd3k1BJNKwFCihvaIX2oNqFQ5cL8NAKvpDbedp2qSyROp2JM" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>SOLOK -- Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra resmi menutup kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Fort De Kock di Gedung Kubuang 13, Rabu (15/7). Wali Kota Solok menyerahkan kembali mahasiswa dimaksud ke pihak Universitas Fort De Kock sebagai tanda berakhirnya masa pengabdian mereka di tengah masyarakat Kota Solok.</div><div><br></div><div>Dalam sambutannya, Wali Kota Solok menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah mengabdikan ilmu, tenaga, serta pemikiran selama melaksanakan KKN di berbagai wilayah Kota Solok. Menurutnya, kehadiran mahasiswa tidak hanya menjadi wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat.</div><div><br></div><div>Wali Kota berharap pengalaman yang diperoleh selama KKN dapat menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.</div><div><br></div><div>Sementara itu, perwakilan Universitas Fort De Kock menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Solok beserta seluruh masyarakat yang telah menerima, mendampingi, dan membimbing mahasiswa selama menjalankan program KKN. Pihak universitas juga berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus berlanjut melalui berbagai kegiatan akademik maupun pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.</div><div><br></div><div>Kegiatan ditutup dengan prosesi penyerahan kembali mahasiswa KKN dari Wali Kota Solok kepada perwakilan Universitas Fort De Kock sebagai simbol berakhirnya rangkaian pelaksanaan KKN di Kota Solok. (dkm)</div>

Wako Solok Serahkan Kembali Mahasiswa KKN ke Kampus

SOLOK -- Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra resmi menutup kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Fort De Ko...

Baca »

Pemprov Sumbar Terus Benahi Sistem Penanggulangan Bencana

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5aexcSetDsXqjko9WdxPnXoLGl-57nC9I-aQ8g8pH7WF5mWEibBEzBW8sREf5YLxgowbRUwHFwrc4RY5MzdRD4dvB7ay8lThmxYU3TGb2lkxrOeIUWslNWWNEU74d85TNEObx7d0xWEJvni8m1gjj0FTICkjSAT-PPZ0EofBTLiQcrCsH9wrHReQKmhk" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEg5aexcSetDsXqjko9WdxPnXoLGl-57nC9I-aQ8g8pH7WF5mWEibBEzBW8sREf5YLxgowbRUwHFwrc4RY5MzdRD4dvB7ay8lThmxYU3TGb2lkxrOeIUWslNWWNEU74d85TNEObx7d0xWEJvni8m1gjj0FTICkjSAT-PPZ0EofBTLiQcrCsH9wrHReQKmhk" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Mahyeldi Ansharullah </span></div><div><br /></div><div>PADANG -- Belajar dari bencana besar yang melanda Sumatera Barat pada 2025 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar terus membenahi sistem penanggulangan bencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih cepat, bantuan tepat sasaran, serta masyarakat semakin siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Penguatan tersebut dilakukan melalui penyusunan standar operasional prosedur (SOP), pengawasan berbasis teknologi, hingga koordinasi lintas sektor dalam setiap tahapan pemulihan.</div><div><br /></div><div>Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam dialog interaktif "Satu Jam Jo Gubernur" di RRI Pro 1 Padang, Rabu (15/7), yang mengangkat tema Bangkit Lebih Kuat: Mewujudkan Sumatera Barat Tangguh melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.</div><div><br /></div><div>Gubernur Mahyeldi mengatakan, bencana yang menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp33 triliun menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak cukup diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga harus didukung mekanisme kerja yang jelas sehingga setiap pihak dapat bergerak cepat saat bencana terjadi.</div><div><br /></div><div>"Kita sedang menyusun SOP untuk enam klaster kebencanaan agar setiap perangkat daerah sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya ketika bencana terjadi. Dengan begitu, penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Dua SOP sudah selesai disusun dan semoga bisa sampai ke perda," ujar Gubernur.</div><div><br /></div><div>Untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai target, Pemprov Sumbar juga membentuk posko kendali yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Seluruh progres pemulihan dipantau secara berkala melalui dashboard kebencanaan yang dikembangkan Pemprov Sumbar sebagai instrumen pengawasan terpadu. Inovasi tersebut bahkan telah diadopsi oleh Bappenas sebagai salah satu referensi dalam penguatan sistem pemantauan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.</div><div><br /></div><div>"Melalui posko kendali dan dashboard kebencanaan, seluruh progres dapat dipantau secara berkala sehingga pelaksanaan program bisa terus dievaluasi. Harapannya, bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal," lanjut Gubernur.</div><div><br /></div><div>Mahyeldi menjelaskan, pembenahan sistem tersebut berjalan seiring dengan percepatan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak, penataan kembali kawasan rawan bencana, serta pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Sumbar juga berupaya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan selama proses pembangunan berlangsung.</div><div><br /></div><div>Selain memulihkan infrastruktur, Pemprov Sumbar turut mempercepat pemulihan sektor ekonomi melalui pembenahan lokasi, pendampingan UMKM, pelatihan, hingga dukungan permodalan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memastikan perhatian terhadap pemulihan psikososial masyarakat melalui layanan trauma healing yang melibatkan Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, serta pemanfaatan rumah ibadah sebagai ruang pendampingan bagi warga terdampak.</div><div><br /></div><div>Menutup dialog, Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, relawan, hingga perantau Minangkabau yang terus bergotong royong mendukung proses pemulihan Sumbar. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memedomani dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah. (kmf)</div>

Pemprov Sumbar Terus Benahi Sistem Penanggulangan Bencana

Mahyeldi Ansharullah  PADANG -- Belajar dari bencana besar yang melanda Sumatera Barat pada 2025 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemp...

Baca »

PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhS0HNWgLSzibqzJe0W8KSn70e4wowLCh3yAAJgBlCje5k5mWm9q8dAoLWhlFG_sV2J-uy1mm_GchgpFzPH4-xoebCxpvG4xumHDm1vBwBU34hcECVateUfX8jb-B6zRzN-mRdceq-I7LObT00a-0qfb8v4IjrFAJU3Ufy_yMeYSNefPS_5b8RkG1oqLRU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhS0HNWgLSzibqzJe0W8KSn70e4wowLCh3yAAJgBlCje5k5mWm9q8dAoLWhlFG_sV2J-uy1mm_GchgpFzPH4-xoebCxpvG4xumHDm1vBwBU34hcECVateUfX8jb-B6zRzN-mRdceq-I7LObT00a-0qfb8v4IjrFAJU3Ufy_yMeYSNefPS_5b8RkG1oqLRU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA -- Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai upaya penguatan konsolidasi organisasi dan mengawal profesi wartawan, melakukan sosialisasi lima Peraturan Organisasi (PO), yang sudah dibahas pada Rapat Pleno 30 Juni 2026.</div><div><br></div><div>Sosiolisasi lima (PO) yang menjadi landasan penguatan tata kelola organisasi secara nasional, dipimpin langsung Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto,</div><div>bersama jajaran pengurus pusat dan diikuti secara langsung maupun daring oleh jajaran Pengurus PWI Pusat dan Pengurus Provinsi se-Indonesia.</div><div><br></div><div>Sosialisasi lima PO,  berlangsung pada Rabu, 15 Juli 2026, di Ruang Rapat PWI Pusat Lantai 4, Jalan Kebon Sirih No. 32–34, Jakarta Pusat, dengan menjelaskan satu per satu PO sebagai pedoman yang standar penyelenggaraan organisasi.</div><div><br></div><div>Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Ottoh, Wakil Ketua Bidang Organisasi Joko Tetuko, Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum Jemmy Endey, Baren Antoni Siagian, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Mirza Zulhadi, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah Sarjono, Wakil Sekjen Kadirah, Kepala Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho, Wakil Ketua Bidang Aset Rabiatun Drakel, serta jajaran Pengurus PWI Provinsi dari seluruh Indonesia.</div><div><br></div><div>PWI Pusat menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan organisasi yang tertib administrasi, profesional, akuntabel, serta memiliki standar yang seragam di seluruh tingkatan kepengurusan.</div><div><br></div><div>Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menjelaskan bahwa organisasi saat ini sedang memasuki fase konsolidasi menuju sistem pengelolaan yang lebih modern, terstruktur, dan berbasis tata kelola yang baik (good organizational governance). </div><div><br></div><div>Menurutnya, keberadaan Peraturan Organisasi menjadi instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, keseragaman mekanisme kerja, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan organisasi di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.</div><div><br></div><div>"Selama ini masih terdapat sejumlah aspek teknis yang belum diatur secara rinci, sehingga pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah. Melalui Peraturan Organisasi ini, PWI membangun standar yang sama agar seluruh proses organisasi berjalan lebih tertib, profesional, dan akuntabel," tandas Akhmad Munir, Rabu (15/7/2026).</div><div><br></div><div>Adapun lima Peraturan Organisasi yang sudah disetujui dan disahkan sebagai materi sosialisasi, yaitu;</div><div><br></div><div>Pertama, PO Standardisasi Penyelenggaraan Konferensi Provinsi dan Kabupaten/Kota. </div><div><br></div><div>Peraturan Organisasi ini, mengatur secara komprehensif tahapan penyelenggaraan Konferensi PWI Provinsi maupun Kabupaten/Kota, mulai dari pemberitahuan berakhirnya masa kepengurusan, pembentukan panitia, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pendaftaran Calon Ketua, Daftar Pemilih Tetap (DPT), persyaratan dan verifikasi bakal calon ketua, penetapan persetujuan Calon Ketua, mekanisme persidangan, hingga tata cara pemilihan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin proses konferensi berlangsung demokratis, transparan, tertib administrasi, dan memiliki kepastian hukum.</div><div><br></div><div>PWI Pusat juga memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang telah melaksanakan konferensi secara demokratis, di antaranya Sulawesi Utara, Surakarta, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, serta Bengkulu yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026.</div><div><br></div><div>Kedua, PO Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK). Melalui PO ini, PWI menetapkan standar nasional penyelenggaraan OKK sebagai tahapan wajib bagi calon Anggota Muda PWI. Standardisasi mencakup kurikulum, materi pembelajaran, mekanisme pelaksanaan, kompetensi pemateri, administrasi kegiatan, hingga penerbitan sertifikat sebagai persyaratan pengajuan keanggotaan. </div><div><br></div><div>Langkah ini, bertujuan memastikan seluruh anggota baru memperoleh pembekalan yang setara mengenai profesi kewartawanan, etika jurnalistik, dan kehidupan berorganisasi.</div><div><br></div><div>Ketiga, PO Kedudukan Hari Pers Nasional (HPN). Peraturan Organisasi ini menegaskan bahwa Hari Pers Nasional merupakan Program Strategis Organisasi PWI yang memiliki keterkaitan historis dengan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia pada 9 Februari 1946. Selain mengatur penyelenggaraan HPN oleh PWI Pusat, PO tersebut juga mempertegas mekanisme representasi organisasi guna menjaga legitimasi, integritas, dan kewibawaan organisasi.</div><div><br></div><div>Keempat, PO Pengelolaan Aset Organisasi secara nasional. PWI menyusun sistem pengelolaan aset yang meliputi aset fisik, aset keuangan, aset digital, kekayaan intelektual, hingga basis data organisasi. </div><div><br></div><div>Pengelolaan dilakukan melalui mekanisme inventarisasi, klasifikasi, pelaporan, pemeliharaan, dan pengawasan secara berkala sebagai bagian dari penguatan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan aset organisasi di seluruh Indonesia.</div><div><br></div><div>Kelima, PO Kartu Tanda Anggota (KTA) PWI, sebagai penegasan tata kelola keanggotaan. </div><div><br></div><div>Pengaturan ini memperkuat sistem administrasi keanggotaan melalui mekanisme pembaruan Kartu Tanda Anggota (KTA), mutasi keanggotaan antarprovinsi, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta penegasan hak memilih dan hak dipilih berdasarkan status keanggotaan yang sah sesuai Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian administrasi sekaligus meningkatkan tertib organisasi di seluruh daerah.</div><div><br></div><div>Joko Tetuko, Wakil Ketua Bidang OKK PWI Pusat, menegaskan bahwa sosialisasi lima Peraturan Organisasi tersebut merupakan bagian dari agenda besar reformasi tata kelola organisasi yang diarahkan untuk memperkuat profesionalisme wartawan anggota PWI, meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota, serta menjaga marwah Persatuan Wartawan Indonesia sebagai organisasi profesi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia.</div><div><br></div><div>"Peraturan Organisasi ini bukan semata-mata menyusun regulasi baru, melainkan membangun sistem organisasi yang memiliki standar nasional, tertib administrasi, serta memberikan kepastian bagi seluruh anggota dan pengurus dalam menjalankan roda organisasi," tegas Joko Tetuko.</div><div><br></div><div>Melalui sosialisasi lima Peraturan Organisasi tersebut, PWI Pusat berharap seluruh kepengurusan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota memiliki pedoman yang seragam dalam menyelenggarakan organisasi, sehingga tercipta tata kelola yang semakin profesional, kredibel, transparan, dan berkelanjutan. (*)</div>

PWI Pusat Sosialisasi Lima Peraturan Organisasi

JAKARTA -- Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai upaya penguatan konsolidasi organisasi dan mengawal profesi...

Baca »

Pemko Padang Bantu Korban Kebakaran di Karang Putiah

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjdgO_Chje-CBzQbB_eG1ouCq5X_XWCULE9PTNck1Dvjp9145ERejW908X4gnP6NuFGf3VUzhBUwQwxa6ebYuSfiCSCsMUTI4dhFTGq5doW9qFrkXD0uuKxVTq9XVJUmD6D09stjn9bgvDBy0LPVwLXLPxUvkUzF7GQjpEKxIZmdpZ8o7HvJHQ7vh9KxVw"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjdgO_Chje-CBzQbB_eG1ouCq5X_XWCULE9PTNck1Dvjp9145ERejW908X4gnP6NuFGf3VUzhBUwQwxa6ebYuSfiCSCsMUTI4dhFTGq5doW9qFrkXD0uuKxVTq9XVJUmD6D09stjn9bgvDBy0LPVwLXLPxUvkUzF7GQjpEKxIZmdpZ8o7HvJHQ7vh9KxVw" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pemerintah Kota Padang bergerak cepat memberikan bantuan kepada dua kepala keluarga (KK) yang terdampak musibah kebakaran di Jalan Karang Putiah No. 52 dan No. 66, RT 02 RW 02, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan.</div><div><br></div><div>Bantuan tersebut diserahkan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, Rabu (15/7). Bantuan itu merupakan wujud kehadiran Pemko Padang melalui implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Sigap dan Padang Melayani dalam merespons musibah yang dialami masyarakat.</div><div><br></div><div>Di kesempatan itu, Maigus Nasir menyerahkan Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) sebesar Rp10 juta kepada masing-masing keluarga terdampak. Selain itu, setiap keluarga juga menerima bantuan Rp1,5 juta dari Baznas Kota Padang, paket kebutuhan pokok dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, serta bantuan sembako dari Pemerintah Kecamatan Lubuk Kilangan. (pkp/pd)</div>

Pemko Padang Bantu Korban Kebakaran di Karang Putiah

PADANG -- Pemerintah Kota Padang bergerak cepat memberikan bantuan kepada dua kepala keluarga (KK) yang terdampak musibah kebaka...

Baca »

Pasca Ledakan Bom Rakitan di MAN 3 Padang, PBM Berjalan Normal

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhnjDeHCSpLi_krvr9NuyuMStMly4YeVQkRfL2LmAkUhd8GdgBEr43gUGQE5iXyfBBEUPTNFrOtUHbmRRQJMxBfpABW42lZIp3pqtCVl0RqCE1uKp4ScdxKQdqr_ay049EmqBBqaCbnErJfgm3lA3c-tlm6df7xqMTUcTbqjIIDwbex68y2n4YOHAyECec"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhnjDeHCSpLi_krvr9NuyuMStMly4YeVQkRfL2LmAkUhd8GdgBEr43gUGQE5iXyfBBEUPTNFrOtUHbmRRQJMxBfpABW42lZIp3pqtCVl0RqCE1uKp4ScdxKQdqr_ay049EmqBBqaCbnErJfgm3lA3c-tlm6df7xqMTUcTbqjIIDwbex68y2n4YOHAyECec" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pasca kejadian ledakan bom rakitan di MAN 3 Sungai Bangek Padang, proses belajar mengajar (PBM) tetap dilakukan. Sementara pelakunya diperiksa di Polda Sumbar.</div><div><br></div><div>Kepala MAN 3 Padang, Marliza, mengatakan, proses belajar mengajar untuk siswa kelas 11 dan 12 tetap dilaksanakan. Sementara untuk siswa baru masih melanjutkan proses taaruf.</div><div><br></div><div>"Kondisi para siswa tidak ada masalah pasca kejadian kemarin, seluruh siswa tetap bisa menjalankan proses belajar mengajar dengan baik," kata Marliza.</div><div><br></div><div>Marliza mengatakan, untuk kasus bullying yang diduga terjadi di sana, pelaku pelaku juga sudah dipanggil oleh kepolisian.</div><div><br></div><div>"Teman sekelas RF yang diduga membullying tersebut juga sudah dipanggil polisi. Kita hanya menunggu proses hukum yang sedang berjalan," ujar Marliza.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang, Yasril, mengatakan, tindakan bullying yang terjadi di MAN 3 Padang baru diketahuinya pasca pengeboman di sana. "Kita tahunya setelah tim dari Densus 88 datang ke rumahnya kemarin, kami mendapatkan informasinya dari pihak Densus," katanya.</div><div><br></div><div>Dijelaskannya, dari pengungkapan Densus 88 didapati RF yang melakukan pengeboman di kelasnya sudah meminta untuk pindah sekolah sejak setahun lalu. "Dari keterangan orangtua siswa didapati bahwa dia sudah minta pindah sejak berada di kelas 2 lalu. Tapi orangtuanya menyarankan untuk tetap bertahan saja," jelasnya.</div><div><br></div><div>Yasril mengatakan, pihaknya akan memastikan terduga pelaku pengeboman itu akan tetap mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana mestinya.</div><div><br></div><div>"Untuk pendidikannya nanti kita akan titipkan dia untuk belajar di MAN 2 Padang yang ada di Nanggalo. Karena lokasi itu cukup dekat dengan Polresta Padang tempat ia harus menjalani berbagai pemeriksaan nantinya," ujarnya.</div><div><br></div><div>Sebelumnya diberitakan terjadi ledakan di MAN 3 Padang. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.</div>

Pasca Ledakan Bom Rakitan di MAN 3 Padang, PBM Berjalan Normal

PADANG -- Pasca kejadian ledakan bom rakitan di MAN 3 Sungai Bangek Padang, proses belajar mengajar (PBM) tetap dilakukan. Semen...

Baca »