Kemenag Segera Selenggarakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjrLe6kzVzwBzR_4hJnMWNIkjLp_5c2HSOdDFS4xbd88hv9Tr2wMVtOBX9M_bAmC1DXA8uvkBw2V-9pphNkgLen4j0Os5hTNtSRhKaT4Ocbe1wmH2sdUt6_OZOhrFH9qVhpMVYTqexlH7I3OeHQsA063iceDc4CDpLiQPr6EZVZCyadO3IbktlNvzkhUBI"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjrLe6kzVzwBzR_4hJnMWNIkjLp_5c2HSOdDFS4xbd88hv9Tr2wMVtOBX9M_bAmC1DXA8uvkBw2V-9pphNkgLen4j0Os5hTNtSRhKaT4Ocbe1wmH2sdUt6_OZOhrFH9qVhpMVYTqexlH7I3OeHQsA063iceDc4CDpLiQPr6EZVZCyadO3IbktlNvzkhUBI" width="400" /> </a> </div><br /></div><div><br /></div>JAKARTA -- Kabar gembira bagi para guru. Kementerian Agama memastikan akan segera menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan (Daljab) 2026. Langkah ini menjadi bentuk perhatian dan keberpihakan terhadap peningkatan kompetensi serta profesionalisme guru.<div><br /></div><div>Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan, PPG Daljab 2026 akan menggunakan alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) yang saat ini sudah memasuki proses final. Sejalan dengan itu, Kemenag menggelar Rapat Koordinasi Panitia Nasional Pendidikan Profesi Guru Kementerian Agama di Jakarta.</div><div><br /></div><div>Menurut Suyitno, negara harus hadir dalam mendukung peningkatan kualitas guru. Karena itu, Kemenag akan terus mengupayakan agar penyelenggaraan PPG Daljab 2026 dapat berjalan dengan baik.</div><div><br /></div><div>“Kehadiran negara itu sangat penting sekali dan kita akan bekerja keras untuk menyelenggarakan PPG Dalam Jabatan tahun 2026 ini,” tegasnya di Jakarta, Kamis (3/9) lalu.</div><div><br /></div><div>Selain persiapan penyelenggaraan program, Kemenag juga memberi perhatian serius terhadap tingkat kelulusan peserta PPG Daljab 2026. Suyitno berharap pelaksanaan PPG tahun ini mampu meminimalkan jumlah peserta yang tidak lulus. Menurutnya, kualitas dan kesiapan peserta PPG saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.</div><div><br /></div><div>“Yang terakhir, yang paling penting juga penyelenggaraan PPG tahun ini agar meminimalisasi betul yang tidak lulus,” kata Suyitno.</div><div><br /></div><div>Ia menilai perkembangan kualitas peserta dari tahun ke tahun semakin positif. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan kasus ketidaklulusan seperti yang pernah terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. “Kalau sekarang yang saya lihat sudah semakin bagus, hampir tidak ada yang seperti dulu-dulu, kecuali yang sangat parah,” lanjutnya.</div><div><br /></div><div>PPG Daljab 2026 tidak hanya menjadi kesempatan bagi guru untuk mengikuti pendidikan profesi. Program ini juga diharapkan dapat memastikan proses pembelajaran dan penilaian berjalan optimal, sehingga semakin banyak peserta mampu menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan.</div><div><br /></div><div>Dengan segera diselenggarakannya PPG Daljab 2026, para guru yang menjadi sasaran program diharapkan mulai mempersiapkan diri. Guru juga diminta terus mengikuti informasi resmi Kementerian Agama terkait tahapan, persyaratan, hingga mekanisme pelaksanaan program. (*)</div><div><span style="font-size: x-small;">Sumber: Website Kemenag RI </span></div>

Kemenag Segera Selenggarakan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

JAKARTA -- Kabar gembira bagi para guru. Kementerian Agama memastikan akan segera menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru (PPG)...

Baca »

Menggugat Perusahaan Pembakar Hutan

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrJCga6hjEfq9eKgMM9HdliJJ6Sgc-VfYcRkO9nJZzIy1XE7KoxfmDC1pf6CDHex6dD2o9K9EvPZmPx2BDnuPBkA6lAe9fHctsHGldfP8omLucy4ZZVWOay8FCm_KT7QKTemBm0qRKO8oDbTyHiVy1ARb4AGrZFuYAeoN0dJ8L-2lyM-nm6vDVk6lzrnI"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhrJCga6hjEfq9eKgMM9HdliJJ6Sgc-VfYcRkO9nJZzIy1XE7KoxfmDC1pf6CDHex6dD2o9K9EvPZmPx2BDnuPBkA6lAe9fHctsHGldfP8omLucy4ZZVWOay8FCm_KT7QKTemBm0qRKO8oDbTyHiVy1ARb4AGrZFuYAeoN0dJ8L-2lyM-nm6vDVk6lzrnI" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: xx-small;">Ilustrasi</span> </div><div><span><br /></span></div><div><span>KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (LH) telah menyegel 21 badan usaha terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan usaha dimaksud tersebar di tujuh provinsi.</span></div><div><br /></div><div>Menurut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dari 21 perusahaan itu, terbanyak berada di Kalimantan Barat yakni sebanyak 7 perusahaan. Kemudian di Sumatera Selatan 4 perusahaan, Kalimantan Selatan 4 perusahaan, Kalimantan Tengah 3 perusahaan, Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau masing-masing 1 perusahaan.</div><div><br /></div><div>Kita mengapresiasi langkah pemerintah segera bertindak atas musibah asap yang terjadi sejak beberapa waktu belakangan. Di luar itu, diharapkan tidak berhenti sampai di sana. Bukan sampai segel menyegel saja.</div><div><br /></div><div>Agaknya perusahaan yang membakar minimal yang menyebabkan hutan dan lahan terbakar lebih dari jumlah sebanyak itu. Dalam hal ini. Hukum harus ditegakkan, tanpa pandang bulu. Siapapun pemilik perusahaan, mesti ditindak sebagaimana aturan hukum yang berlaku.</div><div><br /></div><div>Kenapa harus begitu? Yakinlah bahwa dampak pembakaran hutan itu sangat besar. Tak hanya saat peristiwa itu terjadi, tapi untuk ke depan. Mulai dari dampak kesehatan terhadap masyarakat sampai dampak sosial kegundulan hutan yang maha dahsyat.</div><div><br /></div><div>Masih segar dalam ingatan kita bahwa berkali-kali banjir bandang melanda negeri ini. Khusus di Sumatera Barat misalnya beberapa bulan lalu terjadi banjir bandang pada sejumlah daerah seperti di Kota Padang, Agam, Pesisir Selatan dan daerah lain. Bencana itu telah meluluhkan ekonomi dan masa depan masyarakat.</div><div><br /></div><div>Justru itu, kita berharap penanganan kasus kebakaran hutan ini ekstra serius. Tidak bisa sekadar penyegelan dan menetapkan tersangka, tapi lebih dari itu. Hukuman yang diterapkan terhadap pelaku haruslah hukuman maksimal dan kalau perlu hukuman plus, seperti pencabutan izin usaha perusahaan bersangkutan hingga penyitaan seluruh aset perusahaannya. Jika perlu miskinkan pelaku!</div><div><br /></div><div>Dalam hal ini, masyarakat perlu mengawasi kasus ini, agar tidak menguap. Organisasi yang konsen pada persoalan lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), kelompok pencinta alam dan lain sebagainya jangan diam melihat persoalan ini.</div><div><br /></div><div>Ingat, kebakaran hutan bukan kasus hari ini, melainkan sudah berulang. Setiap tahun ada saja kebakaran hutan dan itu telah membuat masyarakat menderita.</div><div><br /></div><div>Semoga segala sanksi dan hukum yang diterapkan kepada pelaku pembakaran hutan, akan mampu menjadi efek jera untuk masa yang akan datang. Sejurus itu, tahun depan diharapkan tidak ada lagi kasus pembakaran hutan, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Semoga! (<b>Sawir Pribadi</b>)</div>

Menggugat Perusahaan Pembakar Hutan

Ilustrasi   KEMENTERIAN Lingkungan Hidup (LH) telah menyegel 21 badan usaha terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Badan ...

Baca »

2.974 Hafidz Quran dan Calon Mubaligh di Solok Selatan Diwisuda

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC3iafI86nBBLQv_roi-H_nARzR-y_fud9RF2M0c5mznSkhbV-gdBmYHhe5jrbbZllkhHQgd3NzGgi_8I0puiHRE1B9bAD4fg2JvZmLc5fbZvEClXK7Lh6v_VXvL6TnyZ_8mCKs5NMdZpCFliS2Yh93uiD1wDTnCEePg4Qr2ox8FfqbzV8shryKOkxRV0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjC3iafI86nBBLQv_roi-H_nARzR-y_fud9RF2M0c5mznSkhbV-gdBmYHhe5jrbbZllkhHQgd3NzGgi_8I0puiHRE1B9bAD4fg2JvZmLc5fbZvEClXK7Lh6v_VXvL6TnyZ_8mCKs5NMdZpCFliS2Yh93uiD1wDTnCEePg4Qr2ox8FfqbzV8shryKOkxRV0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memberikan apresiasi kepada sebanyak 2.974 Hafidz Quran dan kader mubaligh pada Wisuda Akbar Tahfidz Quran III. Ini merupakan kegiatan tahunan untuk merayakan dan memberikan apresiasi kepada murid-murid Rumah Tahfidz Quran yang telah menyelesaikan target hafalannya.<div><br></div><div>Jumlah tersebut terdiri dari 1.373 hafidz dan hafidzah, termasuk dengan guru tahfidz yang juga ikut wisuda. Kemudian 1.601 merupakan kader mubaligh, calon penyiar agama.</div><div><br></div><div>Wisuda Akbar ini dilaksanakan di GOR Rimbo Tangah, Sabtu (5/9). Menghadirkan seluruh murid tahfidz dari 423 rumah tahfidz yang ada di Kabupaten Solok Selatan.</div><div><br></div><div>Bupati Solok Selatan H. Khairunas dalam sambutannya sangat bangga dengan anak-anak yang telah bekerja keras untuk mencapai target hapalan Qurannya.</div><div><br></div><div>"Mereka Mutiara Solok Selatan, Mutiara bangsa, harapan agama sekaligus cahaya bagi peradaban. Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada orang lain," kata Khairunas siang ini.</div><div><br></div><div>Sebagai satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang memiliki program tahfidz quran ini, Bupati menyatakan pemerintah akan terus melanjutkan jalannya Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz.</div><div><br></div><div>Pasalnya, pembangunan daerah tak hanya diukur dari pembangunan fisik saja, namun juga bagaimana pembangunan sumber daya manusia, penguatan iman dan takwa generasi penerusnya. Sehingga akan lahir generasi Qurani yang tidak hanya baik dari sisi akademik, namun juga memiliki karakter berlandaskan Al-quran.</div><div><br></div><div>Pelaksanaan wisuda akbar ini, menurutnya, tak hanya untuk memberikan penghargaan bagi para hafidz dan hafidzah, namun juga untuk melakukan evaluasi agar pelaksanaan program unggulan ini terus membaik ke depannya.</div><div><br></div><div>Setelah program ini berjalan selama lima tahun terakhir, sudah terdapat 225 rumah tahfidz yang dibina oleh pemerintah kabupaten. Bersamaan dengan itu juga tumbuh rumah-rumah tahfidz yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, bahkan jumlahnya kini sudah mencapai 198.</div><div><br></div><div>"Karena itu pemerintah kabupaten mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung program Satu Jorong Satu Rumah Tahfidz ini," imbuh Bupati.</div><div><br></div><div>Dalam kesempatan ini, Pemerintah Kabupaten juga memberikan hadiah umrah kepada 11 orang murid tahfidz terbaik di Solok Selatan.</div><div><br></div><div>Tiga diantaranya merupakan pemenang dari lomba Cerdas Quran tingkat Kabupaten Solok Selatan yang dilaksanakan saat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia bulan lalu. Kemudian delapan orang lainnya diberikan kepada masing-masing empat orang siswa tahfidz terbaik tingkat SD dan SMP. (dko/sls)</div>

2.974 Hafidz Quran dan Calon Mubaligh di Solok Selatan Diwisuda

PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memberikan apresiasi kepada sebanyak 2.974 Hafidz Quran dan kader mubaligh pada...

Baca »

Mahyeldi Dorong Generasi Muda Dekat Masjid dan Melek Keuangan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0VfIVaHN1WYMmTIT7pVY69dQjyBYVgkcHrTA0DcxGeQ0KnDdRJ20LGgSvJJJ_LXJvu2Ny3TU2X_YzId55ZzUUEwfbaTrWEAWbs3mhwg8QNe4XCk3eku-FweI5ttYBgyPJgHusvBndrd534p3z2oZqh7_R0iLsVZEHZe7qmQZI5OSTjlrdVQeZ-clDrO4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh0VfIVaHN1WYMmTIT7pVY69dQjyBYVgkcHrTA0DcxGeQ0KnDdRJ20LGgSvJJJ_LXJvu2Ny3TU2X_YzId55ZzUUEwfbaTrWEAWbs3mhwg8QNe4XCk3eku-FweI5ttYBgyPJgHusvBndrd534p3z2oZqh7_R0iLsVZEHZe7qmQZI5OSTjlrdVQeZ-clDrO4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong generasi muda membekali diri sejak dini dengan nilai keagamaan, literasi keuangan, serta kedekatan dengan masjid. Menurutnya, kualitas pembinaan generasi hari ini akan menentukan wajah Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.<div><br></div><div>Pesan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka secara resmi Nagari Mabit Chapter 2 bertajuk “Muda Berwakaf dan Spirit Haji Muda” yang digelar Bank Nagari di Aula Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Jumat (4/9) malam.</div><div><br></div><div>Mahyeldi mengapresiasi pelaksanaan Nagari Mabit Camp yang memasuki edisi kedua. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ruang pembinaan keagamaan, tetapi juga memberikan berbagai bekal penting bagi siswa-siswi di Sumatera Barat.</div><div><br></div><div>“Ini sesuatu yang luar biasa. Banyak hal yang ingin dihadirkan kepada adik-adik kita, siswa-siswi yang ada di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Ia menyebut peserta akan mendapatkan pembekalan literasi keuangan, perbankan syariah dan keuangan syariah. Pengetahuan tersebut dinilai penting agar generasi muda memiliki pemahaman yang baik dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam mengelola keuangan sejak dini.</div><div><br></div><div>Selain aspek literasi, Mahyeldi menilai pemilihan masjid sebagai lokasi kegiatan memiliki nilai strategis. Generasi muda dibiasakan beraktivitas di rumah ibadah sehingga hubungan mereka dengan masjid semakin kuat.</div><div><br></div><div>“Dengan mereka terbiasa ke masjid dan ada kegiatan Nagari Camp di masjid ini, mudah-mudahan hati mereka terpaut dengan masjid,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Menurut Mahyeldi, masjid di Sumatera Barat tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan nilai sosial dan budaya masyarakat. Karena itu, berbagai kegiatan positif yang melibatkan generasi muda di masjid perlu terus diperkuat.</div><div><br></div><div>Mahyeldi menilai perhatian terhadap generasi muda semakin penting karena merekalah yang akan menentukan arah bangsa pada masa mendatang. Pembekalan tidak hanya menyangkut ilmu pengetahuan, tetapi juga penguatan karakter sekaligus perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depan mereka.</div><div><br></div><div>“Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Merekalah nanti yang akan menjadi penentu Indonesia Emas 2045,” tegas Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Ia berharap Nagari Mabit Camp menjadi salah satu wadah pembinaan yang mampu melahirkan generasi muda Sumatera Barat yang berkarakter, memiliki pemahaman agama dan literasi keuangan yang baik, serta dekat dengan masjid. “Semestinya kita memberikan perhatian dan pembekalan-pembekalan untuk menguatkan mereka, sekaligus memberikan perlindungan kepada mereka dari hal-hal yang akan membahayakan masa depan,” katanya. (adp/sb)</div>

Mahyeldi Dorong Generasi Muda Dekat Masjid dan Melek Keuangan

PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong generasi muda membekali diri sejak dini dengan nilai keagamaan,...

Baca »

Perubahan APBD Sumbar 2026 Capai Rp6,61 Triliun

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzkXnVIMrNT7NyF60cVO-ydgMrVhM2oc2Fgo7udc-cQdICkHZdnDTn6x2oVneGbH15fK3u_38OeR3u6Ll8tOBjyvTQ-crsGYb6l59_XJbGgSi7ggIvBZl-GTG39trXHhLfSLqcIz0Yg6YV4xptky1mDgu6mTo55xT3iVsFuj6902R1cybfxjctloM7xyk" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhzkXnVIMrNT7NyF60cVO-ydgMrVhM2oc2Fgo7udc-cQdICkHZdnDTn6x2oVneGbH15fK3u_38OeR3u6Ll8tOBjyvTQ-crsGYb6l59_XJbGgSi7ggIvBZl-GTG39trXHhLfSLqcIz0Yg6YV4xptky1mDgu6mTo55xT3iVsFuj6902R1cybfxjctloM7xyk" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dengan total pendapatan daerah mencapai Rp6,61 triliun lebih. Seiring meningkatnya kapasitas pendapatan tersebut, belanja daerah juga diarahkan lebih kuat untuk mendukung pembangunan dan pemulihan ekonomi daerah.<div><br></div><div>Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9).</div><div><br></div><div>Mahyeldi menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati bersama pemerintah daerah dan DPRD pada 14 Agustus 2026 lalu.</div><div><br></div><div>Menurutnya, perubahan APBD merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan anggaran terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan pembangunan yang dinamis sepanjang tahun, termasuk kebutuhan penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, penggunaan saldo anggaran lebih (SiLPA), serta penyesuaian transfer ke daerah.</div><div><br></div><div>“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Dari sisi ekonomi, Mahyeldi menyebutkan Sumbar mulai menunjukkan tren pemulihan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025. Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan, meningkat signifikan dibandingkan triwulan IV 2025 yang tumbuh 1,89 persen.</div><div><br></div><div>Pertumbuhan tersebut antara lain didorong kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi. Pemerintah pun tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Sumbar tahun 2026 sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan pelaksanaan program serta proyek strategis daerah.</div><div><br></div><div>“Pemulihan ekonomi ini harus kita jaga momentumnya. Karena itu, APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” katanya.</div><div><br></div><div>Sejalan dengan itu, dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah meningkat Rp315,84 miliar lebih atau 5,02 persen, dari target awal Rp6,29 triliun lebih menjadi Rp6,61 triliun lebih. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya penguatan kapasitas pendapatan daerah di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.</div><div><br></div><div>Pada sisi belanja, pemerintah mengusulkan peningkatan menjadi Rp6,97 triliun lebih atau naik Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal sebesar Rp6,40 triliun lebih. Salah satu peningkatan paling signifikan terdapat pada belanja modal yang hampir dua kali lipat, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar atau meningkat 99,94 persen.</div><div><br></div><div>Peningkatan belanja modal tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan fisik dan infrastruktur serta mendukung percepatan pemulihan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, belanja operasi direncanakan sebesar Rp4,87 triliun dan belanja transfer sebesar Rp1,13 triliun.</div><div><br></div><div>Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar, yang bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah. (adp/sb)</div>

Perubahan APBD Sumbar 2026 Capai Rp6,61 Triliun

PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ...

Baca »

Terima Ketua Umum PB PGRI, Gubernur Mahyeldi Dorong Penguatan Pendidikan dan SDM

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtMsffzuLzPCTBLMRdKYZU-Eh1_IXNfZPzAzJYHsZsZz6m2Iqo810Qlv5st3Y_fg6wacg-FyJWOpj2Vp6UfOmkcAhUO9Jotwj8MTIiqvQ9QI2UgzfcdUQqtZ-DnsPqfFdknhXCZ3VeyuK4mI2WtExPziKRlw-adygGKfnFjVuUelwPsiE_3-_XkgqOe-M" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhtMsffzuLzPCTBLMRdKYZU-Eh1_IXNfZPzAzJYHsZsZz6m2Iqo810Qlv5st3Y_fg6wacg-FyJWOpj2Vp6UfOmkcAhUO9Jotwj8MTIiqvQ9QI2UgzfcdUQqtZ-DnsPqfFdknhXCZ3VeyuK4mI2WtExPziKRlw-adygGKfnFjVuUelwPsiE_3-_XkgqOe-M" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan pendidikan merupakan jalan utama untuk menghidupkan kembali tradisi Sumbar sebagai daerah yang melahirkan banyak tokoh besar. Karena itu, potensi sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki saat ini harus diperkuat dan dimaksimalkan untuk menghadapi perubahan zaman.<div><br></div><div>Hal itu disampaikan Mahyeldi saat menerima audiensi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., beserta rombongan di Istana Gubernuran Sumbar, Jumat (4/9).</div><div><br></div><div>“Kalau kita berbicara tentang tokoh dan masa lalu, makanya kita konsen dengan pendidikan. Secara historis, resources kita adalah sumber daya manusia. Makanya sumber daya yang ada sekarang ini kita maksimalkan,” kata Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Menurutnya, Sumbar tidak dapat terus mengandalkan kejayaan masa lalu. Tantangan masa depan membutuhkan generasi dengan kompetensi baru, terutama kemampuan menguasai teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta berbagai keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.</div><div><br></div><div>“Kalau kita kembali ke belakang lagi, enggak mungkin. Karena itu, resources yang ada sekarang ini harus kita maksimalkan,” tegasnya.</div><div><br></div><div>Mahyeldi mengatakan penguatan kompetensi generasi muda harus dimulai dari lingkungan pendidikan, termasuk dengan meningkatkan kapasitas guru. Ia menyambut baik peluang kolaborasi dengan PB PGRI untuk memperkuat kompetensi guru Sumbar, khususnya dalam penguasaan AI dan coding, sebagaimana pengembangan kapasitas teknologi yang sebelumnya telah dilakukan di Universitas Negeri Padang (UNP).</div><div><br></div><div>Menurutnya, guru memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi masa depan. Guru tidak hanya dituntut menyampaikan pengetahuan, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan zaman.</div><div><br></div><div>Sinergi Pemprov Sumbar dan PB PGRI diharapkan menjadi bagian solusi untuk menyiapkan SDM yang mampu menjawab tantangan masa depan. </div><div><br></div><div>Sementara itu, Ketua Umum PB PGRI, Prof. Dr. Unifah Rosyidi menyampaikan kedatangannya ke Sumbar sekaligus untuk menghadiri Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Sumbar di Hotel Truntum dan meminta Gubernur Mahyeldi membuka kegiatan tersebut. Ia mengapresiasi kualitas guru dan pendidikan Sumbar yang dinilainya memiliki reputasi baik secara nasional.</div><div><br></div><div>“Kami ingin mendorong Sumatera Barat untuk meraih pendidikan yang emas. PGRI Sumatera Barat terlibat dalam program kami, termasuk melatih guru-guru menguasai artificial intelligence dan coding,” kata Unifah.</div><div><br></div><div>Unifah menawarkan pelatihan secara daring agar peningkatan kompetensi dapat menjangkau lebih banyak guru dengan biaya yang lebih efisien. PB PGRI siap menyiapkan materi dan tenaga pelatih, sementara pemerintah daerah dapat mendukung fasilitas serta kebutuhan teknis yang diperlukan.</div><div><br></div><div>Ia juga menyoroti semakin sedikitnya tokoh baru yang muncul dari Sumbar, padahal daerah ini memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh nasional. “Kami bangga dengan Sumatera Barat, tapi jujur agak decline belakangan ini. Kita tahu tokoh-tokoh besar banyak lahir dari sini. Mana yang baru? Dan kami melihat Bapak Gubernur serius untuk menghidupkan tradisi itu kembali itu. Itulah yang mendorong kami datang ke sini,” ujarnya. (adp/sb)</div>

Terima Ketua Umum PB PGRI, Gubernur Mahyeldi Dorong Penguatan Pendidikan dan SDM

PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan pendidikan merupakan jalan utama untuk menghidupkan kembali t...

Baca »

Wakil Wali Kota Padang Terima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEirxyeC0aBynroxaiNQ5TwT2HatrjB5SxWzU4qNWfyEddf5jZ3wsQDCrgB_2NWCKcAvwwLpANGRSecpH5le0AmPbV0UVewxjDjoauV1zg_I9_fkqBLCiR08gFLzLwYbBz9_ZBs2rc1F803i05SEVtO-_xuw1dAD1wXjJKZCb3ex0vgXD6MkdhU3kgHGGsY" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEirxyeC0aBynroxaiNQ5TwT2HatrjB5SxWzU4qNWfyEddf5jZ3wsQDCrgB_2NWCKcAvwwLpANGRSecpH5le0AmPbV0UVewxjDjoauV1zg_I9_fkqBLCiR08gFLzLwYbBz9_ZBs2rc1F803i05SEVtO-_xuw1dAD1wXjJKZCb3ex0vgXD6MkdhU3kgHGGsY" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PADANG -- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI, di Gedung Putih kediaman resmi Wali Kota Padang, Jumat (4/9).<div><br></div><div>Sebelum pertemuan, Wakil Wali Kota bersama rombongan yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, meninjau rehabilitasi SDN 04 Baringin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, dan SDN 32 Kuranji, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, yang terdampak bencana hidrometeorologi November 2025.</div><div><br></div><div>Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, sebanyak 15 SD menerima bantuan revitalisasi pascabencana hidrometeorologi dari pemerintah pusat dengan total anggaran Rp7,74 miliar yang pengerjaannya dimulai pada April 2026.</div><div><br></div><div>Maigus Nasir berharap dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan sekolah di kawasan rawan banjir, terutama melalui normalisasi aliran sungai, penguatan infrastruktur, dan revitalisasi sekolah terdampak bencana. (pkp/pd)</div>

Wakil Wali Kota Padang Terima Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

PADANG -- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI, di Gedung Putih kediaman resm...

Baca »

161 SPBU di Sumbagsel Dikenakan Sanksi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAN-EBdKw5x8zLgXxxG4usbNRPdppT7-knnvwOwxjbt1uBtOWjztjsMfh56jmEpBrR34nb32PUrCt-wPlcSrF4lgd-RGrpV70INFVgTr-KEzNWm9bhtxdVWEHdk93UZILXQH5rPLcRE4LRPujvDYSQ1AyN-yHXkcUlXe8b5C_Kr2XTbJF2CmhBETO2E-Q" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjAN-EBdKw5x8zLgXxxG4usbNRPdppT7-knnvwOwxjbt1uBtOWjztjsMfh56jmEpBrR34nb32PUrCt-wPlcSrF4lgd-RGrpV70INFVgTr-KEzNWm9bhtxdVWEHdk93UZILXQH5rPLcRE4LRPujvDYSQ1AyN-yHXkcUlXe8b5C_Kr2XTbJF2CmhBETO2E-Q" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div>PALEMBANG -- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di wilayah Sumatera Bagian Selatan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.<div><br></div><div>Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumbagsel telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi.</div><div><br></div><div>Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</div><div><br></div><div>“Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan di seluruh SPBU. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi, kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini merupakan bagian dari upaya kami menjaga penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran,” ujar Rusminto.</div><div><br></div><div>Menurutnya, pemberian sanksi merupakan bagian dari langkah penegakan ketentuan sekaligus pembinaan terhadap lembaga penyalur. Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam melakukan pengawasan di lapangan.</div><div><br></div><div>Adapun jumlah SPBU yang telah dikenakan sanksi di wilayah Sumbagsel per 3 September 2026 terdiri atas 10 SPBU di Bengkulu, 17 SPBU di Jambi, 31 SPBU di Kepulauan Bangka Belitung, 69 SPBU di Lampung, dan 34 SPBU di Sumatera Selatan, dengan total sebanyak 161 SPBU.</div><div><br></div><div>Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pemantauan transaksi, digitalisasi melalui Program Subsidi Tepat, verifikasi QR Code dan data kendaraan, serta pemantauan aktivitas operasional di SPBU.</div><div>Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan pengelola SPBU untuk memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</div><div><br></div><div>“Kami mengimbau seluruh SPBU di wilayah Sumbagsel untuk menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai prosedur dan ketentuan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM subsidi. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau kendala dalam pelayanan, masyarakat dapat menyampaikannya melalui Pertamina Contact Center 135,” tutup Rusminto.</div><div><br></div><div>Pertamina Patra Niaga memastikan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga penyalur akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan energi yang aman, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat di wilayah Sumbagsel. (*)</div><div><br></div>

161 SPBU di Sumbagsel Dikenakan Sanksi

PALEMBANG -- Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di wilayah Sum...

Baca »

Gubernur Mahyeldi ajak Riau dan Jambi Tangani Karhutla Bersama

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4YMkOazKXf1wk2tdaE1BdVTGa6PMFATnRoj8wTTRqJ4bsIhiEa_S0B_5jxyXtc3eeXz-01R2E1ZMq4scWjO8gjgTvRVL7kSPvdaolJdbrHO6dXQ_F3cmpDtInZ9KQStewOvzVWbNDDXq6a1kHP1IVgQErPb2SQv4xX014ES4T2g_WM9BYUZ-nIKKEV54" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh4YMkOazKXf1wk2tdaE1BdVTGa6PMFATnRoj8wTTRqJ4bsIhiEa_S0B_5jxyXtc3eeXz-01R2E1ZMq4scWjO8gjgTvRVL7kSPvdaolJdbrHO6dXQ_F3cmpDtInZ9KQStewOvzVWbNDDXq6a1kHP1IVgQErPb2SQv4xX014ES4T2g_WM9BYUZ-nIKKEV54" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">ilustrasi</span></div><div><br /></div>PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengajak pemerintah provinsi tetangga untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul kondisi kabut asap yang menutup langit Sumbar.<div><br /></div><div>Mahyeldi mengatakan, penanganan karhutla secara bersama dan terpadu perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi dampak yang lebih serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Terlebih, dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kota Padang yang dilaporkan mencapai sekitar 600 kasus.</div><div><br /></div><div>“Kita berharap koordinasi dan sinergi antar seluruh pihak terkait terus diperkuat dalam penanganan karhutla. Ini penting agar dampaknya terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat dapat kita minimalisir,” ujar Mahyeldi di Padang, Jum'at (4/9).</div><div><br /></div><div>Menurutnya, kondisi kualitas udara ini perlu menjadi perhatian bersama. Karena itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan, khususnya ketika kondisi udara sedang dipengaruhi kabut asap.</div><div><br /></div><div>“Untuk masyarakat, kita imbau mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang harus beraktivitas di luar, gunakan masker sebagai perlindungan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang rentan terhadap gangguan pernapasan,” katanya.</div><div><br /></div><div>Mahyeldi juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan. Upaya tersebut penting untuk mencegah munculnya sumber asap baru yang dapat memperburuk kondisi kualitas udara.</div><div><br /></div><div>“Kita mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah dan tidak melakukan pembakaran lahan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan kualitas udara Sumatera Barat agar tetap sehat dan nyaman,” tegasnya.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumbar, Kuartini Deti Putri menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, tercatat sebanyak 19 titik hotspot di wilayah Sumbar.</div><div><br /></div><div>Hotspot tersebut tersebar di Kabupaten Dharmasraya sebanyak lima titik, Lima Puluh Kota satu titik, Pasaman tiga titik, Pesisir Selatan lima titik, dan Sijunjung lima titik.</div><div><br /></div><div>“Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat 19 titik hotspot yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Pasaman, Pesisir Selatan, dan Sijunjung,” jelas Deti.</div><div><br /></div><div>Selain hotspot yang terpantau di wilayah Sumbar, juga terdapat titik hotspot dalam jumlah cukup signifikan di sejumlah provinsi tetangga yang berpotensi menjadi sumber asap dan turut memengaruhi kualitas udara di Sumbar. </div><div><br /></div><div>Berdasarkan data SIPONGI yang dihimpun untuk periode 1–3 September 2026 hingga pukul 14.00 WIB, tercatat 301 titik hotspot di Provinsi Jambi, 229 titik di Riau, 13 titik di Bengkulu, 46 titik di Sumatera Utara, serta 2.422 titik di Sumatera Selatan.</div><div><br /></div><div>Keberadaan hotspot di wilayah sekitar tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai karena asap dari kebakaran hutan dan lahan dapat terbawa oleh kondisi angin dan atmosfer menuju wilayah lain, termasuk Sumatera Barat. </div><div><br /></div><div>Namun, pengaruhnya terhadap kualitas udara sangat bergantung pada dinamika cuaca, arah dan kecepatan angin, serta kondisi atmosfer pada saat kejadian.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, hasil pemantauan kualitas udara melalui Stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) Padang Pasir di kawasan Kantor Gubernur Sumbar menunjukkan PM2,5 sebagai parameter dominan, dengan konsentrasi rata-rata 19,88 µg/m³ dan maksimum 21,71 µg/m³.</div><div><br /></div><div>“Untuk indikatif ISPU PM2,5 berada pada rentang 55,9–58,4 atau masih dalam kategori sedang,” terang Deti.</div><div><br /></div><div>Ia mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan informasi kualitas udara dari kanal resmi pemerintah serta meningkatkan kewaspadaan apabila terjadi perubahan kondisi udara. Masyarakat juga diharapkan turut berperan dalam menjaga kualitas udara dengan menghindari aktivitas pembakaran terbuka, baik pembakaran sampah maupun lahan. (ys)</div>

Gubernur Mahyeldi ajak Riau dan Jambi Tangani Karhutla Bersama

ilustrasi PADANG -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengajak pemerintah provinsi tetangga untuk penanganan kebakar...

Baca »

Gubernur Mahyeldi Tawarkan Pengembangan Proyek Strategis kepada Danantara

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-Vb2jTRVmS4azy3Ax_LybL-UEgl-3F0FQzyOd0G17zwA7nugFYyAh1bHOtaViYofB4-oc3rmc_sBFEmfsmiV_p-DhS032_FwPnrnRAPellH-2ISGaA9GB8350ZHt5esHJOpVLQg9e9AfVJkqhnHMKRWoKcgTLFCXBUqdI5O1cpNTJXP_ZPAgr1WNUbW4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi-Vb2jTRVmS4azy3Ax_LybL-UEgl-3F0FQzyOd0G17zwA7nugFYyAh1bHOtaViYofB4-oc3rmc_sBFEmfsmiV_p-DhS032_FwPnrnRAPellH-2ISGaA9GB8350ZHt5esHJOpVLQg9e9AfVJkqhnHMKRWoKcgTLFCXBUqdI5O1cpNTJXP_ZPAgr1WNUbW4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengusulkan dukungan investasi Danantara untuk mempercepat pengembangan sejumlah infrastruktur strategis di Sumbar. Usulan tersebut disampaikan Gubernur saat bertemu dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9).</div><div><br></div><div>Sejumlah sektor yang diusulkan untuk mendapatkan dukungan investasi tersebut meliputi pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan kawasan Muara Padang, pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Sumbar.</div><div><br></div><div>Mahyeldi mengatakan, pengembangan berbagai infrastruktur tersebut merupakan bagian dari upaya Sumbar menyelaraskan potensi daerah dengan agenda pembangunan nasional, terutama dalam memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.</div><div><br></div><div>“Yang kita dorong adalah bagaimana potensi dan kebutuhan strategis Sumatera Barat dapat terhubung dengan agenda pembangunan nasional. Dengan dukungan investasi, kita ingin infrastruktur yang ada dapat berkembang dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Untuk sektor energi, Pemprov Sumbar mengusulkan lima proyek dengan total kebutuhan investasi sekitar Rp5,35 triliun untuk periode 2027-2029. Kelima proyek tersebut meliputi PLTS Terapung Singkarak berkapasitas 50 MWac/76 MWp, PLTS Sijunjung Ground Mounted 50 MWac/76 MWp, PLTS Mentawai untuk dediselisasi sebesar 30 MWac/47 MWp yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS), PLTS Pessel Bukik Ameh 50 MW, serta PLTG Sijunjung Blok Sinamar berkapasitas 25 MW.</div><div><br></div><div>Menurut Mahyeldi, proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memperkuat reserve margin sistem kelistrikan Sumbar, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, mempercepat pemanfaatan potensi gas bumi, sekaligus membuka peluang investasi dan lapangan kerja baru. Khusus PLTS Mentawai, pengembangannya diharapkan dapat memperkuat sistem kelistrikan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar diesel.</div><div><br></div><div>Di sektor kepelabuhanan, gubernur mendorong pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur untuk memperkuat konektivitas logistik dan mendukung aktivitas industri, khususnya komoditas CPO. Pengembangan secara bertahap telah direncanakan melalui pembangunan dermaga baru, reklamasi kawasan, instalasi pipa CPO, serta breakwater hingga jangka panjang.</div><div><br></div><div>Gubernur juga menyampaikan potensi pengembangan kawasan Muara Padang yang diarahkan untuk sektor pariwisata dan rekreasi, kuliner, komersial dan ritel, jasa kreatif, serta properti dan perhotelan. Pengembangan kawasan tersebut antara lain didukung rencana pembangunan Maritime Center yang saat ini proses perizinannya tengah berjalan.</div><div><br></div><div>“Untuk mewujudkan semua ini tentu membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah siap menyiapkan dukungan yang diperlukan, baik dari sisi regulasi, tata ruang, lahan, maupun koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN,” kata Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Menanggapi usulan tersebut, COO Danantara Dony Oskaria menyampaikan bahwa sejumlah proyek yang ditawarkan Sumbar sejalan dengan prioritas Pemerintah Pusat sehingga sehingga dapat dipertimbangkan untuk diprioritaskan secara bertahap. Di antaranya pengembangan PLTS Mentawai, PLTG Sijunjung Blok Sinamar, serta percepatan penetapan beberapa WPR yang sebelumnya telah diusulkan.</div><div><br></div><div>“Beberapa yang disampaikan ini sesuai dengan prioritas pemerintah, sehingga layak untuk kita prioritaskan secara bertahap,” ujar Dony.</div><div><br></div><div>Khusus terkait pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur, menurut Dony, perlu terlebih dahulu diselaraskan dengan dokumen tata ruang Kota Padang. Revisi RTRW dan RDTR menjadi penting agar rencana pengembangan kawasan pelabuhan dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukan ruang yang ditetapkan.</div><div><br></div><div>Ia juga melihat adanya peluang pemanfaatan material hasil galian pembangunan terowongan Tol Sicincin-Bukittinggi yang direncanakan sepanjang sekitar 5,8 kilometer untuk mendukung kebutuhan material dalam rencana perluasan kawasan Pelabuhan Teluk Bayur. Hal tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung kebutuhan material untuk pengembangan kawasan pelabuhan.</div><div><br></div><div>Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumbar dan Danantara dalam mengidentifikasi serta merealisasikan peluang investasi strategis di Sumbar, khususnya yang memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi, konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. (adp/sb)</div>

Gubernur Mahyeldi Tawarkan Pengembangan Proyek Strategis kepada Danantara

JAKARTA -- Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah mengusulkan dukungan investasi Danantara untuk mempercepat pengembangan...

Baca »