Libur Nataru, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUPckkBARSWaC9hN1cinkeO5H__r29jXu6cuLL0NTo-MxTTdTU7j3Y66OIztkARootE9wW5BZGfmUwyX8pd_c5Ws-q1Ow-IlO6e1VKLCbbgw0PH4oRaC1NP0E69zD7Lq2cPoEw7_kO_mtSn2Le2i_xgDri48WDZX0CU8gSq9RzGkLvVA3L9n6yxz0-P4I" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhUPckkBARSWaC9hN1cinkeO5H__r29jXu6cuLL0NTo-MxTTdTU7j3Y66OIztkARootE9wW5BZGfmUwyX8pd_c5Ws-q1Ow-IlO6e1VKLCbbgw0PH4oRaC1NP0E69zD7Lq2cPoEw7_kO_mtSn2Le2i_xgDri48WDZX0CU8gSq9RzGkLvVA3L9n6yxz0-P4I" width="400" /> </a> </div><span style="font-size: x-small;">Abu Rokhmad </span></div><div><br /></div><div>JAKARTA -- Kementerian Agama menyiapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik di berbagai daerah untuk melayani masyarakat pada momentum libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Program ini diluncurkan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag di Masjid Jami’ An-Nur, Karawang, Jawa Barat, Selasa (23/12).</div><div><br /></div><div>Peluncuran program dihadiri Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat, Kasubdit Kemasjidan Nurul Badruttamam, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat Dudu Rohman, jajaran Kemenag kabupaten/kota se-Jawa Barat, serta perwakilan TNI-Polri dan Kementerian Perhubungan.</div><div><br /></div><div>Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Masjid Ramah Pemudik merupakan wujud nyata toleransi dan pelayanan keagamaan yang hadir di ruang publik. Menurutnya, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang kemanusiaan yang melayani semua pihak.</div><div><br /></div><div>“Ini adalah bukti bahwa toleransi di Indonesia tidak berhenti pada tataran wacana. Masjid adalah rumah bagi siapa pun,” ujar Menag dalam sambutannya secara virtual.</div><div><br /></div><div>Menag menjelaskan, pada Nataru 2025–2026, sebanyak 6.919 masjid disiapkan untuk memberikan layanan bagi para pemudik dan musafir. Ia mengimbau para pengelola masjid untuk memberikan pelayanan terbaik demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.</div><div><br /></div><div>“Jika memungkinkan, sediakan kopi atau minuman hangat agar para pengemudi tidak mengantuk. Kehadiran masjid sebagai tempat istirahat terbukti dapat menurunkan angka kecelakaan hingga 50 persen pada musim mudik sebelumnya,” katanya.</div><div><br /></div><div>Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad menambahkan, akhir tahun memiliki dimensi keagamaan sekaligus sosial kemasyarakatan. Di satu sisi umat Nasrani merayakan Natal sebagai ibadah, sementara di sisi lain terdapat libur sekolah dan libur Tahun Baru yang dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian.</div><div><br /></div><div>“Sebagaimana Idulfitri, ada aspek syariat dan ada pula aspek sosial. Mudik dan liburan adalah fenomena kemasyarakatan yang dinikmati bersama,” ujar Abu Rokhmad.</div><div><br /></div><div>Ia menegaskan, pembukaan masjid untuk melayani para musafir merupakan praktik keagamaan yang bernilai luhur. “Pada hakikatnya kita semua adalah musafir. Ketika masjid dibuka dan dimanfaatkan layanannya, itu adalah praktik keagamaan yang sangat mulia,” katanya.</div><div><br /></div><div>Abu Rokhmad juga menyampaikan bahwa Kemenag akan terus menyempurnakan program Masjid Ramah Pemudik, termasuk untuk menyambut arus mudik Lebaran Idulfitri. “Kerukunan tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” tegasnya.</div><div><br /></div><div>Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat menjelaskan, Kick-off Masjid Ramah Pemudik Nataru merupakan pelaksanaan pertama, meskipun konsepnya telah diterapkan pada arus mudik Idulfitri.</div><div><br /></div><div>“Masjid Ramah Pemudik ini menegaskan bahwa masjid melayani seluruh warga, termasuk masyarakat nonmuslim, sebagai wujud Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” ujar Arsad.</div><div><br /></div><div>Ia menyebut, konsep tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kemenag tentang masjid ramah, yang meliputi masjid ramah lansia, ramah anak, ramah perbedaan, ramah lingkungan, serta masjid sebagai ruang penyelesaian persoalan sosial.</div><div><br /></div><div>“Kehadiran masjid sebagai tempat istirahat yang aman, bersih, dan nyaman menjadi salah satu faktor penting dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas,” tutupnya. (*)</div>

Libur Nataru, Kemenag Siapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik

Abu Rokhmad  JAKARTA -- Kementerian Agama menyiapkan 6.919 Masjid Ramah Pemudik di berbagai daerah untuk melayani masyarakat pad...

Baca »

Tarmizi Ismail: Ibu Lokomotif Pendidikan Keluarga

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2GHS9zvI99hspGZ1MQpTUvfCsnnxPxDgTJ21WpDV0bZpgBhXrGdmFmtnluaq0RfgxHpPS2n--8wpHgImKD8XWTttBWbO3zss--hNV3Nuujdv3BFZG_KxUrY9xbMxv9jHW3t7WFkG0dKt32ix8XHZiPG-8r0fmIi_dKtV-DSnuJs02_vx1DVTSdf0oKiU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2GHS9zvI99hspGZ1MQpTUvfCsnnxPxDgTJ21WpDV0bZpgBhXrGdmFmtnluaq0RfgxHpPS2n--8wpHgImKD8XWTttBWbO3zss--hNV3Nuujdv3BFZG_KxUrY9xbMxv9jHW3t7WFkG0dKt32ix8XHZiPG-8r0fmIi_dKtV-DSnuJs02_vx1DVTSdf0oKiU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Padang, Tarmizi Ismail menilai, selama ini penggerak pendidikan adalah ibu. Sebab itu kehadiran ibu berperan penting di tengah keluarga. </div><div><br></div><div>"Ibu yang pintar akan membawa 'gerbong' lain untuk pintar," ungkap Tarmizi saat mewakili Wali Kota Padang ketika membuka Lomba Musabaqah Syarhil Quran (MSQ) Tingkat Kota Padang di Palanta Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (24/12). </div><div><br></div><div>Tarmizi memang menganalogikan ibu sebagai lokomotif pendidikan dalam keluarga. Ketika ibu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, "gerbong" lain seperti ayah maupun anak-anak akan ikut menjadi pintar. </div><div><br></div><div>"Begitu halnya ibu-ibu yang tergabung dalam Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), punya peran yang cukup kuat menjadikan keluarga dan seluruh warga menjadi pintar," terang Asisten I Setdako Padang itu. </div><div><br></div><div>Kegiatan MSQ Tingkat Kota Padang digagas oleh pengurus BKMT Kota Padang. Kegiatan tersebut digelar selama sehari penuh. </div><div><br></div><div>MSQ merupakan lomba syiar Islam yang mengungkapkan kandungan Al-Qur'an secara serasi melalui tiga elemen, yakni tilawah (bacaan), tarjim (terjemah/puitisasi), dan syarah (uraian/penjelasan). Lomba tersebut terdiri dari tiga orang dengan peran berbeda (pembaca, penerjemah/puitis, penceramah).</div><div><br></div><div>Tarmizi mengatakan, kegiatan MSQ Tingkat Kota Padang selaras dengan visi dan misi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang. MSQ yang diadakan akan membentuk karakter warga menjadi pintar dan berakhlak. </div><div><br></div><div>"Pemko Padang tentunya sangat mendukung kegiatan ini, Pemko juga memiliki peran agar kolaborasi bersama dengan BKMT, dapat membentuk generasi yang pintar," ujar Tarmizi. </div><div><br></div><div>Sementara itu, Ketua BKMT Kota Padang, Salmadanis menyebut bahwa kegiatan MSQ sedianya dilaksanakan pada 29 November lalu. Akan tetapi karena terjadi bencana banjir, kegiatan tersebut urung digelar. </div><div><br></div><div>Salmadanis menekankan pentingnya kegiatan MSQ dilaksanakan. Menurutnya, MSQ merupakan ajang mencari mubaliqh dan mubaliqhot. </div><div><br></div><div>"Saat ini BKMT belum punya mubaliqhot dari kalangan ibu-ibu," ucapnya. </div><div><br></div><div>Salmadanis menilai, saat ini MSQ termasuk ke dalam tren pengembangan agama Islam di Indonesia. MSQ juga masuk ke dalam lomba di setiap pelaksanaan MTQ. </div><div><br></div><div>"Maka dari itu kita tertarik dan menggagas mencari mubaliqhot yang kompeten," ungkapnya. </div><div><br></div><div>Ketua Panitia Pelaksana MSQ, Ernawati Agus mengatakan, lomba tersebut diikuti oleh BKMT seluruh kecamatan. Peserta berusia di atas 37 tahun. </div><div><br></div><div>"Tim terdiri tiga orang dan tampil dengan waktu maksimal 15 menit," jelasnya. </div><div><br></div><div>MSQ memiliki tiga tema lomba. Seperti "Menjadi Muslimah Qurani di Tengah Tantangan Zaman", "Majelis Taklim Bersatu dalam Dakwah dan Ukhuwah", serta "Peran Wanita Islam Mewujudkan Kedamaian dalam Rumah Tangga". (ch)</div>

Tarmizi Ismail: Ibu Lokomotif Pendidikan Keluarga

PADANG -- Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Padang, Tarmizi Ismail menilai, selama ini penggerak pendidikan adalah ibu. Seb...

Baca »

Tidak WFA, 29-31 Desember ASN Pemko Padang Tetap Ngantor

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiIYjCy-1GhM4nFG2abOU87yPbCCCPemIVEo4SgRQCO8yz3Vlv-mQXNKvB242x3F6Mbk6HNngS-3OQ2YrnRTSXUKXmTMnIpE2v47kVWBYMVGr9T4F8lHSzVf2eJItg7z9nd1kActCONSU8vlhtD_kQCvJNSFHg9Hk7TSG35thW8z14eZHCJbmNVZqu3Qt4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiIYjCy-1GhM4nFG2abOU87yPbCCCPemIVEo4SgRQCO8yz3Vlv-mQXNKvB242x3F6Mbk6HNngS-3OQ2YrnRTSXUKXmTMnIpE2v47kVWBYMVGr9T4F8lHSzVf2eJItg7z9nd1kActCONSU8vlhtD_kQCvJNSFHg9Hk7TSG35thW8z14eZHCJbmNVZqu3Qt4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memang telah menerbitkan surat edaran yang membolehkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat hingga daerah bekerja dari mana saja alias work from anywhere (WFA) pada periode 29-31 Desember 2025. Namun, Pemerintah Kota Padang tidak memberlakukan WFA bagi seluruh ASN pada tanggal tersebut. </div><div><br></div><div>"Sesuai arahan pimpinan, kita (Pemko Padang) tidak memberlakukan WFA pada tanggal 29 hingga 31 Desember mendatang," ungkap Kepala BKPSDM Kota Padang, Mairizon kepada Diskominfo, Rabu (24/12). </div><div><br></div><div>Tidak diberlakukannya WFA disebabkan masih banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan hingga tutup tahun. Apalagi, Kota Padang baru saja dilanda bencana banjir dan longsor. </div><div><br></div><div>"Masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan, seperti laporan terkait kebencanaan dan sebagainya," ujar Mairizon. </div><div><br></div><div>Selain menyiapkan data kebencanaan, di masa rehab rekon juga disusun rencana yang akan dilakukan, serta melakukan pemulihan bagi daerah yang terdampak bencana. "Kita juga akan melakukan tabligh akbar di akhir tahun," terang dia. </div><div><br></div><div>Mairizon menekankan, pada tanggal 29-31 Desember nanti seluruh ASN masuk kantor seperti biasa. Masuk kantor pukul 07.30 dan pulang pukul 16.00 WIB. Mairizon memastikan pelayanan tetap berjalan hingga tutup tahun 2025. (ch)</div>

Tidak WFA, 29-31 Desember ASN Pemko Padang Tetap Ngantor

PADANG -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memang telah menerbitkan surat edaran yang membo...

Baca »

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri 'Berkantor' di Huntara

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFg_1XlTwAGumz2vry6ZIOlCMn3He3AEqjWKTuTORYXLYbC12Mjg_9Z6FDPZjQVeGcEC7mYGCfzGYiGvASZ6Z1xT_SEoDkamas-gl32IrkscVA3yZ0bCKcNL6dIVloK10Sho66aBemI-tC03fjck4Aif43W8Ph61FTgcX45ieSRyfUjfP6hhkHkUzWoBo"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhFg_1XlTwAGumz2vry6ZIOlCMn3He3AEqjWKTuTORYXLYbC12Mjg_9Z6FDPZjQVeGcEC7mYGCfzGYiGvASZ6Z1xT_SEoDkamas-gl32IrkscVA3yZ0bCKcNL6dIVloK10Sho66aBemI-tC03fjck4Aif43W8Ph61FTgcX45ieSRyfUjfP6hhkHkUzWoBo" width="400"> </a> </div><span>Evi Yandri Rajo Budiman </span></div><div><br></div><div>PADANG -- Mau mencari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, jangan cari di Gedung Rakyat, Jalan Khatib Sulaiman Padang. Ia tidak akan ada di sana.</div><div><br></div><div>Sebaliknya carilah di lahan hunian sementara (Huntara) korban banjir bandang di kawasan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Ia pasti ada di sana.</div><div><br></div><div>Memang, sejak banjir bandang menerjang Kota Padang akhir November 2025 lalu, Evi Yandi lebih banyak berada di lahan Huntara tersebut. "Sejak banjir bandang itu, saya baru tiga kali masuk kantor," katanya kepada sejumlah pengurus PWI Sumbar, di lahan Huntara tersebut, Rabu (24/12).</div><div><br></div><div>Wakil rakyat dari Fraksi Gerindra itu saat ini rutin mengawasi pekerjaan pembangunan Huntara di Kapalo Koto. Huntara itu akan diperuntukkan bagi 100 kepala keluarga yang terdampak bencana banjir bandang di daerah Pauh.</div><div><br></div><div>Setiap hari ia mengawasi puluhan bahkan ratusan relawan yang bekerja membangun Huntara. Ada dari unsur Kepolisian, TNI, Tagana Sumbar, Tagana Kalimantan Selatan, Tagana Kepulauan Mentawai,  SMK 5 Padang, Karang Taruna, PMII, termasuk unsur masyarakat dan lainnya. </div><div><br></div><div>"Beginilah setiap hari bekerja dari lapangan," ujar Evi sambil memperhatikan sejumlah relawan yang tengah memasang atap Huntara.</div><div><br></div><div>Walau di lapangan, ia tetap berkoordinasi dengan ketua DPRD serta kawan-kawan yang lain dan pemerintah. Bahkan ia juga aktif mencari donatur yang mau menambah bangunan Huntara di kawasan itu. Sebab, lahan untuk itu masih ada. "Pokoknya ada yang bersedia membangun Huntara di sini, kita terima," sebut dia.</div><div><br></div><div>Dukung Kegiatan PWI</div><div>Di kesempatan itu, Evi Yandi menyatakan mendukung program-program Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat.  "Wartawan adalah mitra pemerintah dan masyarakat, maka tak ada alasan untuk tidak mendukung," katanya.</div><div><br></div><div>Bagi Evi Yandri, peran wartawan sangat penting di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Wartawan adalah pembawa suara masyarakat. Apalagi dalam situasi negeri yang ditimpa bencana seperti sekarang, peran wartawan sangatlah penting.</div><div><br></div><div>Karena itu pula pers disebut sebagai pilar ke empat dalam kehidupan bernegara. Tanpa diberitakan wartawan, maka berbagai program dan kerja pemerintah tidak akan sampai secara baik kepada masyarakat. Begitu juga sebaliknya segala keluhan dan derita masyarakat, tidak akan sampai ke pihak-pihak terkait.</div><div><br></div><div>Justru itu Evi mendukung kegiatan PWI. Dalam waktu dekat PWI Sumbar akan melaksanakan seminar kebencanaan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. </div><div><br></div><div>Ketua PWI Sumbar, Widya Navies menyampaikan terima kasih atas dukungan Evi Yandri tersebut. "Terima kasih Pak Evi atas dukungannya. Bagi kami ini adalah semangat baru dan semoga kita sehat semua," katanya.</div><div><br></div><div>Selain Ketua PWI Widya Navies, terlihat di kesempatan itu Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumbar Zul Effendi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, Sekretaris PWI Sumbar Firdaus Abie dan Rommy Delfiano. (*)</div>

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri 'Berkantor' di Huntara

Evi Yandri Rajo Budiman  PADANG -- Mau mencari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, jangan cari di Gedung R...

Baca »

Kemenag - Kemendagri Kerja Sama Sinkronisasi Data Pernikahan dan Kependudukan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyywH7JOr78VxOJqzVAUej7OGdzoRsywcvxOpAeX3fd4kmMWbdWxUs6CB2BvExlJ1ZzepCyyZnLotOyGxv8lf4FP1uGgKswOWw5rtGD749GINhBAeyZ7wuDcHtD-WWcxeQeD1YluZ4a8Io3WrvbdYGhvxaU_lsNJwhgtZK_neSbSZdLA8lDIrHJRjOCOo" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhyywH7JOr78VxOJqzVAUej7OGdzoRsywcvxOpAeX3fd4kmMWbdWxUs6CB2BvExlJ1ZzepCyyZnLotOyGxv8lf4FP1uGgKswOWw5rtGD749GINhBAeyZ7wuDcHtD-WWcxeQeD1YluZ4a8Io3WrvbdYGhvxaU_lsNJwhgtZK_neSbSZdLA8lDIrHJRjOCOo" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>JAKARTA  -- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat sinkronisasi data pencatatan pernikahan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan. Penandatanganan dilakukan pada Selasa (23/12) di Operation Room Lantai 2, Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat.</div><div><br></div><div>Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, kerja sama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat layanan administrasi pernikahan yang tertib, akurat, dan berpihak pada kepentingan publik. Menurutnya, integrasi data kependudukan dan data pernikahan merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem pelayanan publik modern.</div><div><br></div><div>“Ini adalah kerja sama yang sudah lama kita rindukan. Integrasi data ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal bagaimana negara hadir memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujar Abu sebagaimana dikutip dari website Kemenag RI.</div><div><br></div><div>Ia menjelaskan, pencatatan pernikahan memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan hak-hak sipil warga negara, mulai dari perubahan status kependudukan hingga penerbitan dokumen administrasi lanjutan. Karena itu, Kemenag memandang perlu adanya penguatan koordinasi dengan Kemendagri sebagai pemegang otoritas data kependudukan nasional.</div><div><br></div><div>Abu juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam implementasi kerja sama tersebut. Menurutnya, akses data kependudukan harus dilakukan secara terbatas, terukur, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar keamanan data tetap terjaga.</div><div><br></div><div>“Kami sepakat bahwa data pribadi harus dilindungi. Tidak semua orang bisa mengakses sistem, dan semua pemanfaatan data harus berada dalam koridor hukum serta standar keamanan yang ketat,” tegasnya.</div><div><br></div><div>Selain pencatatan pernikahan, Abu menyebut integrasi data ini juga mendukung berbagai layanan Bimas Islam lainnya, termasuk penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) yang membutuhkan verifikasi usia dan identitas peserta secara akurat.</div><div><br></div><div>Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya layanan terintegrasi, di mana pasangan yang menikah dapat langsung memperoleh pembaruan data kependudukan secara otomatis, tanpa harus melalui proses administrasi berulang.</div><div><br></div><div>Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi, menyampaikan apresiasi atas terwujudnya kerja sama tersebut setelah melalui proses panjang. Ia menyebut PKS ini sebagai langkah strategis yang akan memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik.</div><div><br></div><div>“Ini bukan kerja sama yang bersifat seremonial. Kami berkomitmen menindaklanjuti secara konkret agar integrasi data ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Teguh. </div><div><br></div><div>Ia menjelaskan, data kependudukan Dukcapil digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga penyelenggaraan demokrasi. Karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan aman.</div><div><br></div><div>Saat ini, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 286 juta jiwa, dengan tingkat perekaman KTP elektronik di atas 97 persen. Data tersebut dimanfaatkan oleh ribuan lembaga pengguna, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor lainnya.</div><div><br></div><div>“Setiap hari jutaan akses data dilakukan. Karena itu, aspek keamanan dan perlindungan data menjadi perhatian utama kami dalam setiap kerja sama,” katanya.</div><div><br></div><div>Teguh menambahkan, integrasi data dengan Kemenag memungkinkan verifikasi dan validasi pencatatan pernikahan dilakukan secara lebih akurat, termasuk memastikan status perkawinan tercatat dengan benar meskipun pembaruan dokumen kependudukan belum dilakukan oleh masyarakat.</div><div><br></div><div>Penandatanganan PKS ini berlaku selama tiga tahun, mulai 23 Desember 2025 hingga 23 Desember 2028, sebagai landasan kerja sama jangka menengah dalam integrasi data kependudukan dan layanan keagamaan. (*)</div>

Kemenag - Kemendagri Kerja Sama Sinkronisasi Data Pernikahan dan Kependudukan

JAKARTA  -- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat sinkronisasi data pencatatan p...

Baca »

Masa Tanggap Darurat Berakhir, Pemprov Sumbar Fokus Ini!

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhYeKrMMborLv4F7yUUrq-57ytNmGWwGpWNxTu4cnib4J5apYAyLfCpfv8oBOEg4PB3T8Oi3IHUAUcELA769hUMTSiRgM2hcAYQyUTNo-UkyvWqYpONc3MFrHDJS4M-wyaEnW5VryavYkQUgE6TGA6s_lCW3eDGR7tWsqsMyA9lZtGaCFsbwwvcnnsxT3I" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhYeKrMMborLv4F7yUUrq-57ytNmGWwGpWNxTu4cnib4J5apYAyLfCpfv8oBOEg4PB3T8Oi3IHUAUcELA769hUMTSiRgM2hcAYQyUTNo-UkyvWqYpONc3MFrHDJS4M-wyaEnW5VryavYkQUgE6TGA6s_lCW3eDGR7tWsqsMyA9lZtGaCFsbwwvcnnsxT3I" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan memasuki tahap pemulihan pascabencana. Pemerintah memprioritaskan percepatan pendataan kerusakan, kerugian, serta pemulihan layanan dasar masyarakat.</div><div><br></div><div>Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan fokus pemulihan mencakup penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara sebelum masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi menyeluruh.</div><div><br></div><div>“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian tuntas paling lambat 28 Desember 2025 agar rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan awal 2026,” kata Mahyeldi Ansharullah.</div><div><br></div><div>Pernyataan tersebut disampaikan saat Mahyeldi bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy memimpin Forum Group Discussion bersama Forkopimda dan Sekretaris Utama BNPB di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12).</div><div><br></div><div>Forum tersebut diikuti bupati dan wali kota daerah terdampak secara daring. Forum menjadi sarana evaluasi menyeluruh penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera Barat.</div><div><br></div><div>Mahyeldi menegaskan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas meski status tanggap darurat berakhir. Pemerintah juga fokus pada trauma healing, pendampingan psikososial, stabilitas daerah, serta percepatan validasi data Jitupasna sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.</div><div><br></div><div>Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada relawan, perantau, organisasi sosial, serta lembaga kemanusiaan yang terlibat aktif membantu masyarakat terdampak.</div><div><br></div><div>“Relawan hadir dengan pengorbanan besar. Mereka meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi kemanusiaan. Nilai gotong royong terus hidup di masyarakat kita,” ujar Mahyeldi Ansharullah.</div><div><br></div><div>Mahyeldi meminta bupati dan wali kota menyusun data kerusakan secara lengkap, akurat, serta terverifikasi sebagai dasar penyusunan R3P. Ia menegaskan ego sektoral tidak boleh menghambat percepatan pemulihan.</div><div><br></div><div>Sekretaris Utama BNPB Rustian menilai penyusunan R3P menjadi tahapan krusial pemulihan sosial, ekonomi, serta infrastruktur wilayah terdampak.</div><div><br></div><div>“Data akurat menjadi kunci utama. Tanpa data kuat, perencanaan tidak tepat sasaran dan pemulihan berjalan lambat,” ujar Rustian.</div><div><br></div><div>Wakapolda Sumatera Barat Solihin menyampaikan proses pencarian dan identifikasi korban masih berlangsung. Hingga kini, 28 jenazah belum teridentifikasi dan menjalani pengujian lanjutan di Jakarta.</div><div><br></div><div>“Pencarian dan identifikasi terus kami lanjutkan bersama seluruh pihak terkait,” ujar Solihin.</div><div><br></div><div>Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tiga daerah masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, serta Kabupaten Tanah Datar.</div><div><br></div><div>Berdasarkan data sementara dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, korban meninggal dunia tercatat 260 orang, korban hilang 72 orang, korban luka 382 orang, serta total masyarakat terdampak mencapai 296.307 jiwa. (ys)</div>

Masa Tanggap Darurat Berakhir, Pemprov Sumbar Fokus Ini!

PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi dan memasuki tahap pemulih...

Baca »

Gubernur Mahyeldi Ajak PWI Sumbar Kawal Rehab-Rekon

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgd56pzVy4mPBDwvB-GSLxwQ7quJuER8--uo3GsYIv_68Xb20TKBMk8FBSKf-yKrRciz4St3FsLbD0Yx7yvibI1BrH2SPBw1RQqHa-fb8WXrZXDCkzZy0xcll5lmPq6IuXF_CHfRjs7GbDS-yxCGts5dXrAja7pgSxq82XPuTUEpmelcSN06HO6cgLEbuc" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgd56pzVy4mPBDwvB-GSLxwQ7quJuER8--uo3GsYIv_68Xb20TKBMk8FBSKf-yKrRciz4St3FsLbD0Yx7yvibI1BrH2SPBw1RQqHa-fb8WXrZXDCkzZy0xcll5lmPq6IuXF_CHfRjs7GbDS-yxCGts5dXrAja7pgSxq82XPuTUEpmelcSN06HO6cgLEbuc" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak para wartawan di daerah ini, khususnya anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar untuk mengawal tahap rehabilitisi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pasca-tanggap darurat yang sudah berakhir awal pekan ini. </div><div><br></div><div>“Masa tanggap darurat untuk tingkat provinsi sudah berakhir Senin kemarin. Hari ini dan seterusnya, kita fokus untuk rehab-rekon. Tolong rekan-rekan media, khususnya PWI Sumbar mengawal tahapan krusial pasca-bencana, yakni memastikan pemulihan berjalan komprehensif dan untuk jangka panjang,” kata Gubernur ketika menerima pengurus PWI Sumbar di Istana Gubernuran, Selasa (23/12). </div><div><br></div><div>Gubernur didampingi  Asisten III Setda Sumbar Medi Iswandi, Kadis Kominfo Rudy Rinaldy, dan Kabiro Adpim Nolly Eka Mardianto menerima Pengurus PWI Sumbar yang terdiri dari Ketua PWI Widya Navies, Ketua DKP PWI Zul Effendi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Sawir Pribadi, Wakil Ketua Rommi Delfiano, Wakil Sekretaris Effendi, anggota DKP PWI Rusdi Bais, dan SIWO PWI Science Astra. </div><div><br></div><div>Pertemuan kemarin merupakan yang kedua. Sebelumnya, sepekan pasca-bencana, pengurus PWI Sumbar juga beraudiensi dengan Gubernur Mahyeldi untuk mendapat masukan seputar langkah dan kebijakan Pemprov dalam penanganan bencana. Tindak lanjutnya, Pemprov bersama PWI menyelenggarakan pertemuan lengkap lintas tokoh secara virtual yang dipandu Asisten III Setda Sumbar Medi Iswandi.  </div><div><br></div><div>“PWI tempat berhimpunnya para wartawan dan pimpinan media, merasa terpanggil untuk berbuat sesuai peran dan fungsinya dalam menghadapi musibah yang melanda negeri kita. PWI didukung Senator RI asal Sumbar Irman Gusman, sudah dua kali menyelenggarakan pertemuan lengkap dengan jajaran pemprov, pakar, akademisi, dan aktivis. Semuanya sepakat, basamo memulihkan Sumbar, baik melalui pemikiran, keilmuan, termasuk penggalangan bantuan untuk masyarakat terdampak,” kata Ketua PWI Sumbar Widya Navies. </div><div><br></div><div>Selain membahas penanganan dan pemulihan bencana yang melanda 16 kabupaten/kota di Sumbar, pengurus PWI juga melaporkan sejumlah agenda organisasi, termasuk salah satunya rencana Seminar Nasional “Sumbar Bangkit; Pemulihan Total, Komprehensif dan Jangka Panjang Pasca Bencana.” Seminar ini akan disejalankan dengan pengukuhan pengurus PWI Sumbar periode 2024-2029 pada pekan ketiga Januari 2026 mendatang. </div><div><br></div><div>“Tim PWI sudah komunikasi dengan Sekretaris Utama BNPB untuk agenda ini. Alhamdulillah, beliau sangat mendukung. Kita berharap, melalui seminar nasional tentang kebencanaan, ada peta jalan yang jelas dan pasti untuk memastikan pemulihan Sumbar pasca bencana. Selain itu, tentu ada penguatan  seluruh lini untuk antisipasi dan mitigasi bencana di kemudian hari,” ujar Ketua DKP PWI Sumbar Zul Effendi. </div><div><br></div><div>Gubernur Mahyeldi merespons positif gagasan PWI Sumbar terkait Seminar Nasional Kebencanaan, dan merekomendasikan Asisten III Setda Medi Iswandi untuk mengawalnya. “Bagus, kami sangat setuju. Sekaligus bisa kita paralelkan dengan agenda finalisasi penyusunan dokumen R3P. Pak Medi, tolong kawal dan koordinasi dengan teman-teman PWI,” kata Mahyeldi, dengan nada antusias. </div><div><br></div><div>Dalam masa transisi dari tanggap darurat provinsi ke rehab-rekon, Pemprov Sumbar, menurut gubernur, fokus menghimpun data yang berasal dari tim verifikasi dan validasi (verval) di masing-masing kabupaten/kota terdampak bencana. </div><div><br></div><div>Masa transisi sangat penting untuk memastikan keakuratan data kerusakan dan dampak bencana sebagai basis untuk pemulihan pasca-bencana. Dari data ini, Pemprov akan menyusun Dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi-Rekonstruksi Pasca-bencana) yang akan diteruskan ke pusat untuk ditindaklanjuti.</div><div><br></div><div>Terkait masa transisi sampai ke tahap rehab-rekon, Gubernur Sumbar mengajak PWI dan jajaran pers di daerah ini, untuk mengawal dan memastikan semua prosesnya berjalan sebagaimana yang diharapkan.  Masa pemulihan secara total dan komprehensif, bisa memakan waktu panjang, setahun-dua, sampai tiga tahun.</div><div><br></div><div>“Jangan sampai satu-dua bulan pasca bencana, perhatian terhadap masyarakat dan daerah terdampak mengendur. Harus kita kawal dan pastikan bersama, termasuk memastikan kebijakan dan komitmen pemerintah pusat dalam penanganan bencana di daerah ini berjalan dengan baik di lapangan,” tutup Mahyeldi. (*)</div>

Gubernur Mahyeldi Ajak PWI Sumbar Kawal Rehab-Rekon

PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengajak para wartawan di daerah ini, khususnya anggota Persatuan Wartawa...

Baca »

Tanah Datar Perpanjang Masa Tanggap Darurat

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEyAL3l9T-UBQiaqDVkG3BS2P1QTAaWaX9u2ZFGuaCIFyxRtSGnt4DA2JUj6FZQ2K0aaIbpIc-sC5HC3w2pnOum-Z0S2Gxss6vj9z4A1jhwtZJaopCP9ZxzLUWu1QcartA3arGXZ6LEqBbeAsiEztNUS4plPx7C0_Lk55758VU7Krl_8ZE3Sj1XX6rml0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhEyAL3l9T-UBQiaqDVkG3BS2P1QTAaWaX9u2ZFGuaCIFyxRtSGnt4DA2JUj6FZQ2K0aaIbpIc-sC5HC3w2pnOum-Z0S2Gxss6vj9z4A1jhwtZJaopCP9ZxzLUWu1QcartA3arGXZ6LEqBbeAsiEztNUS4plPx7C0_Lk55758VU7Krl_8ZE3Sj1XX6rml0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>BATUSANGKAR - Kabupaten Tanah Datar perpanjang masa tanggap darurat bencana. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi Senin (22/12) malam di Indojolito, Batusangkar. </div><div><br></div><div>Rakor tersebut dipimpin Bupati Tanah Datar Eka Putra. Hadir pula Wakil Bupatu Ahmad Fadly, Dandim 0307 Tanah Datar, Kapolres Padang Panjang, Kapolres Tanah Datar, Kajari Tanah Datar, Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, Sekda bersama para Asisten dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta pihak terkait lainnya.</div><div><br></div><div>Bupati Eka Putra selepas mendengar berbagai pendapat dan masukan dari berbagai pihak memutuskan perpanjangan masa tanggap darurat sampai 27 Desember 2025. "Status tanggap darurat diputuskan mengingat berbagai upaya dalam percepatan penanganan bencana masih membutuhkan kerja sama semua pihak, mulai TNI, Polri serta relawan lainnya. Status ini juga akses dalam pemakaian alat berat dengan segala biaya operasional," ujarnya. </div><div><br></div><div>Dikatakan Bupati, dengan ditetapkan status tanggap darurat, OPD terkait diharapkan segera melaksanakan tugas dan tanggungjawab kembali seperti sebelumnya. </div><div><br></div><div>"Untuk lima hari ke depan, posko utama, dapur umum dan fasilitas pendukung tentu masih akan ada, sampai beralih ke status pemulihan pascabencana," tukasnya. </div><div><br></div><div>Sementara itu secara virtual, Gubernur Sumbar yang juga melaksanakan Forum Discusion Group (FGD) membahas status bencana Sumbar menegaskan akan terus mendukung kabupaten/kota yang masih menerapkan status tanggap darurat. </div><div><br></div><div>"Pemprov Sumbar mengakhiri status tanggap darurat dan beralih ke tahap pemulihan pasca bencana, namun Pemprov akan tetap mendukung kabupaten kota yang masih memperpanjang status tanggap darurat," katanya. (pkp/td)</div>

Tanah Datar Perpanjang Masa Tanggap Darurat

BATUSANGKAR - Kabupaten Tanah Datar perpanjang masa tanggap darurat bencana. Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi Senin ...

Baca »

IPB Berikan Pelayanan Kesehatan dan Bantuan Pangan di Agam

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgawR-sO9RK1JUNh1-TtM-XDqlbFwDyvp7gpUvl8K1rUd-wUq9C0dvet3Hmtzcd2XSCFYlzvlOzr_xgpbRkIj8H04ACqQON_bOJj75t_qy7c4kBDcjTiomMtmbMT9rdfYfjGLA_ZefI4RmicKpRYnSKYXfa-ZN1mRNo9bsqXQ3vnJqeU_4yySu_GG4O4UQ" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgawR-sO9RK1JUNh1-TtM-XDqlbFwDyvp7gpUvl8K1rUd-wUq9C0dvet3Hmtzcd2XSCFYlzvlOzr_xgpbRkIj8H04ACqQON_bOJj75t_qy7c4kBDcjTiomMtmbMT9rdfYfjGLA_ZefI4RmicKpRYnSKYXfa-ZN1mRNo9bsqXQ3vnJqeU_4yySu_GG4O4UQ" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>AGAM -- Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal SE MCom, menerima kedatangan rombongan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam, Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Padang Baru, Selasa (23/12). Kedatangan rombongan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Kabupaten Agam yang terdampak bencana alam.</div><div><br></div><div>Ketua rombongan IPB, Yuliawati Kuncoro, menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan bersama tim di Agam difokuskan pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.</div><div><br></div><div>“Fokus utama kami adalah kesehatan ibu hamil, skrining risiko kesehatan akibat kondisi pascabencana, serta memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat terdampak,” ujar Yuliawati.</div><div><br></div><div>Selain pelayanan kesehatan, rombongan IPB juga menyalurkan sebanyak 1.000 paket nasi steril siap makan serta bantuan obat-obatan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan masyarakat di lokasi terdampak bencana.</div><div><br></div><div>Ia berharap kehadiran tim IPB dapat memberikan manfaat nyata serta membawa kebahagiaan dan kesehatan bagi warga Agam yang tengah menghadapi masa sulit.</div><div><br></div><div>Wakil Bupati Muhammad Iqbal menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada IPB atas perhatian dan kepedulian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Agam. “Kami sangat mengapresiasi kepedulian dan bantuan yang diberikan oleh IPB. Dukungan ini sangat berarti bagi masyarakat kami dalam masa tanggap darurat bencana,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, dapat terus terjalin dalam upaya pemulihan dan penanganan dampak bencana di wilayah Agam. (sd)</div>

IPB Berikan Pelayanan Kesehatan dan Bantuan Pangan di Agam

AGAM -- Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal SE MCom, menerima kedatangan rombongan Institut Pertanian Bogor (IPB) di Pos Komando T...

Baca »

IKA FP-UA Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Tiga Provinsi

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhIo8OnasIVDvBEtibAhhE0tbaLiMQ4CqPqrYNwcxY9IhAfy7GtoETQk6MLRJGB4wShak-S_itT5jVN9kwTuuS5zyjQogQ7pU1nW7V93vteYDlZa3LXRs1HT5bH1CtreeY7lRWv7IOpMDjATIXIWX-b2MqEBdUuhY0aog0UszqAuyAjJywMbEhq8zCOZP0" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhIo8OnasIVDvBEtibAhhE0tbaLiMQ4CqPqrYNwcxY9IhAfy7GtoETQk6MLRJGB4wShak-S_itT5jVN9kwTuuS5zyjQogQ7pU1nW7V93vteYDlZa3LXRs1HT5bH1CtreeY7lRWv7IOpMDjATIXIWX-b2MqEBdUuhY0aog0UszqAuyAjJywMbEhq8zCOZP0" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa tiga provinsi (Aceh, Sumut dan Sumbar) pada akhir November lalu mengejutkan negeri ini. Seribuan lebih korban jiwa, ratusan ribu jiwa mengungsi,  akses mendapatkan kebutuhan pokok sulit hingga kehilangan tempat tinggal.</div><div><br></div><div>Aksi solidaritas dan peduli dari berbagai pihak pun berdatangan ke posko bencana dan lokasi terdampak. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas (DPP IKA FPUA).</div><div><br></div><div>"Kita ikut terpanggil. Rasa solidaritas muncul. Kita galang aksi peduli alumni. Alhamdulillah alumni sangat merespon. Membantu saudara kita yang terdampak. Katidiang pun dibuka untuk penggalangan dana," kata Ketum DPP IKA FPUA, Zola Pandu.</div><div><br></div><div>Zola menyebut kondisi pilu itu membutuhkan uluran tangan semua pihak. Bagi sahabat yang tidak terkena musibah, bencana ini merupakan pesan bahwa ini adalah kesempatan untuk beramal saleh dengan membantu sesama yang terkena musibah. Menjadi momentum untuk mempererat silaturahim, gotong royong dan persaudaraan.</div><div><br></div><div>"Sebagai bagian dari IKA FPUA, kita memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan bergerak bersama. Setiap bentuk kepedulian dapat menjadi sumber harapan bagi saudara-saudara kita yang tengah berupaya bangkit dan menata kembali kehidupan mereka," tambah Zola.</div><div><br></div><div>Waketum V bidang Sosial dan Kemasyarakatan DPP IKA FPUA Roza Rahimi bergerak cepat. Bersama Riduan, Hafiz, Gojer dan beberapa pengurus lainnya membuka katidiang kepada alumni di beberapa grup whatsaap sekaligus mendata alumni yang terdampak bencana. </div><div><br></div><div>Sambil terus menggalang dana dan mendata alumni yang terkena, DPP IKA FPUA mendatangani alumni yang terdampak bencana sekaligus berikan bantuan. Ada bantuan uang hingga sembako. Hebatnya, sembako yang akan dibagikan itu dibeli di toko alumni. </div><div><br></div><div>"Alhamdulillah, sudahlah harga diskon, ditambah pula dengan kebutuhan lainnya dalam paket sembako itu," kata M. Riduan yang kerap turun ke lapangan pasca bencana. Maklum dia, pengurus PMI dan aktivis kebencanaan. Ada bencana, naluri kebencanaannya muncul.</div><div><br></div><div>Saat menyalurkan bantuan untuk alumni di Palembayan, Agam-lokasi terparah bencana, DPP IKA FPUA juga membagikan sembako untuk masyarakat sekitarnya. Bahkan di sini, ada mahasiswa FPUA yang rumahnya hilang dihantam galodo dan 8 keluarganya meninggal dunia.</div><div><br></div><div>"Ayah, ibu, kakak, adik dan pamannya meninggal dunia. Kurnia Putra selamat karena kos di Padang," tutur Riduan yang mengabarkan di lokasi bencana.</div><div><br></div><div>Selain salurkan bantuan, DPP IKA FPUA juga buka dapur umum di beberapa lokasi, termasuk di Batu Busuk dan Guo (dua lokasi yang juga parah akibat bencana di Padang).</div><div><br></div><div>"Terimakasih kepada Uda, Uni dan kawan-kawan semua atas bantuan dan mengunjungi kami. Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT,"kata Heri, korban banjir yang kepada Ketum DPP IKA FPUA Zola Pandu. </div><div><br></div><div>Heri, ASN Pemprov Sumbar rumahnya kena banjir hingga sepinggang orang dewasa dan dipenuhi lumpur di Perum Araipinang, Tabing Bandan Gadang, Nanggalo. Ucapan terimakasih Heri, mewakili alumni lain yang terdampak bencana.</div><div><br></div><div>Dari data, alumni yang terkena bencana tidak hanya berada di Sumbar, tapi juga di Aceh dan Sumut. Di luar Sumbar, disalurkan via DPD IKA FPUA Sumut. </div><div><br></div><div>Selasa (23/12), DPP IKA FPUA juga menyerahkan donasi alumni kepada pihak fakultas untuk kemudian diserahkan kepada mahasiswa yang terdampak. Dari data Wakil Dekan I FPUA, tercata ada 83 mahasiswa yang terkena dampak. Penyerahan donasi ini diberikan oleh Ketum DPP IKA FPUA Zola Pandu kepada Dekan FPUA diwakili Wakil Dekan I, Gusmini.</div><div><br></div><div>"Alhamdulillah luar biasa empati dari alumni untuk korban bencana longsor di Sumbar, Sumut dan Aceh. Terkumpul Rp70 juta lebih. Semoga bantuan yang diberikan, bisa DPP IKA FPUA salurkan tepat sasaran baik dalam masa tanggap darurat maupun rehab rekon," sebut Zola. (*)</div>

IKA FP-UA Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Tiga Provinsi

PADANG -- Bencana banjir bandang dan longsor yang menimpa tiga provinsi (Aceh, Sumut dan Sumbar) pada akhir November lalu mengej...

Baca »