Divonis Hukuman Mati, Terdakwa Pembunuh 3 WanitaTertunduk

<div><div> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitjPDjMDbDF79UagqOn5C6Dn6dsEO65d906pQdCUc2IFROiPbKKfwwQX2qtIdEwiY7L6Pp5QUM9P-pvAw5pA3QF54igsg6AlZQrUpt9mqj57JQrJLM4WtPjRNIDcrp2TnTjFS73N9Bg0lhLBmSdbnWvRRk-rwbx18kT4Sk7I_UKQgLbRcJ_tK1y1eOG8M"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEitjPDjMDbDF79UagqOn5C6Dn6dsEO65d906pQdCUc2IFROiPbKKfwwQX2qtIdEwiY7L6Pp5QUM9P-pvAw5pA3QF54igsg6AlZQrUpt9mqj57JQrJLM4WtPjRNIDcrp2TnTjFS73N9Bg0lhLBmSdbnWvRRk-rwbx18kT4Sk7I_UKQgLbRcJ_tK1y1eOG8M" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PARIAMAN -- Satria Juwanda Putra alias Wanda (25), terdakwa pelaku 'pembunuhan berantai' di Padang Pariaman akhirnya divonis pidana mati. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Pariaman, Selasa (2/6).</div><div><br></div><div> </div><div>Wanda tertunduk mendengar keputusan majelis hakim. Melalui pengacaranya, Riska Mariani, diapun menyatakan banding. Sementara sejumlah pengunjung sidang terlihat meneteskan airmata. "Allahu Akbar," ujar Wenny, ibunda Septia Adinda, salah seorang dari tiga korban yang telah dibunuh Wanda. </div><div><br></div><div>Septia Adinda adalah korban yang telah dimutilasi Wanda. Potongan-potongan jasadnya ditemukan warga mengambang di aliran sungai sekaligus jadi pembuka tabir hilangnya dua mahasiswi, Siska Oktavia Rusdi dan Adek Gustiana yang kemudian terungkap telah dibunuh dan dikubur Wanda di sumur tua, belakang rumahnya. </div><div><br></div><div>Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan secara berencana dan tindakan tersebut dilakukan dengan sangat sadis. </div><div><br></div><div>Majelis pun menyebutkan, kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan terdakwa tidak mungkin lagi dipulihkan. Tiga nyawa korban yang telah dirampas secara sengaja dan meninggalkan penderitaan mendalam bagi keluarganya.</div><div><br></div><div>Sebelumnya majelis hakim mengungkapkan bahwa tindakan terdakwa benar-benar sangat sadis. Ada korban yang jasadnya dia sembunyikan di dalam sumur, sementara satu korban lainnya dimutilasi. Bahkan hingga saat ini masih ada bagian tubuh korban yang belum ditemukan. </div><div><br></div><div>Dalam pertimbangannya, majelis juga menilai aspek sosial yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat. Menurutnya, perbuatan terdakwa dianggap tidak mencerminkan penghormatan terhadap hak hidup manusia yang dijunjung tinggi dalam nilai adat maupun agama. (drh)</div>

Divonis Hukuman Mati, Terdakwa Pembunuh 3 WanitaTertunduk

PARIAMAN -- Satria Juwanda Putra alias Wanda (25), terdakwa pelaku 'pembunuhan berantai' di Padang Pariaman akhirnya di...

Baca »

Breaking News, Terdakwa Pembunuh 3 Wanita di Pariaman Divonis Hukuman Mati

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgCn_XpjEoTP2sfw3Vq_sItktiR1Tm8ncYm64pLnc7UXLV2MpNn8kyv3_eFnEatteTC9WE-z6DF3ImXkhgcdhL4RtOJXcz_PP2c2cs5_9v0hk3iZiltlZiwj7r5Boowdz-c5AWekmx5FXE3QQjEuLR1hqtwrxbQd7xU16jRHjZ_0xtTOrX2oiC3B5stITA" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgCn_XpjEoTP2sfw3Vq_sItktiR1Tm8ncYm64pLnc7UXLV2MpNn8kyv3_eFnEatteTC9WE-z6DF3ImXkhgcdhL4RtOJXcz_PP2c2cs5_9v0hk3iZiltlZiwj7r5Boowdz-c5AWekmx5FXE3QQjEuLR1hqtwrxbQd7xU16jRHjZ_0xtTOrX2oiC3B5stITA" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan vonis pidana mati kepada Satria Juhanda alias Wanda (25), terdakwa pembunuhan tiga wanita. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berantai dan mutilasi pada 2025.</div><div><br></div><div>Putusan itu dibacakan pada sidang beragendakan vonis terhadap terdakwa di PN Pariaman, Selasa (2/6). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, yang diketuai Dewi Yanti  menilai tidak terdapat satu pun keadaan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Bahkan sikap kooperatif selama proses persidangan maupun fakta bahwa terdakwa belum pernah terjerat perkara pidana sebelumnya dinilai tidak cukup untuk mengurangi beratnya perbuatan yang telah dilakukan. (*)</div>

Breaking News, Terdakwa Pembunuh 3 Wanita di Pariaman Divonis Hukuman Mati

PADANG -- Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan vonis pidana mati kepada Satria Juhanda alias Wanda (25), terdakwa pembunuhan t...

Baca »

Pemkab Solsel Siapkan Rusunawa Untuk ASN

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhA75yXDKaO0CGNNU0zW0ljPpQx7Bd9jTDzTRDMm4oL8eYxO_lhrJ3oGtQCmx3qyK530JdOp84CM1JZzl_jVL9CxgB1teTenKYFPC0KyiWJYuMtQSg1GlSU06DOZgxQuKo2UmIcamRwuwOIyPslRPQVMZUX4dy1arwuEggzOJNp8PoR-hp1MKs14C0Z000" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhA75yXDKaO0CGNNU0zW0ljPpQx7Bd9jTDzTRDMm4oL8eYxO_lhrJ3oGtQCmx3qyK530JdOp84CM1JZzl_jVL9CxgB1teTenKYFPC0KyiWJYuMtQSg1GlSU06DOZgxQuKo2UmIcamRwuwOIyPslRPQVMZUX4dy1arwuEggzOJNp8PoR-hp1MKs14C0Z000" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sedang mempersiapkan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk ASN. Rencananya akan disiapkan satu tower dengan jumlah unit hunian sekitar 50-100 unit.</div><div><br></div><div>Kepala Dinas PKPLH-Hub Solok Selatan Alvino Sendra mengatakan rusunawa ini akan berlokasi di kawasan Rumah Sakit Batang Sangir di Nagari Lubuak Malako.</div><div><br></div><div>"Rusunawa ini disiapkan bagi ASN, khususnya ASN yang dinas di Rumah Sakit Batang Sangir. Namun juga terbuka bagi ASN lain juga bisa menyewa rusunawa tersebut," kata Alvino ketika dihubungi Selasa (2/6).</div><div><br></div><div>Permohonan ini diajukan langsung ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur. Pemerintah kabupaten berharap pembangunannya bisa mulai dilakukan pada 2027 nanti.</div><div><br></div><div>Penyediaan rusunawa ini ditujukan untuk memberikan hunian yang terjangkau bagi ASN. Selain itu juga akan menjadi sumber pendapatan daerah baru bagi pemerintah kabupaten selaku pengelolanya nanti.</div><div><br></div><div>Selain rusunawa, Bupati Solok Selatan H. Khairunas Bersama dengan Kepala Dinas terkait juga membahas mengenai penyediaan rumah tapak untuk ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). </div><div><br></div><div>Menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Tapera, perumahan ini nantinya disebut akan memiliki harga terjangkau karena tak lagi masuk biaya pembelian tanah.</div><div><br></div><div>Alvino menyebut pemerintah akan menyediakan lahan ex-HGU di Golden Arm untuk perumahan tersebut.</div><div><br></div><div>"Jadi nanti masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan harga yang lebih rendah karena akan ditegaskan kepada pengembang bahwa lahan pembangunan akan disediakan dan dihibahkan oleh pemerintah," tukasnya.</div><div><br></div><div>Meski begitu, penyediaan rumah tapak ini nanti akan menunggu proses penjang mengingat lahan ex-HGU ini masih berstatus milik negara.</div><div><br></div><div>Terakhir, pada pertemuan ini Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga mengajukan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 900 rumah di tahun depan. (dko/sls)</div>

Pemkab Solsel Siapkan Rusunawa Untuk ASN

PADANG ARO -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sedang mempersiapkan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk ASN. Rencanany...

Baca »

Satgas PASTI Hentikan 953 Pinjol dan Penawaran Investasi Ilegal

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEii2rH_1KPSKGE3FKFVhyYjxN5fR4bVMDWTEBPiexh34HrTVDSQPOrmnRBQElVMO4V_ttefVhOTWAiPcLOPcgycGSbGjbjKmdYv0crg8h9-oa5lhGmzez5Rx4KFtbIrwyYPsNICvksB6kseNgZd2qYIoyghvQdTMpmKSUxVdVX0lOrro4fzJEs3_03zfDE" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEii2rH_1KPSKGE3FKFVhyYjxN5fR4bVMDWTEBPiexh34HrTVDSQPOrmnRBQElVMO4V_ttefVhOTWAiPcLOPcgycGSbGjbjKmdYv0crg8h9-oa5lhGmzez5Rx4KFtbIrwyYPsNICvksB6kseNgZd2qYIoyghvQdTMpmKSUxVdVX0lOrro4fzJEs3_03zfDE" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan, sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat. Terhitung dari 01 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal serta 2 penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.</div><div><br></div><div>Satgas PASTI juga mencermati sejumlah modus kegiatan keuangan ilegal dan penipuan yang saat ini paling banyak dilaporkan masyarakat, antaranya, jasa periklanan dengan sistem deposit. Modus ini menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau meng-klik tautan yang kemudian mensyaratkan setoran dana dengan janji keuntungan berlipat.</div><div><br></div><div>"Juga ada modus duplikasi atau peniruan penawaran investasi entitas berizin (impersonation). Pelaku meniru nama, logo, atau identitas pelaku usaha jasa keuangan yang legal untuk meyakinkan masyarakat, padahal penawaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak yang berizin dimaksud," kata Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, dalam rilisnya, Senin (1/6).</div><div><br></div><div>Selanjutnya, berupa penawaran pendanaan. Modus ini menawarkan pendanaan untuk usaha atau proyek tertentu, dengan janji imbal hasil tetap, namun tanpa penjelasan model bisnis, perjanjian, dan pengawasan yang memadai.</div><div><br></div><div>"Berikutnya money game. Skema ini mengandalkan perekrutan anggota baru (member get member) sebagai sumber pembayaran keuntungan, bukan dari kegiatan usaha yang nyata dan berkelanjutan. Juga ada perdagangan aset kripto ilegal. Modus ini menawarkan investasi atau perdagangan aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, yang kerap disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko," tambahnya.</div><div><br></div><div>Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya. (hn)</div>

Satgas PASTI Hentikan 953 Pinjol dan Penawaran Investasi Ilegal

PADANG -- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keu...

Baca »

Apotek dan Klinik Pratama Tyiara Bunda Diresmikan

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcbTWCbiA9EWUP3gMOJU1ZQq71UtD-YD0212t35W4OwmESZgAyUqAhf-DcRhh94sPUt2jIqWtH65pJWt2HRW3fTwP1S6O_pXn_C6rlc33RkulWE090pxPDDV-tcDl-_MinjxMHhz9zF5vnsnhvBM4_5OGEA4HfyqAaB32YkScKyyDeCKQqYcXVTJWByqY" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjcbTWCbiA9EWUP3gMOJU1ZQq71UtD-YD0212t35W4OwmESZgAyUqAhf-DcRhh94sPUt2jIqWtH65pJWt2HRW3fTwP1S6O_pXn_C6rlc33RkulWE090pxPDDV-tcDl-_MinjxMHhz9zF5vnsnhvBM4_5OGEA4HfyqAaB32YkScKyyDeCKQqYcXVTJWByqY" width="400" /> </a> </div><br /></div><div><br /></div><div>PADANG -- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meresmikan Apotek dan Klinik Pratama Tyiara Bunda yang berlokasi di Komplek Pertokoan DMJ Parak Laweh, Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia (Palapa) Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Senin (1/6). </div><div><br /></div><div>Kehadiran apotek dan klinik ini diharapkan semakin memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Padang, khususnya di wilayah Kelurahan Palapa Nan XX. </div><div><br /></div><div>Fasilitas kesehatan tersebut menyediakan berbagai layanan kesehatan, diantaranya Unit Gawat Darurat (UGD) 24 jam, Poli Umum, Poli Gigi, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), serta imunisasi, fisioterapi, laboratorium, hingga konseling gizi, dan psikologi. (*)</div>

Apotek dan Klinik Pratama Tyiara Bunda Diresmikan

PADANG -- Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, meresmikan Apotek dan Klinik Pratama Tyiara Bunda yang berlokasi di Komplek Pert...

Baca »

PMI Sumbar Salurkan 1.500 Paket School Kit untuk Anak-Anak Terdampak Bencana

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgalDdNpp9c_j4_iY3pQoxqIPQ0f_tGSPQ6MRWDbkVXDySuNOT9UX_E5cz4Qfbj9_2r9i7GIiltfH4AcUca16NBHvh-v5gwbAiwV2HwlsvK8v6pqDnslVoqQqSsjg2oGwaTvnnKn4g1Y38RJadEHdbBTF4vD8tCdTJihGhNUz1VRAbbd6N8lu-qeMtqfkM" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgalDdNpp9c_j4_iY3pQoxqIPQ0f_tGSPQ6MRWDbkVXDySuNOT9UX_E5cz4Qfbj9_2r9i7GIiltfH4AcUca16NBHvh-v5gwbAiwV2HwlsvK8v6pqDnslVoqQqSsjg2oGwaTvnnKn4g1Y38RJadEHdbBTF4vD8tCdTJihGhNUz1VRAbbd6N8lu-qeMtqfkM" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Barat salurkan 1.500 paket School Kit dari Hongkong Red Cross untuk anak-anak pelajar yang terdampak bencana Banjir bandang dan tanah longsor di Agam, Pesisir Selatan, dan Tanah Datar yang terjadi pada November lalu. </div><div><br></div><div>"Masing-masing daerah mendapatkan 500 paket School Kit," ucap Ketua Bidang PB dan Logistik PMI Provinsi Sumatera Barat, Hidayatul Irwan di lokasi distribusi pertama untuk penghuni Huntara Taratak Baru dan Limau Hantu Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. </div><div><br></div><div>Kegiatan distribusi tersebut akan dilakukan hingga 4 Juni mendatang. "Kami sudah berbagi tugas untuk proses pendistribusiannya dan semoga dapat tersalurkan sesuai jadwal yang sudah direncanakan," Tambah Hidayat. </div><div><br></div><div>School Kit yang diberikan, lanjut Hidayat berisi tas sekolah, botol minuman, box makanan, alat tulis seperti pulpen, buku tulis, penggaris, penghapus dan kotak pensil. Diketahui satu paket  School KIT tersebut bernilai Rp 517.000. "Jadi kalau ditotalkan semuanya Sumbar mendapat kurang lebih sebanyak Rp775.500.000," katanya.</div><div><br></div><div>Tidak hanya Sumbar, pada waktu yang sama bantuan School Kit juga disalurkan PMI kepada dua provinsi lain yakni Aceh dan Sumatera Utara. </div><div><br></div><div>Ketua PMI Sumbar Aristo Munandar Dt. Bagindo Kayo mengucapkan terima kasih kepada Hongkong Red Cross atas bantuan yang diberikan. Ia berharap kepada PMI kabupaten yang menerima amanah dapat menyalurkan bantuan ini sesuai target perencanaan. "Agar bantuan diberikan kepada yang berhak dan tepat sasaran," Kata Aristo. </div><div><br></div><div>Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, sekaligus sebagai Ketua PMI Kabupaten Pesisir Selatan yang ikut dalam pendistribusian kali ini mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian PMI terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak yang terdampak bencana alam. "Anak-anak semoga semakin semangat belajar dan melanjutkan pendidikan, meskipun kita masih berusaha pulih dari bencana yang melanda," tutur Risnaldi. </div><div><br></div><div>Pengurus dan Relawan PMI Kabupaten Pesisir Selatan ucap Risnaldi, akan mendukung dan siap melaksanakan tugas kemanusiaan ini. "Sebagaimana arahan dari PMI Provinsi, harus selesai 2 hari, akan kita realisasikan," tegasnya.</div><div><br></div><div>Kebahagiaan para penghuni Huntara Taratak Baru diungkapkan oleh Ernawilis (46) orang tua dari Husnul Fikri, salah satu penerima bantuan School KIT. Bantuan ini diakui Erna datang di saat yang tepat dimana proses belajar mengajar tahun ajaran baru akan dimulai. "Syukur alhamdulillah ini sudah mau masuk ajaran baru, jadi anak-anak sudah ada tas barunya," ujar Erna. (rls)</div>

PMI Sumbar Salurkan 1.500 Paket School Kit untuk Anak-Anak Terdampak Bencana

PADANG -- Palang Merah Indonesia (PMI) Sumatera Barat salurkan 1.500 paket School Kit dari Hongkong Red Cross untuk anak-anak pe...

Baca »

Resmikan Rumah Tahfiz Baitul Huffazh, Ini Pesan Gubernur Sumbar

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUHAMTdU-hzVfeWFmlIMd3E7_Ocks2R8L1v6I0SBK_DGzBqqpg3Bs-YwYhD7Wzc-hz_51_AE-tMnIaDGK_QOQXdioCLnh_P9Z2UesDabDhTSF1ZP9h2TAo55sd1DVjzM8Idg4q9Y_HC7epZV8cifHOLs4zQAP-JV4rXU_Cw3sAfFKdDUGJMr1IMf0eu7w" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiUHAMTdU-hzVfeWFmlIMd3E7_Ocks2R8L1v6I0SBK_DGzBqqpg3Bs-YwYhD7Wzc-hz_51_AE-tMnIaDGK_QOQXdioCLnh_P9Z2UesDabDhTSF1ZP9h2TAo55sd1DVjzM8Idg4q9Y_HC7epZV8cifHOLs4zQAP-JV4rXU_Cw3sAfFKdDUGJMr1IMf0eu7w" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>TANAH DATAR – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meresmikan Rumah Tahfiz Baitul Huffazh di Jorong Padang Kunyik, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Senin (1/6). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti.</div><div><br></div><div>Dalam sambutannya, Mahyeldi menegaskan keberadaan Rumah Tahfiz Baitul Huffazh merupakan investasi penting dalam menyiapkan generasi Minangkabau yang berkarakter, berakhlak, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Al-Quran.</div><div><br></div><div>“Semoga rumah tahfiz ini menjadi sarana menjaga putra-putri Minangkabau. Anak-anak yang hafal Al-Quran akan menjadi fondasi kuat bagi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi jati diri masyarakat Minang,” ujar Mahyeldi.</div><div><br></div><div>Menurutnya, rumah tahfiz memiliki peran strategis dalam memperkuat identitas generasi muda di tengah tantangan zaman. Ia berharap dari lembaga tersebut lahir generasi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sekaligus calon pemimpin masa depan yang membawa kebaikan bagi bangsa.</div><div><br></div><div>Mahyeldi juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan rumah tahfiz tersebut. Ia menilai keberhasilannya menjadi bukti kuatnya semangat gotong royong dan sinergi antara masyarakat kampung halaman dengan para perantau.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Wali Nagari Bungo Tanjung, Yudisthira Anuggraha menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Sumbar dalam peresmian rumah tahfiz yang telah diperjuangkannya selama empat tahun terakhir. (adp/sb)</div>

Resmikan Rumah Tahfiz Baitul Huffazh, Ini Pesan Gubernur Sumbar

TANAH DATAR – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meresmikan Rumah Tahfiz Baitul Huffazh di Jorong Padang Kunyik, Naga...

Baca »

13 Sekolah di Kota Padang Terima Sertifikat Standar UKS, Ini Rinciannya!

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtORrDxcbMtCKI-emWijIQXltPVeCvJrXc7JiltOhRl6s-v4D4iTeA_EiEKxrn1puhuDwOREgBGk-cLwq7-3k55Ui4XQiFjNDhyj67bR6G93InTfAIxtkrkgxSfJ93HyH0vDiLSURmoed0tCwC3sfSmgNpjJtSZMasSBOmA3NUZCdpPMvUwGiIGh0aJp4" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjtORrDxcbMtCKI-emWijIQXltPVeCvJrXc7JiltOhRl6s-v4D4iTeA_EiEKxrn1puhuDwOREgBGk-cLwq7-3k55Ui4XQiFjNDhyj67bR6G93InTfAIxtkrkgxSfJ93HyH0vDiLSURmoed0tCwC3sfSmgNpjJtSZMasSBOmA3NUZCdpPMvUwGiIGh0aJp4" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyerahkan sertifikat Stratifikasi Standar Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) kepada 13 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan. Penyerahan dilakukan di saat Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Balai Kota, Aie Pacah, Senin (1/6).</div><div><br></div><div>Plh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Padang, Zul Asfi Lubis menyampaikan apresiasinya kepada sekolah-sekolah yang telah berhasil memenuhi standardisasi tersebut. Ia berharap pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.</div><div><br></div><div>"Alhamdulillah pada hari ini, bertepatan juga dengan Hari Lahirnya Pancasila, kita serahkan standar UKS kepada 13 sekolah di Kota Padang. Mudah-mudahan kita berharap sekolah yang 13 ini bisa mempertahankan standar UKS," ujar Zul Asfi saat diwawancarai usai upacara. </div><div><br></div><div>Berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 863 Tahun 2025, 13 sekolah yang berhasil meraih predikat Standar tersebut terbagi ke dalam beberapa jenjang, antara lain Tingkat TK/RA untuk RA Ikhlas (Padang Utara), TK Mariana (Padang Barat), dan TK Semen Padang (Lubuk Kilangan).</div><div><br></div><div>Tingkat SD/MI untuk SDN 26 Padang (Padang Barat), SDN 15 Padang Sarai (Koto Tangah), dan SDN 17 Kayu Aro (Bungus Teluk Kabung).</div><div><br></div><div>Tingkat SMP/MTs untuk SMPN 2 Padang (Padang Barat) dan SMP Semen Padang (Lubuk Kilangan). Terakhir, Tingkat SMA/SMK/MAK SMK - SMAK Padang (Pauh), SMAN 12 Padang (Nanggalo), MAN 2 Padang (Padang Utara), SMAN 5 Padang (Kuranji), dan SMAN 9 Padang (Pauh).</div><div><br></div><div>Selain sekolah, Pemko Padang juga memberikan penghargaan khusus kepada dua Sekretariat UKS/M Kecamatan yang dinilai paling aktif dari total 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Kedua kecamatan terbaik tersebut adalah Kecamatan Padang Utara dan Kecamatan Lubuk Kilangan. (dkf)</div>

13 Sekolah di Kota Padang Terima Sertifikat Standar UKS, Ini Rinciannya!

PADANG -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyerahkan sertifikat Stratifikasi Standar Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) ke...

Baca »

Abu Janda Dilaporkan ke Polda Sumbar

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2VN-xD9e3zrTP2Tbzge9aBLgYLQiYcU1USfwPjV6_qRczB8tQq8hhLD4oUgPeS0OIbCdj1yNb8L2c_Pi0WIHJG9UFkH3zGF79mWyKtNnX6GS55Nv1OB0rgorUCvPR0Clk7qhPzDCAyLw_EgACeVeLCkbOFSo8kHFfO6Pdbmdkkv302a3nRKQFjrG8rMU" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEi2VN-xD9e3zrTP2Tbzge9aBLgYLQiYcU1USfwPjV6_qRczB8tQq8hhLD4oUgPeS0OIbCdj1yNb8L2c_Pi0WIHJG9UFkH3zGF79mWyKtNnX6GS55Nv1OB0rgorUCvPR0Clk7qhPzDCAyLw_EgACeVeLCkbOFSo8kHFfO6Pdbmdkkv302a3nRKQFjrG8rMU" width="400"> </a> </div><br></div><div><br></div><div>PADANG -- Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) resmi melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda ke Polda Sumatera Barat terkait dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Sumatera Barat, Senin (1/6). Laporan tersebut dilayangkan menyusul pernyataan Abu Janda yang menyebut masyarakat Sumbar “barbar” dan intoleran.</div><div><br></div><div>Kuasa hukum MAAM, Mukti Ali atau yang akrab disapa Boy London mengatakan, laporan tersebut dibuat karena ucapan Permadi Arya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Minangkabau.</div><div><br></div><div>“Kita mendampingi Mahkamah Adat Alam Minangkabau membuat laporan terhadap Permadi Arya alias Abu Janda. Persoalan ini sudah viral di mana-mana dan membuat keresahan di Sumbar karena masyarakat kita diduga disebut barbar,” ujar Boy London di Mapolda Sumbar.</div><div><br></div><div>Ia menyebut, sebelumnya laporan serupa juga telah dibuat sejumlah organisasi masyarakat Minang di berbagai daerah, seperti di Polda Metro Jaya, Palembang, Pekanbaru hingga Aceh.</div><div><br></div><div>“Untuk ada kepastian hukum terhadap masyarakat Sumbar yang diduga disebut barbar itu, maka kami mengambil langkah hukum,” katanya.</div><div><br></div><div>Boy London menjelaskan, pihaknya melaporkan Permadi Arya terkait dugaan ujaran kebencian terhadap etnis. Dalam laporan tersebut, pihak pelapor juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa rekaman video dalam flashdisk serta salinan laporan polisi dari daerah lain.</div><div><br></div><div>Menurutnya, klarifikasi yang disampaikan Permadi Arya justru mempertegas pernyataannya terkait tudingan masyarakat Sumbar intoleran.</div><div><br></div><div>“Mungkin ada oknum atau kejadian insidentil, tapi tidak bisa memarginalkan seluruh masyarakat Sumbar seperti yang diduga disampaikan Abu Janda,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Sementara itu, Ketua MAAM Datuk Katumangguangan Irwansyah mengatakan, awalnya ia hanya memantau perkembangan laporan yang dibuat DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) terhadap Permadi Arya di Mabes Polri. Namun, setelah melihat klarifikasi Abu Janda yang dinilai semakin mempertegas pernyataannya, para ninik mamak dan pemangku adat Minangkabau sepakat mengambil langkah hukum.</div><div><br></div><div>“Kami rapatkan bersama ninik mamak dan mengambil musyawarah mufakat bahwa apa yang diucapkan Abu Janda sudah melampaui batas,” katanya.</div><div><br></div><div>Ia menilai istilah “barbar” identik dengan perilaku primitif dan tidak berbudaya, sehingga dianggap menghina masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya.</div><div><br></div><div>“Minangkabau sejak dulu adalah masyarakat yang beradat. Kalau ada kejadian tertentu di Sumbar, itu hanya dilakukan sebagian kecil oknum, bukan keseluruhan masyarakat,” ujarnya.</div><div><br></div><div>Irwansyah menegaskan, laporan tersebut bukan dilandasi rasa benci terhadap Permadi Arya, melainkan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.</div><div><br></div><div>“Kami berharap laporan ini diterima dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.</div><div><br></div><div>Selain itu, MAAM juga meminta aparat kepolisian membawa Permadi Arya untuk menjalani proses hukum di Sumatera Barat.</div><div><br></div><div>“Kami berharap sidangnya di Sumbar agar dia mengetahui bagaimana adat dan budaya masyarakat Minangkabau yang sebenarnya,” tutupnya. (dr)</div>

Abu Janda Dilaporkan ke Polda Sumbar

PADANG -- Mahkamah Adat Alam Minangkabau (MAAM) resmi melaporkan pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda ke Polda Sumat...

Baca »

IPR Harus untuk Rakyat, Bukan untuk Pemilik Modal

<div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgtFiRrDHw5ZmjxDXu0YATetC1Zog95U4jStm1bjqqsYMEn8bcq1waFyMEwSKmrX6wjilOjmQ7DX5klNuN4cuB_VdK7id2rdqm9RsRQXD5ZTY_RLAQxSFRnLVoHenQRHBnRRWfjG2xQPZbBC9wVh61UINvbKXWrCFfc8URxKiGnExxH5MmbBKXa-SJsw2Q" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgtFiRrDHw5ZmjxDXu0YATetC1Zog95U4jStm1bjqqsYMEn8bcq1waFyMEwSKmrX6wjilOjmQ7DX5klNuN4cuB_VdK7id2rdqm9RsRQXD5ZTY_RLAQxSFRnLVoHenQRHBnRRWfjG2xQPZbBC9wVh61UINvbKXWrCFfc8URxKiGnExxH5MmbBKXa-SJsw2Q" width="400" /> </a> </div><div><span style="font-size: x-small;">Oleh  Dr. Alirman Sori, SH, M.Hum,MM</span></div></div><div><br /></div><div><br /></div><div>ADANYA rencana penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Sumatera Barat merupakan kebijakan yang patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya negara memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan rakyat. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi tata kelola pertambangan yang menghendaki agar pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga memberikan ruang yang adil bagi masyarakat lokal untuk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari kekayaan alam yang berada di wilayahnya.</div><div><br /></div><div>Dari perspektif hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, dan hukum pertambangan, terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebelum menerbitkan IPR. Salah satu persoalan yang paling krusial adalah potensi masuknya kepentingan pemilik modal yang memanfaatkan masyarakat atau koperasi sebagai instrumen untuk menguasai sumber daya mineral yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat.</div><div><br /></div><div>Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang diatur Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Norma ini, tidak hanya mengandung makna bahwa negara memiliki kewenangan mengatur dan mengelola sumber daya alam, tetapi juga mewajibkan negara untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan benar-benar dirasakan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, kebijakan pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) harus dipahami sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, bukan sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk memperluas penguasaan ekonomi atas sumber daya alam.</div><div><br /></div><div>Dalam praktik pertambangan di berbagai daerah di Indonesia, tidak jarang ditemukan fenomena di mana masyarakat atau koperasi hanya dijadikan sebagai pemegang izin secara formal, sementara kegiatan usaha yang sesungguhnya dikendalikan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal. Pola seperti ini biasanya ditandai dengan adanya pembiayaan dari pihak luar, penyediaan alat berat oleh pemodal tertentu, penguasaan rantai pemasaran hasil tambang oleh pihak ketiga, hingga pengendalian penuh terhadap operasional pertambangan. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menjadi subjek utama  justru berubah menjadi objek yang digunakan untuk memenuhi persyaratan administratif semata.</div><div><br /></div><div>Apabila kondisi demikian terjadi dalam pelaksanaan IPR di Sumatera Barat, maka secara substansial telah terjadi penyimpangan terhadap tujuan pembentukan WPR dan IPR. Secara hukum, keadaan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan tujuan pemberian izin karena instrumen yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain yang sesungguhnya tidak menjadi sasaran pengaturan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, situasi demikian bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepentingan umum, asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas keadilan.</div><div><br /></div><div>Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak boleh hanya berfokus pada pemenuhan persyaratan administratif dalam proses penerbitan IPR. Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan secara substantif dan teliti terhadap setiap permohonan yang diajukan. Pemeriksaan tersebut tidak cukup hanya melihat legalitas badan hukum koperasi atau kelengkapan dokumen administrasi, tetapi juga harus menelusuri sumber pembiayaan kegiatan pertambangan, hubungan hukum antara koperasi dengan pihak ketiga, struktur pengendalian usaha, serta pihak-pihak yang akan menikmati manfaat ekonomi terbesar dari kegiatan pertambangan tersebut.</div><div><br /></div><div>Pemerintah berkeharusan memastikan bahwa koperasi yang mengajukan IPR benar-benar merupakan koperasi yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat setempat sesuai prinsip-prinsip perkoperasian. Jangan sampai koperasi hanya dijadikan kendaraan hukum oleh pemilik modal untuk memperoleh akses terhadap wilayah pertambangan rakyat. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa praktik semacam ini sering menjadi pintu masuk terjadinya penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak dengan mengatasnamakan masyarakat.</div><div><br /></div><div>Selain itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada tahap penerbitan izin. Justru setelah IPR diterbitkan, pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan berkelanjutan. Pengawasan tersebut perlu diarahkan untuk memastikan bahwa tidak terjadi pengalihan penguasaan tambang secara terselubung kepada pihak lain, baik melalui perjanjian kerja sama yang merugikan masyarakat, skema pembiayaan yang menimbulkan ketergantungan, maupun bentuk-bentuk pengendalian ekonomi lainnya yang mengakibatkan pemegang izin kehilangan kemandiriannya. Apabila ditemukan indikasi bahwa kegiatan pertambangan rakyat sesungguhnya dikendalikan oleh pemilik modal yang bersembunyi di balik koperasi atau kelompok masyarakat, maka pemerintah memiliki dasar hukum dan moral untuk melakukan evaluasi bahkan pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</div><div><br /></div><div>Dalam perspektif hukum, keberhasilan program IPR tidak   hanya diukr dari banyaknya izin yang  diterbitkan. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan negara memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, menciptakan keadilan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mencegah terjadinya konsentrasi penguasaan sumber daya alam pada sekelompok yang memiliki kekuatan modal. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan IPR bukanlah kuantitas izin, melainkan kualitas manfaat yang diterima rakyat.</div><div><br /></div><div>Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap Izin Pertambangan Rakyat yang diterbitkan benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan rakyat kecil dijadikan tameng atau alat bagi kepentingan pemilik modal. Amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan pertambangan rakyat, sehingga kekayaan alam yang terkandung di bumi Sumatera Barat benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran atau memperkaya segelintir orang melalui penyalahgunaan instrumen hukum yang disediakan negara. (*)</div>

IPR Harus untuk Rakyat, Bukan untuk Pemilik Modal

Oleh  Dr. Alirman Sori, SH, M.Hum,MM ADANYA rencana penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Provinsi Sumatera Barat merupak...

Baca »