.jpeg)
THAILAND meminta para petani untuk menanam padi lebih sedikit. Hal ini dilakukan negara itu untuk menghemat air, seiring fenomena curah hujan yang kian rendah. Di lain pihak pemerintah India melarang ekspor beras putih demi memastikan ketersediaan berasnya memadai di pasar domestik.
Dua persoalan itu diperkirakan bisa mengancam ketersediaan beras di Indonesia. Sebab, selama ini Indonesia mengimpor beras dari dua negara tersebut. Bahkan, dunia menggantungkan impor beras dari Thailand dan India, ditambah Vietnam.
Untuk diketahui, Thailand merupakan pengekspor beras terbesar kedua di dunia. Langkah pembatasan produksi beras ini berpotensi mengguncang pasar beras global, menyusul larangan ekspor beras putih non-basmati yang telah lebih dulu diumumkan India.
Tahun 2023 ini, pemerintah berencana melakukan impor beras sebanyak 2 juta ton. Presiden Joko Widodo pada akhir Mei 2023 lalu menyebut, impor sebanyak itu guna menjaga stok cadangan beras dan menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri.
Lalu, jika pemerintah Thailand melakukan penanaman padi lebih sedikit dari biasanya dan India tidak lagi mengekspor beras, jelas akan mengancam pasokan beras dunia, termasuk Indonesia tentunya. Walau Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara agraris, namun masih saja punya ketergantungan pada impor beras.
Ancaman semakin besar, ketika Vietnam juga akan memangkas ekspor beras mereka ke Indonesia. Maka akan semakin nyatalah ketersediaan beras di Indonesia bisa habis.
Bagimanapun penduduk Indonesia sangat tergantung pada beras sebagai bahan makanan pokok. Walaupun dilakukan kampanye untuk mengkonsumsi selain beras, namun kebiasaan yang sudah turun temurun tidak bisa diubah.
Ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Sebab, menyangkut kelangsungan hidup dan kehidupan ratusan juta penduduk di negeri ini. Langkah-langkah strategis dan konkret harus segera dilakukan demi menyelamatkan bangsa ini dari ancaman kelaparan.
Di antara langkah yang perlu diambil adalah memberdayakan petani secara lebih maksimal lagi, tidak membiarkan terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi, melepaskan petani dari tengkulak dan lain sebagainya. Di samping itu, pemerintah perlu membantu petani dengan mesin-mesin yang smart agar pengolahan sawah dan panen lebih cepat.
Kita percaya pemerintah Indonesia sudah punya langkah untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Bukankah negara ini dipimpin oleh orang-orang hebat? (Sawir Pribadi)
