PADANG, SWAPENA -- Uang ganti untung pengadaan tanah jalan tol ruas Padang - Pekanbaru I seksi Kapalo hilalang - Sicincin - Lubuk Alung - Padang (Sta.4+200-36+600) mulai dibayarkan setelah verifikasi ulang selesai dilakukan BPN Sumbar.
"Uangnya sebenarnya sudah ada sejak sebulan yang lalu, namun agar tidak terjadi tumpang tindih pembayaran, BPN melakukan verifikasi ulang. Hari ini sampai beberapa hari ke depan mulai dibayarkan pada masyarakat," kata Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy saat penyerahan uang ganti untung lahan di Padang Pariaman, Senin (6/12).
Wagub berharap masyarakat yang telah menerima pembayaran bisa menjadi menginformasikan pada masyarakat pemilik tanah yang lain bahwa penggantian yang dilakukan bukan ganti rugi tapi ganti untung.
Ia menyebut proyek tol Padang-Pekanbaru adalah proyek strategis nasional, bukan proyek provinsi. Uang penggantian lahan langsung dari pusat di bawah koordinasi Kementrian Keuangan, tidak ada hubungannya dengan Gubernur atau Wakil Gubernur.
Sebagai proyek strategis nasional, pembangunannya akan terus dilanjutkan, tidak mungkin dihentikan karena pemerintah sudah mengucurkan ratusan miliar untuk penggantian lahan.
"Banyak berita hoaks beredar bahwa proyek ini dihentikan, Hutama Karya sebagai pelaksana hengkang dari Sumbar dan banyak kabar lain yang dipastikan tidak benar. Masyarakat jangan sampai termakan informasi tidak benar itu," katanya.
Penyerahan ganti untung lahan tol Padang-Pekanbaru seksi I itu dilakukan sebanyak 16 bidang tanah masyarakat dengan dana lebih kurang Rp5,6 miliar.
Hadir pada acara itu, Staf Ahli Ekonomi Pembangunan Prov. Sumbar, Syafrizal Ucok, Wakil Bupati Padang Pariaman, Forkopimda Prov Sumbar, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar, dan staf ahli, asisten kepala perangkat daerah kabupaten Padang Pariaman serta para penerima uang ganti rugi tanah. (kmf)
